Pendidikan Alternatif FX.Gus Setyono

Selamat Hari Guru Indonesia

2010-11-25T08:57:00.003+07:00

Keluarga Batik Jawa Mengucapkan :
"Selamat hari Guru Indonesia"
PF.25 November 2010
Semoga pengabdian para guru bagi Bangsa ini menuai panen yang berlimpah, yakni para generasi yang dapat membanggakan Bangsa ini.

Rumah Batik & Lurik
Depan Makam Pahlawan
Desa Puri, Pati, Jawa Tengah
web : www.batik-jowo.co.cc
YM ID : fx.goes@yahoo.com
HP.08156541369

SETIAP ANAK ADALAH “EINSTEIN”

2010-07-09T08:41:00.004+07:00

Oleh : FX. Gus Setyono

Judul tulisan ini barangkali dianggap berkebalikan dengan pendapat sebagian orang yang selalu memberikan pengertian kepada para pendidik (khususnya orang tua), bahwa “setiap anak bukanlah Einstein”. Namun tulisan ini dipaparkan dari sudut pandang lain. Tulisan ini ingin menyampaikan bahwa setiap anak bisa sehebat Einstein.

Albert Einstein memang seorang jenius, dengan pandangan-pandangan yang mungkin oleh kebanyakan orang dianggap aneh. Pada saat mengajar di Princenton University (New Jersey), pernah dia memberikan soal-soal ujian yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kepada para muridnya. Ketika sang asisten menanyakan kepadanya kenapa hal itu dilakukan, dia menjawab bahwa soalnya memang sama, tetapi jawabannya sudah berbeda bila dibandingkan tahun-tahun lalu.

Einstein ingin mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini tidaklah dapat dipecahkan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Setiap waktu berganti, maka jawaban atau pemecahan atas suatu masalah membutuhkan pemikiran atau ide-ide yang baru. Sebuah pandangan yang mungkin tidak pernah terlintas di dalam benak orang kebanyakan saat itu. Keunikan yang dimiliki Einstein seperti inilah yang membuat dia dianggap sungguh hebat.

Karena itu tidak mengherankan kalau kemudian banyak orang tua maupun kalangan pendidik lainnya yang (sadar ataupun tidak) mengidam-idamkan anak-anak mereka bisa seperti Einstein. Bisa menjadi seorang ahli fisika, matematika dengan pendapat-pendapat yang juga hebat. Tidak sedikit orang tua atau guru yang berupaya agar anak-anak mereka bisa pintar di bidang ilmu-ilmu pasti, tanpa melihat apa sebenarnya kemampuan putera-puteri mereka.

Sebagian dari kita mungkin juga pernah mengalami, bagaimana dulu para orang tua menginginkan kita menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Lalu apa reaksi kita? Sebagian mungkin senang dan kemudian benar-benar berhasil, karena kebetulan keinginannya sama dengan keinginan orangtua. Namun sebagian mungkin merasa terkungkung dan kurang bisa maksimal berkarya, karena cita-citanya berseberangan dengan harapan orang tua.

Karena itu kata kunci yang dapat digunakan untuk menjadi orang tua atau pendidik yang bijaksana adalah : mengubah “apa yang kita inginkan” menjadi “apa yang diidam-idamkan anak”. Apa yang menjadi cita-cita anak harus menjadi cita-cita dan harapan kita. Dengan begitu kita bisa mendukung penuh apa yang menjadi impian anak di masa depan.

Jangan pernah kita memaksa anak kita menjadi seperti Einstein, atau menjadi apapun yang ada dalam benak kita. Sebaliknya, penuhilah benak kita dengan segala cara, rencana dan upaya agar apa yang menjadi cita-cita anak-anak bisa terwujud. Kemudian tugas kita berikutnya hanyalah mendukung, memberi motivasi dan pandangan-pandangan positif, sehingga anak-anak tidak tanggung-tanggung dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Apapun mimpi itu, sekalipun kelihatan tidak masuk akal.

Biarlah anak-anak kita sukses menjalani kehidupan ini dengan menjadi apapun yang mereka inginkan. Anthony Robbins begitu bijak berkata bahwa kesuksesan adalah melakukan apa yg ingin anda lakukan, kapanpun anda inginkan, dimanapun anda inginkan, bersama siapapun anda inginkan dan sebanyak apapun anda inginkan.

Kisah-kisah Sukses Pemimpi

Steven Spielberg awalnya adalah seorang pemimpi. Khayalannya sungguh tidak masuk akal. Namun mimpi Spielberg mampu menelurkan film-film box office yang menghasilkan trilyunan Rupiah. Henry Ford juga seorang pemimpi dan pekerja keras. Idenya membuat mesin mobil V-8 (delapan silinder) semula juga dianggap tidak mungkin. Tapi dia membuktikannya dengan keberhasilan menciptakan mesin V-8 pertama kali di dunia.

Ada baiknya kita juga mempertimbangkan apa yang dikatakan Jack Zufelt, bahwa seseorang akan mengeluarkan “kekuatan raksasa” yang selama ini tertidur kalau dia telah menemukan keinginan terdalamnya. Karena itu bantulah anak-anak untuk menemukan “apa yang benar-benar mereka inginkan” (bukan apa yang kita inginkan). Sekalipun keinginan itu kita anggap rendah atau sepele.

Seorang Ibu Theresa keinginannya hanyalah melayani dan membantu orang lain. Dia bahkan rela memandikan orang-orang kusta. Tetapi beliau menjadi orang besar karena keinginannya diwujudkan dengan sepenuh hati dan total. Begitu juga Nelson Mandela yang akhirnya menerima Nobel Perdamaian tahun 1993, padahal mimpinya sangat sederhana. Mandela yang pemberani dan pemaaf hanya menginginkan penghapusan diberlakukannya pembedaan warna kulit di negaranya.

Para orang tua mungkin marah dan kecewa bila mengetahui anak mereka bercita-cita menjadi pemain golf. Tetapi seorang Tiger Woods membuktikan bahwa meskipun kecintaannya hanya terhadap olah raga golf, dia berhasil menjadi atlet golf legendaris termuda (31 tahun) yang mampu meraih penghasilan US $ 1.000.000.000.

Joe Girard juga mempunyai kemampuan yang mungkin disepelekan orang lain. Dia hanya memiliki kemampuan memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar. Kemudian kemampuan itu diramu dan dikembangkan menjadi sebuah konsep : mengutamakan pelanggan. Akhirnya dia tercatat dalam Guiness Book of Record sebagai penjual mobil terbanyak (sampai ribuan unit) dalam kurun waktu hanya beberapa tahun.

Barangkali banyak di antara kita yang tidak mengetahui bahwa lezatnya ayam goreng yang berlabel KFC yang sudah menyebar ke seluruh dunia, dulu begitu keras ditawarkan oleh seorang Kolonel Sanders yang hanya memiliki kelebihan : pantang menyerah. Dia bahkan telah menawarkan ide gilanya itu kepada 1.009 investor, hingga akhirnya diterima dan menjadi restoran ayam yang terkenal.

Kisah-kisah sukses yang dimuat dalam buku “Champion, 101 Tip Motivasi & Inspirasi Sukses Menjadi Juara Sejati”, tulisan Darmadi Darmawangsa (2008) tersebut menggambarkan bahwa untuk menjadi sukses, seseorang tidak perlu menjadi Einstein. Tetapi setiap orang nantinya bisa menjadi sehebat Einstein, dengan bidang dan kemampuan yang mungkin berbeda.

Motivasi Dan Pikiran Positif

Ketika kita sudah berhasil menemukan apa yang benar-benar menjadi keinginan terdalam si anak, maka tugas kita berikutnya adalah berupaya semaksimal mungkin agar anak kita tidak setengah-setengah dalam mencapainya.

Sebagai pendidik kita mesti bisa mengatur strategi dan menciptakan cara-cara yang kreatif agar anak-anak kita mampu menggapai impiannya. Bukan hanya menyediakan akses dengan memenuhi segala kebutuhan materi, tetapi juga menyiapkan mental sang anak agar benar-benar siap menjadi manusia “hebat” sekelas Einstein, atau bahkan lebih hebat dari Einstein.

Karena itu ada baiknya kita memikirkan, mulai saat ini tidak lagi memaksa anak kita untuk pintar pada pelajaran matematika, IPA, IPS atau apapun yang kita inginkan. Sebab itu semua adalah keinginan (ego) kita, bukan keinginan si anak. Kalau anak menyukai bahasa, perkuatlah kemampuan berbahasanya, siapa tau nantinya dia menjadi penulis yang hebat atau orator dan politikus ulung. Bila anak kita suka menggambar, siapa tau besok dia menjadi desainer kelas dunia atau pelukis sekelas Picaso..? Maka persiapkanlah segala bekal yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Penuhilah hati dan pikiran anak-anak kita dengan motivasi, serta pikiran-pikiran positif yang membangun diri. Hindarkan kata-kata negatif yang dapat menghancurkan harga diri dan impian mereka. Mulailah membangun masa depan anak dengan hal-hal yang sederhana, misalnya dengan menyebutnya : “anak hebat”, atau sebutan lain yang membesarkan tekad mereka. Meskipun mereka tidak juara kelas, tidak pintar matematika atau fisika ataupun tidak fasih berbahasa Inggris

Niscaya anak-anak kita kelak akan menjadi manusia yang benar-benar hebat. Mereka bisa menjadi “Einstein” di bidang melukis, “Einstein” di bidang pelayanan, “Einstein” di bidang olah raga, atau “Einstein” pada bidang-bidang yang lain. Mereka menjadi manusia-manusia yang jenius di bidangnya. Mereka akan sukses meraih apa yang mereka inginkan.

Jadi, kenapa kita tidak mulai membangun masa depan mereka dengan hal yang sederhana? Mulailah memanggil anak-anak kita dengan sebutan “anak hebat”, apapun bakat yang mereka miliki.***

Learning Society : Transformasi Peradaban Menuju Masyarakat Madani

2010-03-23T16:11:00.007+07:00

Oleh : FX. Gus Setyono - www.batiktradisijawa.blogspot.com
(Dimuat dlm Educare bulan Maret 2010)
Bulan September 2009 yang lalu, Prof. H. Nur Ahmad Fadlil Lubis menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu komoditi dalam perdagangan bebas sesuai ketetapan Badan Dunia WTO. Hal ini menjadi tantangan berat dunia pendidikan, karena terbukanya kesempatan bagi pihak asing untuk membuka perguruan tinggi di Indonesia (Harian Global, 11/09/2009).

Kalau sinyalemen ini benar, akan banyak lembaga pendidikan di Tanah Air yang terancam eksistensinya. Sebab, tidak akan ada peraturan di negara ini yang bisa membendung masuknya pihak asing untuk membuka lembaga-lembaga pendidikan, bahkan pada jenjang dasar dan menengah.

Era perdagangan bebas merupakan konsekwensi dari terciptanya satu komunitas global dari masyarakat dunia. Setiap individu menjadi bagian dari komunitas ini, yang bisa berkomunikasi, berinteraksi, belajar dengan siapapun dan dengan cara apapun tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Semua penemuan baru teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi sarana untuk mengukuhkan eksistensi manusia di muka bumi ini. Pada perkembangannya, siapapun yang menguasai teknologi (terutama informasi dan komunikasi) akan menguasai dunia.

Hal ini dikarenakan siapapun yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi akan mampu berbuat apapun, termasuk dalam berbagi dan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai segala sesuatu, sebanyak mungkin yang dia inginkan. Berbagai produk teknologi informasi serta komunkasi seperti internet, software, DVD/VCD, e-mail, website atau blog (bahkan yang gratis) akan tersedia 24 jam setiap harinya.

Setiap orang akan memiliki kesadaran dan akses untuk belajar dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, mengenai apapun dan kepada siapapun, tidak lagi melulu melalui bangku sekolah. Pada titik inilah transformasi peradaban masyarakat masuk pada era masyarakat pembelajar (learning society).

Pada era masyarakat pembelajar sekolah bukan lagi satu-satunya – dan bahkan bukan yang dominan sebagai – penyelenggara pendidikan. Peran sekolah sebagai tempat penyemaian ilmu pengetahuan lambat laun akan terdistorsi bila sekolah tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan peradaban masyarakat tersebut. Sekolah akan ditinggalkan dan menjadi lembaga yang “nothing” dalam memberikan pendidikan, bila terpaku pada pola-pola tradisional dalam sistem manajemennya.

Demikian juga dengan para gurunya. Kalau para guru tetap bersikukuh pada cara-cara konservatif dalam mentransfer pengetahuannya (misalnya : mengajar dengan ceramah lisan yang membosankan), mereka juga akan menjadi guru yang tidak punya peran apa-apa. Sehingga pertanyaan yang menarik adalah apa yang mesti dilakukan oleh para guru dalam menyesuaikan diri dengan transformasi peradaban ini? Lebih jauh lagi bagi keluarga dan masyarakat yang juga memiliki tanggungjawab dalam pendidikan, apa yang mesti dipersiapkan agar mereka tetap memiliki fungsi sebagai pendidik pada era masyarakat pembelajar?

Guru Sebagai Fasilitator
Guru perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan zaman yang disebut masyarakat pembelajar. Kalau guru tidak mampu mempersiapkan dan menyesuaikan diri, maka lambat laun fungsi guru akan tersingkir oleh berbagai perangkat teknologi modern.

Persiapan tersebut meliputi persiapan keahlian dan mental. Keahlian perlu ditingkatkan terutama dalam kompetensi mengajar. Mereka mesti konsisten meng-up grade keahliannya dalam mengajar, dalam menguasai IT, serta meng-up date pengetahuan yang dimiliki agar selalu ada pada level di atas peserta didik. Sedangkan secara mental, setiap guru perlu menyadari bahwa zaman sudah berubah. Jangan sampai guru menjadi patah semangat atau rendah diri dengan kemajuan teknologi yang ada.

Guru juga harus menyesuaikan diri dengan mau menerima hadirnya teknologi-teknologi baru yang modern. Mereka tidak bisa kemudian menolak hadirnya teknologi dengan dalih teknologi dapat merusak moral atau alasan lain. Bagaimanapun juga, pesatnya perkembangan teknologi terutama informasi dan perangkat komunikasi tidak akan terbendung lagi. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini, guru akan ketinggalan.

Misalnya saja dari motivasi belajar peserta didik. Pada masa learning society peserta didik akan dengan mudah mengakses internet atau menyerap berbagai pengetahuan melalui perangkat audio visual (DVD, VCD, Software pendidikan) yang sudah pasti lebih menarik dibandingkan memperhatikan seorang guru yang berceramah di depan kelas. Artinya, agar siswa menjadi tertarik dengan teknik mengajar guru, maka yang bersangkutan harus juga menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kalau perlu guru harus bisa mengenalkan teknologi yang lebih canggih serta pengetahuan yang lebih lengkap kepada peserta didik.

Pada era masyarakat pembelajar, peran guru sebagai fasilitator transfer ilmu pengetahuan, menjadi suatu keniscayaan. Eksistensinya tidak lagi menjadi subjek dalam transfer ilmu pengetahuan. Karena itu guru mesti bisa mengambil dan memanfaatkan semaksimal mungkin peran tersebut, dengan memfasilitasi dan menyediakan suasana yang kondusif bagi penyerapan pengetahuan dari media apapun dan kemudian mengembangkannya melalui metode-metode diskusi aktif.

Satu lagi peran guru yang tidak tergantikan oleh perangkat teknologi secanggih apapun, yaitu dalam menanamkan nilai-nilai luhur kehidupan. Etika, moral dan berbagai nilai kehidupan seperti kejujuran, gotong royong, toleransi, kepedulian, saling menolong, cinta kasih kepada sesama, hanya bisa ditanamkan dengan keteladanan. Dengan demikian guru harus mampu mengambil peran sebagai penyemai nilai-nilai kehidupan ini semaksimal mungkin.

Keluarga Dan Masyarakat
Lalu apa yang bisa dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari pilar pendidikan di Tanah Air ini? Hampir sama dengan guru. Keluarga dan masyarakat dituntut untuk dapat menyediakan berbagai sarana serta suasana yang kondusif agar kesempatan generasi muda untuk mengeksploitasi berbagai ilmu pengetahuan dapat terwujud.

Keluarga dan masyarakat tidak boleh membatasi setiap individu (termasuk anak-anak mereka sendiri) untuk mengakses berbagai pengetahuan. Keluarga dan masyarakat hanya boleh mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan berbagai perangkat teknologi untuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan amoral.

Keluarga dan masyarakat mesti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap generasi muda untuk meraup informasi atau ilmu pengetahuan yang ada di berbagai belahan bumi ini. Biarkan anak-anak mengembangkan dirinya semaksimal mungkin tanpa terbatasi, asal bersifat positif. Upaya menangkal penyalahgunaan teknologi hanya boleh dilakukan dengan pengawasan yang intensif terhadap aktivitas dan hasil dari penggunaan teknologi. Misalnya dengan cara mendampingi pada saat anak mengakses internet, terutama kalau kegiatan itu tidak dilakukan di rumah tetapi di tempat-tempat penyedia jasa sewa internet (WARNET).

Masyarakat perlu mengambil action dengan sesegera mungkin melakukan treatment (penyadaran) terhadap berbagai penyimpangan perilaku moral yang terjadi di masyarakat. Termasuk didalamnya secara aktif menghimbau dan ikut mengawasi para pengelola WARNET agar pengguna jasa internet tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang bersifat negatif. Kalau perlu melaporkan kepada pihak berwajib bila ada WARNET yang mengizinkan konsumennya mengakses atau men-download situs-situs porno.

Masyarakat Madani
Namun ada yang lebih penting lagi bagi masyarakat. Selain fungsinya sebagai pendidik, dia juga berperan sebagai peserta didik. Satu proses yang tidak bisa dihindarkan dari era masyarakat pembelajar adalah pendidikan seumur hidup (long life education), yakni suatu proses pendidikan yang tidak terputus sepanjang hidup manusia.

Karena itu seluruh anggota masyarakat mesti siap untuk menjalani proses ini. Masyarakat dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Masyarakat juga mesti sanggup menjadikan segenap peristiwa dalam kehidupannya sebagai proses belajar dalam dirinya. Learning society menuntut partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat (Arya Hermawan, 2008).

Dengan demikian setiap anggota masyarakat akan semakin dewasa, maju intelektualitas dan kebudayaannya, serta meningkat integritas, kesadaran berbangsa dan bermasyarakatnya. Sehingga terwujudlah sebuah masyarakat madani (civil society) seperti yang dicita-citakan.***

Menyeimbangkan Nilai-Nilai Humaniora

2010-01-06T11:56:00.004+07:00

Oleh : FX. Gus Setyono
(Educare Edisi Desember 2009)
Dalam pendidikan humaniora, semua upaya yang bertujuan menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi (humanior) perlu dilakukan. Artinya semua unsur atau nilai yang menjadikan manusia memiliki harkat dan martabat dan lebih mempunyai rasa kemanusiaan, mesti ditanamkan kepada peserta didik.
Pendidikan humaniora memberikan akses kepada peserta didik untuk dapat mengenal, menyerap, dan menerapkan nilai-nilai yang dapat menjadikan dirinya 'dimanusiakan' serta 'memanusiakan' orang lain. Eksistensi individu yang mencapai taraf 'dimanusiakan' dan 'memanusiakan' inilah yang menjadi tanda bahwa seseorang telah mencapai kebebasannya. Karena itu bisa dikatakan bahwa pendidikan humaniora juga merupakan pendidikan yang membebaskan.
Pendidikan humaniora akan sempurna mencapai tujuannya bila semua unsur humaniora diberikan secara seimbang. Namun seringkali kegiatan pendidikan hanya menekankan sebagian aspek, yakni aspek kepandaian. Realitanya kegiatan pendidikan lebih suka mengasah kecerdasan intelektual dibandingkan kecerdasan emosional dan spiritual. Sampai saat ini praksis pendidikan lebih banyak menjejalkan berbagai ilmu pengetahuan teoritik. Peserta didik diperlakukan sebagai ‘disket’ yang dianggap mampu meyimpan memori berupa informasi-informasi pengetahuan, daripada dituntun dengan nilai-nilai keluhuran budi, etika-moral, perjuangan serta pemahaman spiritual yang dalam.
Ketidakseimbangan ini bisa berakibat pada terbentuknya produk pendidikan yang mirip robot atau disket; bukan 'manusia'. Hanya pendidikan humaniora yang sempurna yang dapat menghasilkan peserta didik yang lebih manusiawi; memiliki harkat dan martabat, serta mampu 'memanusiakan' orang lain. Pendidikan humaniora yang sempurna akan menggerakkan kesadaran manusia bahwa dirinya adalah manusia bebas, mampu menggunakan kebebasannya, sekaligus tahu batas-batas kebebasannya itu.

Kesadaran Akan Kebebasan
Menyadarkan individu bahwa dirinya memiliki kebebasan berarti membuat mengerti secara sadar bahwa setiap manusia memiliki derajat dan harga diri yang sama di mata Tuhan. Karenanya kemampuan, potensi atau talenta setiap manusia tidak boleh dibelenggu atau ditekan oleh orang lain. Semua berhak mengeksplorasinya dengan cara selalu mengembangkan diri, memacu prestasi, berkarya maksimal demi membangun peradaban, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.
Setiap manusia mesti menyadari bahwa dirinya bukanlah robot atau mesin yang selalu bertindak atas perintah tuannya, diperlakukan sekehendak hati tenaga dan pikirannya, serta selalu menjadi objek pembodohan oleh orang lain. Apalagi sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna manusia tidak boleh ditindas semena-mena dan tidak adil, diperas seperti sapi perah.
Manusia juga harus selalu memiliki motivasi untuk berkarya di dalam kehidupan meskipun dirinya memiliki keterbatasan fisik dan mental. Mempunyai mental yang kuat untuk berkembang, walaupun tinggal di daerah terisolir dan pedalaman yang sulit dijangkau. Keterasingan serta keterbatasan fisik dan mental tidak boleh menjadi belenggu bagi manusia.
Kesadaran bahwa dirinya memiliki kebebasan tidak akan terbentuk bila peserta didik hanya dijadikan objek dalam kegiatan pendidikan. Diposisikan selalu pasif, dijejali dengan informasi-informasi pengetahuan tanpa memiliki kesempatan untuk bersikap kritis.
Para peserta didik perlu dipacu agar memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat dan gagasan, yang merupakan energi dari kebebasan. Kegiatan pendidikan yang berhasil menanamkan kesadaran tentang pentingnya kebebasan berarti telah membangun pondasi mental pantang menyerah terhadap keadaan atau belenggu yang membelit gerak kehidupannya. Mereka dibentuk untuk bisa mandiri dan mempunyai kepercayaan diri tinggi dalam mengatasi segala persoalan kehidupan.

Kecerdasan Intelektual
Setelah menyadari kebebasannya, manusia perlu dibekali kemampuan untuk bisa menggunakan kebebasannya. Kemampuan tersebut dibentuk dengan menanamkan berbagai pengetahuan, ketrampilan, daya nalar serta nilai-nilai yang dapat mendorong kemauan berusaha dan kreativitas. Peserta didik diasah kecerdasan intelektual dan keahliannya.
J.Drost (2002) pernah menuturkan bahwa teras kematangan kecerdasan intelektual adalah kemampuan bernalar dan bertutur kata yang telah terbentuk. Jadi, seseorang yang “mampu” menggunakan kebebasannya selain memiliki ciri terampil, kreatif dan berkemampuan untuk berkarya atau bekerja, dia juga mempunyai kemampuan bernalar serta bertutur kata yang baik.
Mencetak produk pendidikan yang demikian tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan teoritis yang kurang menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Praktek dengan lebih mendekatkan antara teori-teori ilmu pengetahuan dengan pemecahan persoalan-persoalan dalam realitas kehidupan perlu lebih diintensifkan, agar peserta didik juga mampu atau tidak gamang dalam menghadapi persoalan.
“Ruang” untuk mengembangkan kreativitas anak sangat dibutuhkan, baik di dalam maupun di luar area sekolah. Anak senang menjelajahi dan melakukan sesuatu dengan cara berbeda. Karena itu pengembangan kreativitas tidak bisa dibatasi hanya di lingkungan sekolah saja. Anak perlu didorong atau diarahkan untuk menggunakan imajinasinya dan mempraktekkan kemampuan kreatifnya dengan cara yang leluasa (bebas-luas), agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir fleksibel dan meningkatkan kepercayaan diri (Ali Nugraha & Neny Ratnawati, 2003).
Dengan demikian fasilitator pembangunan kreativitas, ketrampilan dan keahlian, kemandirian serta kecerdasan intelektual ini tidak bisa hanya diserahkan kepada para guru. Orang tua, masyarakat dan pemerintah perlu mendukung program ini dengan penyediaan ruang-ruang pengembangan kreativitas anak, seperti taman bermain dan belajar, arena pengenalan profesi, perpustakaan umum atau sarana lainnya.
Mental kemandirian serta kreatif perlu ditumbuhkan ke para peserta didik, karena mental tersebut dapat membentuk manusia yang dapat memberdayakan dirinya dalam perjuangan hidup. Dengan demikian mereka akan merdeka dari berbagai belenggu seperti : kebodohan dan keterbelakangan, penindasan dan ketidakadilan, serta ketidakberdayaan secara ekonomi dan sosial.
Manusia yang berdaya juga akan terbebas dari kungkungan pemikiran-pemikiran sempit bersifat eksklusif dan fanatisme suku, agama dan ras, yang cenderung merugikan karena dapat menimbulkan friksi. Manusia yang berdaya tidak mudah terpancing dan terseret arus eksklusifme dan sektarian yang gampang menyulut benturan sosial yang menghancurkan.

Kecerdasan Emosional Dan Spiritual
Kemampuan untuk menggunakan kebebasan perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengetahui batas-batas kebebasannya. Sebab setiap manusia mempunyai misi menjaga keselarasan dan keharmonisan sistem kehidupan. Sebagai mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa peran dan bantuan orang lain, manusia terikat dalam jaringan antar individu. Sehingga mereka perlu memahami nilai-nilai keluhuran budi, etika-moral, sosial, hukum dan keadilan yang berlaku, dan kemudian mampu menerapkannya sebagai “pagar” dalam mengekspresikan kebebasan. Tanpa “pagar” manusia akan menjadi mahluk yang liar tanpa peradaban.
Untuk itu, manusia mesti memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan ini bisa diasah melalui pendidikan nilai-nilai. Pendidikan nilai sejak dini terutama dilakukan oleh orang tua melalui keteladanan dalam kehidupan keluarga, yang diserap oleh kemampuan intuitif anak-anak. Orang tua mempunyai peran penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur kejujuran, kesederhanaan, kelemahlembutan, kesabaran, toleransi, cinta pada sesama dan musyawarah.
Dalam uraian yang hampir sama, J.Darminta, SJ (2006) menyampaikan bahwa dalam praksis pendidikan nilai anak-anak mesti dibantu untuk memupuk dan memperoleh keutamaan-keutamaan yang membuat mereka sungguh manusia, seperti : kesetiaan, kejujuran dan ketulusan, iman, kuasa diri, keteguhan dan kebaikan.
Keteladanan memiliki peranan penting dalam pendidikan nilai, bukan pengetahuan teoritis. Karenanya beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan nilai akan berhasil diajarkan bila si pendidik juga memberikan teladan yang baik dan contoh nyata. Saat ini, pendidikan agama yang diharapkan menjadi basis penanaman nilai-nilai luhur di sekolah terjebak pada penghafalan sejarah, tokoh dan hukum-hukum agama, dan minim penekanan pada praksis nyata dan peneladanan perilaku toleran serta amal kepada sesama yang menderita (Juswan, 2006)2. Akibatnya, peserta didik menyerap pendidikan agama sebagai “pelajaran teori”, bukan bagaimana seharusnya berperilaku sebagai seorang yang ber-Tuhan.
Melalui penanaman nilai-nilai luhur yang menjadi “pagar” kebebasan, diharapkan keselarasan antara kebebasan dalam berkarya dengan upaya menjaga harmonisasi kehidupan antar manusia akan tercipta. Manusia memiliki harkat dan martabatnya, namun tetap dalam koridor yang diharapkan.

Keseimbangan
Dengan demikian, pendidikan humaniora yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya harus memasukkan secara lengkap unsur-unsur humaniora. Penekanan aspek keahlian, ketrampilan dan intelektual akan membuat manusia kehilangan rasa kemanusiaannya, menjadi barbar. Mereka menjadi tidak memiliki batas dalam menggunakan kebebasannya.
Hanya mengutamakan kecerdasan emosional dan spiritual serta nilai-nilai keluhuran juga akan membuat manusia terlalu polos dan mudah ditipu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kebebasannya, kehilangan harkat dan martabat sebagai manusia. Jadi, dalam pendidikan humaniora semua unsur humaniora harus diberikan secara seimbang.***

KETIDAKADILAN MENGAKSES INFORMASI

2009-09-04T12:03:00.004+07:00

Oleh : FX. Gus Setyono
(Educare, Agustus 2009)

Pendidikan menjadi salah satu pilar dalam pembangunan SDM (sumber daya manusia) Indonesia. Pendidikan juga merupakan hak -- yang diatur dalam Undang-Undang -- bagi setiap warga negara. Karena itu tersedianya prasarana dan sarana pendidikan menjadi faktor penting bagi keberhasilan pembangunan SDM, dan otomatis juga kebutuhan yang mesti dipenuhi oleh pemerintah selaku penanggungjawab keberhasilan pembangunan SDM di Tanah Air.
Namun kenyataannya prasarana dan sarana pendidikan belum merata dimiliki oleh sekolah-sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Apalagi menyangkut perangkat TIK (teknologi informasi dan komunikasi), banyak sekolah yang belum dapat menyediakannya. Padahal, TIK di era globalisasi seperti sekarang ini menjadi keharusan untuk dapat mengakses informasi dan menjalin komunikasi serta relasi secara cepat.
Perangkat TIK menjadi kebutuhan setiap siswa dalam menyempurnakan proses belajar yang dijalani. Dengan teknologi ini, setiap siswa bisa meraup pengetahuan dari berbagai sumber di berbagai belahan dunia secara lebih lengkap dan cepat. Wawasan, jalinan komunikasi serta relasi akan terbentuk dengan penjelajahan informasi melalui media google dan keaktifan pada media-media pertemanan di dunia maya.
Dapat disimpulkan bahwa secara umum siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang memiliki kelengkapan perangkat TIK mempunyai potensi menjadi lebih pintar dan berpengetahuan dibandingkan mereka yang bersekolah di tempat yang belum lengkap perangkat TIK-nya. Hal ini karena TIK menjadi sarana efektif untuk mengakses pengetahuan. TIK merupakan gudang ilmu atau sumber informasi yang dapat didulang setiap orang secara efektif.

Tiga Penyebab
Bila hanya sebagian sekolah saja di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bisa menyediakan secara lengkap perangkat TIK, maka hanya sebagian siswa di Indonesia yang mempu- nyai akses informasi global dan lengkap. Hanya sebagian generasi muda Bangsa ini yang memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi lebih cepat pintar.
Oleh sebab itu, bila dikaitkan dengan hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh bobot pengetahuan yang sama, hak untuk sama-sama menjadi cepat pintar, maka unsur keadilan menjadi tidak terpenuhi.
Kalau tidak semua siswa mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses informasi atau pengetahuan, menjalin komunikasi dan relasi, artinya tidak semua siswa mendapatkan haknya dalam kegiatan pendidikan di Indonesia. Jadi memang tidak adil bila kemudian pemerintah tidak mampu mengusahakan kelengkapan prasarana dan sarana pendidikan, khususnya perangkat TIK kepada seluruh sekolah yang ada di Tanah Air ini.
Setidaknya ada 3 (tiga) penyebab mengapa perangkat TIK tidak merata dimiliki lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah :
(1).Perbedaan karakter masyarakat pedesaan dan perkotaan.
Tingkat kesadaran masyarakat di desa dan kota akan pentingnya TIK sangat berbeda. Masyarakat kota lebih peduli dan membutuhkan TIK daripada masyarakat desa. Mobilitas dan pola aktivitas masyarakat perkotaan yang cenderung lebih cepat serta agresif menyebabkan perangkat TIK yang dapat membantu mereka dalam mendapatkan informasi dan komunikasi secara lebih cepat serta efisien, menjadi lebih dibutuhkan.
Sementara masyarakat pedesaan masih melihat perangkat TIK sebagai sesuatu yang eksklusif dan sulit dijangkau. Mereka juga mengutamakan komunikasi dan penyampaian informasi secara lisan, dengan bertemu muka secara langsung, daripada melalui media internet. Masyarakat di desa masih mengaktifkan kurir desa atau penyampaian dari mulut ke mulut dalam menyebarkan informasi, dan bukannya melalui email atau sms (meskipun sekarang sudah banyak orang di desa yang memiliki handphone).
(2). Perbedaan status standard sekolah.
Pada satu sisi, perbedaan grade sekolah sangat positif, karena dapat memacu setiap sekolah untuk berprestasi agar bisa mencapai standard sekolah yang tinggi. Namun pada sisi lain grading ini menciptakan ketidakadilan bagi para peserta didik. Karena biasanya sekolah yang memiliki standard lebih tinggi, lebih lengkap pula prasarana dan sarana pendidikannya. Sebagai contoh, saat ini baru SDN berstandard internasional (SDNBI) yang sudah menggunakan TIK secara lengkap (Info SEA Edu Net; www.diknas.go.id).
Mestinya, sekolah-sekolah dengan standard yang masih rendah justru diberikan prasarana dan sarana yang lebih lengkap agar mampu mengejar ketertinggalan mereka dalam kegiatan pen- didikan.
(3).Perbedaan kemampuan dana sekolah.
Sudah bukan rahasia lagi, bahwa sekolah dengan dana lebih besar akan memiliki prasarana dan sarana pendidikan yang lebih lengkap. Kenyataan ini nampak sekali pada sekolah-sekolah swasta. Akibatnya, setiap sekolah swasta akan berupaya menerapkan biaya pendidikan setinggi mungkin terhadap peserta didik, agar kebutuhan dana yang juga besar bisa tertutupi. Dengan demikian prasarana serta sarana yang bisa disediakan juga semakin lengkap.
Sudah barang tentu – bila sang buah hati tidak mampu masuk di sekolah negeri yang favorit -- para orang tua juga akan berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah swasta favorit dan bermutu yang notabene memiliki prasarana dan sarana yang juga lengkap. Berapapun biaya akan mereka keluarkan asal mampu secara ekonomi. Jadi, apakah kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik hanya menjadi milik orang-orang berduit?

Perhatian Serius Pemerintah
Mengingat pentingnya TIK dalam proses belajar dan mengajar, ada baiknya pemerintah lebih serius memperhatikan sekolah-sekolah yang belum memiliki kelengkapan perangkat TIK. Kenaikan anggaran pendidikan harus diikuti pula dengan pengalokasian dana yang lebih besar untuk penyediaan prasarana dan sarana, khususnya perangkat TIK, kepada sekolah-sekolah yang belum mampu.
Hal ini karena TIK merupakan sumber pengetahuan tak terbatas bagi setiap orang. Perangkat TIK menjadi alat untuk mendulang informasi, meraup ilmu dan menjalin komunikasi serta relasi yang sangat efektif bagi siswa.
Dengan membuka kran yang lebih besar anggaran pendidikan untuk sektor penyediaan prasarana dan sarana oleh pemerintah, maka pemerataan penyediaan perangkat TIK di sekolah-sekolah akan terwujud. Diharapkan, akses untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dan menjalin komunikasi serta relasi juga akan sama dimiliki oleh setiap siswa di Tanah Air ini.
Kesamaan akses dalam mendapatkan pengetahuan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keadilan memperoleh pendidikan bagi semua Anak Bangsa. Semoga hal ini menjadi perhatian serius pemerintahan baru yang akan datang.***

MENOREHKAN KESEDERHANAAN PADA LEMBARAN SEJARAH

2009-07-29T08:47:00.005+07:00

(Introspeksi 64 Tahun Indonesia Merdeka)
lomba blog dijaminmurah.com
Oleh : FX. Gus Setyono*

“Sesungguhnya sejarah hanyalah rangkuman kejahatan dan kemalangan manusia. Sejumlah besar orang tak bersalah dan cinta perdamaian selalu lenyap di arena sandiwara yang mahaluas ini. Yang menjadi tokoh adalah orang-orang ambisius yang keji...” (Voltaire)

Barangkali terlalu berlebihan bila masyarakat berharap untuk memiliki tokoh-tokoh negara seperti impian Plato tentang kalangan“guardian”, yakni semacam anggota penguasa yang mendalami ilmu pemerintahan serta filsafat, dan mempunyai tugas utama memilih pemimpin pemerintahan.

Impian Plato (427 SM – 347 SM), dalam bukunya Republik, adalah mereka yang masuk kalangan “guardian” harus memiliki minat utama mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu, para anggota “guardian” ini hanya diperbolehkan memiliki harta pribadi dalam jumlah terbatas dan tidak boleh punya tanah buat rumah pribadinya. Mereka menerima gaji tertentu dan tetap (dalam jumlah tak seberapa), serta tidak diperbolehkan punya emas atau perak.

Dengan persyaratan tersebut, para pejabat yang duduk dalam anggota “guardian”hanya akan memikirkan kepentingan negara dan rakyat, tanpa dikendalikan oleh kepentingan pribadi. Mereka bisa fokus pada tujuan mempersiapkan dan memilih pemimpin negara. Tidak ada lagi keinginan-keinginan untuk memperkaya diri atau mengejar ambisi pribadi.

Selain itu, secara konsisten mereka terus meningkatkan kualitas kemampuan, menggembleng diri dengan ilmu pemerintahan dan filsafat. Dengan harapan, pemimpin yang mereka pilih melalui keputusan bersama benar-benar putera terbaik dan terbijak (http://media.isnet.org/iptek/100/Plato.html)

Krisis Tata Nilai
Indonesia memang masih jauh dari utopia Republik ala Plato. Bangsa yang diharapkan diurus oleh para pejabat yang berkomitmen moral layaknya “kelas guardian”, malah dipenuhi dengan tokoh tokoh yang sama sekali bertolak belakang. Secara sistematis negara ini justru digerogoti oleh pejabat-pejabat yang berambisi mengeruk kekayaan diri dengan cara yang curang dan tidak terhormat.

Beberapa waktu lalu, rakyat yang awam mengenai panggung politik dan hukum dibuat terperangah dengan mengemukanya kasus-kasus suap dan korupsi di kalangan pejabat negara yang diungkap oleh KPK.

Nyata, bahwa harta dan jabatan lebih berhasil menundukkan para pejabat untuk menghamba padanya, daripada kepada rakyat. Ketamakan dan penyalahgunaan kedudukan telah membudaya di negara yang carut-marut oleh krisis multidimensi saat ini. Kesahajaan dan idealisme sebagai panutan menjadi sesuatu yang langka bagi para tokoh yang meyandang sebutan pejabat.

Seharusnya para pejabat merasa terhormat serta bangga karena jujur dan berakhlak mulia,meskipun harus dengan konsekwensi kehidupan yang serba sederhana. Namun mereka malah berbangga hati dan merasa terhormat menjadi orang-orang yang kaya meskipun harta yang didapat belum tentu diperoleh dari hasil keringat.

Tokoh-tokoh masyarakat yang berhasil melaju menempati kedudukan sebagai pejabat publik telah mengesampingkan esensi tugasnya, yakni melayani masyarakat. Karena terlena dengan kekuasaan, para pejabat tidak lagi memperdulikan apakah yang pernah dijanjikan dalam kampanye perlu di wujudkan ataukah tidak. Seperti mendapat kesempatan mereka memanfaatkan kursi jabatan sebagai tempat untuk meraup gengsi dan kekayaan.

Secara agresif para pejabat publik terus berpacu menimbun harta dengan cara yang culas dan korup. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat daerah hingga tokoh-tokoh nasional menjadi tayangan menggemaskan fenomena ini.

Tanpa mempertimbangkan kepatutan dirinya sebagai pemimpin, mereka memperebutkan jabatan. Yang penting bagaimana bisa berkuasa, meskipun harus menampilkan kelancungan moral dan kemunafikan yang dibalut dengan roman kewibawaan, serta untaian mutiara kata yang sarat topeng pemihakan kepada rakyat kecil. Ketimpangan antara kata dan perbuatan telah menjadi hal biasa di bumi Indonesia.

Bangsa ini selalu enjoy dengan kepalsuan dan kemunafikan. Tanpa disadari, seperti sinyalemen dari J.Kristiadi (1999), faktor kemunafikan ini yang kiranya menyebabkan krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia menjadi berlarut-larut. Krisis yang dialami Bangsa ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan oleh sebab yang lebih mendasar yaitu krisis tata nilai atau krisis moral.

Sinyal Keterpurukan
Tidak sedikit anggota masyarakat kita yang telah terjebak dalam sikap megalomaniak. Mereka terbuai dengan ambisi dan obsesi atas status jabatan atau kekuasaan. Akhirnya dengan cara apapun mereka berlomba untuk bisa meraih jabatan. Kekuasaan bukan lagi merupakan amanat luhur yang mesti diperjuangkan demi tujuan akhir kesejahteraan rakyat, melainkan sudah menjadi ajang perebutan gengsi dan kekayaan.

Pada sisi lain, terbentuk juga satu perilaku di masyarakat untuk mengistimewakan orang-orang yang menjadi pejabat, tidak lagi bersikap selektif dengan melihat apakah jabatan tersebut diraih dengan cara-cara yang terhormat ataukah tidak. Masyarakat dalam suatu komunitas lokal yang seharusnya menjadi basis social controll dibutakan dengan jabatan dan kekayaan seseorang.

Fenomena tersebut cukup mengkhawatirkan bila dihubungkan dengan sinisme Voltaire di awal tulisan ini. Bahwa sejarah merupakan rangkuman kejahatan, dan mereka yang menjadi tokoh adalah orang-orang ambisius yang keji. Maka,kalau pada masa pasca Proklamasi Kemerdekaan dulu beberapa pengkhianatan (pemberontakan) terhadap Bangsa ini telah tercatat dalam sejarah Orde lama, jangan-jangan era pasca Orde Baru (reformasi) juga akan dicatat sebagai era “aji mumpung” (mumpung bebas, mumpung bisa,mumpung berkuasa), yang menampilkan khazanah budaya para pejabat yang sangat spektakuler yakni : korupsi dan suap.

Lalu apalagi yang akan tertoreh pada sejarah Bangsa ini,kalau para pemimpin dan sebagian rakyatnya dikuasai oleh mental korup,serta menunduk pada harta dan kedudukan? Barangkali sinyal-sinyal yang telah muncul mengenai keterpurukan Bangsa ini akan semakin mendekati kenyataan.

Pada saat itu sejarah akan mencatat,bahwa Bangsa ini semakin hancur. Dan berarti benarlah kekhawatiran bahwa Bangsa ini sudah tidak dapat diselamatkan akibat tingkah polah, sepak terjang para pejabat era reformasi.

Karena itu, sebelum semuanya terlanjur tertoreh dalam sejarah dan membuat anak-cucu kita menghujat para pendahulunya dengan caci maki yang menyakitkan, ada baiknya segenap komponen Bangsa melakukan introspeksi diri. Sudah tepatkah segala perangai selama ini yang dengan agresif selalu memburu gengsi serta mendewakan harta benda? Tidakkah sebaiknya kita menghapus catatan sejarah ini dengan langkah yang bijaksana?

Pemimpin Bijaksana
Gagasan Socrates (470 SM – 399 SM) mengenai pemerintahan ideal dapat ditarik dalam tataran praksis kehidupan bernegara saat ini. Socrates menyampaikan bahwa pemerintahan yang ideal harus melibatkan orang-orang bijak yang dipersiapkan dengan baik.

Bangsa kita juga membutuhkan orang-orang bijak untuk menjalankan kendali pemerintahan. Yang perlu diperjelas sekarang, orang-orang bijak seperti apakah yang dibutuhkan oleh Bangsa yang kulturnya telah tereduksi oleh penyalahgunaan kemajuan IPTEK yang membawa dampak pada kapitalisme dan imperialisme budaya dari Barat ini?
Kemajuan IPTEK yang menawarkan kemudahan-kemudahan, telah membuat manusia melupakan apa yang disebut dengan kejujuran, etika, perjuangan, kebenaran dan keadilan.

Manusia berpacu meraih kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dengan cara instan, tanpa mempedulikan lagi harkat dan martabat orang lain. Kebiasaan meraih segala sesuatu dengan metode instan ini menumbuhkan mental suka menerabas dalam meraih segala sesuatu, termasuk dalam meraih kekuasaan serta kekayaan.

Budaya yang sama sekali tidak mempunyai nilai estetika dan sukses menghantar manusia pada kebahagiaan semu yang tak terhormat adalah hedonisme, individualisme, sex bebas dan perburuan kemewahan, gengsi serta kekuasaan. Siapa yang tidak mau mengikuti budaya ini spontan tersingkir, tidak dihargai, dianggap tidak sukses dan munafik.

Mereka yang memiliki idealisme pasti merasa prihatin dan mengalami benturan-benturan dengan kepentingan manusia-manusia yang culas dan ambisius. Jiwa mereka menangis bagaikan rintihan Kahlil Gibran dalam Kelopak-kelopak Jiwa, “Memang benar, aku telah diusir dari rumah suci... Sebab jiwaku tidak mau menikmati harta orang-orang fakir miskin,jiwaku melarang diriku bersenang-senang dengan kebaikan-kebaikan rakyat yang merunduk patuh pada kebodohan”.Karena itu, Bangsa ini membutuhkan tokoh-tokoh yang mau memikirkan dan berbuat untuk negara serta rakyat. Masyarakat masih memimpikan para penguasa yang bukan hanya memiliki karakter kepemimpinan kuat, berwibawa dan punya ketegasan, seperti yang telah disampaikan Sayidiman Suryohadiprojo(kompas 01/11/2007). Masyarakat juga sangat menginginkan pemimpin yang tidak sekedar menguasai leadership secara teoritis, hanya mengandalkan ‘trah’ kepemimpinan dari keturunan, hanya memiliki kharisma atau ketenaran sebagai public figure, tanpa kemampuan yang memadai.

Lebih dari itu diperlukan pemimpin yang juga memiliki pribadi yang bijaksana,jujur dan sederhana. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan krisis multidimensi seperti sekarang dibutuhkan tokoh-tokoh yang mampu memberi teladan serta menerapkan kejujuran dan kesederhanaan. Barangkali Bangsa ini hanya bisa diselamatkan bila seluruh komponen masyarakatnya, terutama para pemimpinnya, mau menerapkan sikap hidup yang jujur dan sederhana.

Implikasinya sangat luas. Mereka yang memiliki kebijaksanaan, kejujuran dan kesederhanaan akan mampu menguasai diri untuk tidak menyelewengkan kedudukannya. Karakter manusia seperti ini juga akan mampu menahan diri dengan membatasi konsumsi pada kemampuan yang ada. Tidak mudah terpengaruh agresivitas orang lain dalam memburu gengsi dan kekayaan.

Bila mau mencontoh salah satu tokoh (Proklamator) Bangsa ini yakni Bung Hatta, barangkali ilustrasi mengenai kesederhanaan seorang pemimpin menemui titik kesesuaiannya. Wakil presiden di masa Presiden Soekarno ini selalu memilih menahan diri dan membatasi konsumsinya sesuai kemampuan. Bahkan keinginan untuk memiliki sebuah sepatu mahal yang sebenarnya dapat diperoleh dengan gampang bila mau memanfaatkan kedudukannya waktu itu, tidak dilakukannya. Hingga akhir hayatnya Sang Proklamator memilih menggunting dan menyimpan gambar sepatu yang diimpikannya.
Sikap hidup sederhana ini perlu diupayakan penerapannya pada perilaku dan landasan berpikir bagi seluruh lapisan masyarakat, agar setiap komponen Bangsa mampu menundukkan sikap ketamakan pada harta dan ambisi pada kekuasaan. Karena sikap dan ambisi tersebut menjadi bibit bagi tumbuh suburnya mental korup dan suap.

Mental korup dan suap akan terbasmi dengan sendirinya oleh budaya kejujuran dan kesederhanaan. Para pemimpin yang jujur dan sederhana akan membawa Bangsa ini menuju kebangkitan dari keterpurukan akibat berbagai krisis yang sedang terjadi. Dengan demikian Bangsa ini akan bergerak menjauhi kehancuran menuju kesejahteraan bersama. Bangsa ini bisa diselamatkan, asal seluruh lapisan masyarakat memiliki kebijaksanaan untuk menyingkirkan ketamakan akan harta dan ambisi terhadap kekuasaan.

Semoga fakta sejarah masa reformasi ini dapat membuktikan bahwa sinisme Voltaire pada argumennya di atas adalah salah. Torehan sejarah pada zaman ini akan dihiasi dengan cerita-cerita para pemimpin dan rakyatnya yang bersih, bermoral, makmur, gemah ripah loh jinawi, dengan sikap kesederhanaan.***
*) Penulis adalah pemerhati bidang sosial-kemasyarakatan
dan pendidikan

REVITALISASI DAN AKTUALISASI JATIDIRI BANGSA

2009-06-16T11:55:00.000+07:00

Oleh : FX. Gus Setyono*

Di dalam peradaban modern yang ditandai dengan menjulangnya kemajuan bidang teknologi , berbagai aroma kenikmatan dan kesenangan dapat diperoleh secara instan. Tanpa disadari, kemudahan-kemudahan yang bisa membius manusia dan menciptakan kemajuan secara signifikan pada bidang ekonomi tersebut, pada perkembangannya membawa dampak yang mengkhawatirkan terhadap perubahan karakter bangsa.

Peradaban modern membawa konsekwensi masuknya setiap bangsa ke dalam satu atap “perkampungan global”. Kompetisi dan kapitalisme menjadi tidak bisa lagi dielakkan oleh setiap bangsa karena batas-batas dan aturan antar wilayah negara telah terhapus dengan teknologi komunikasi. Maka, siapa yang kuat dan mampu bersaing dialah yang akan bertahan.

Kompetisi dan kapitalisme juga menyebabkan imperialisme di segala bidang kehidupan menjadi suatu keniscayaan. Tidak hanya menerobos sektor ekonomi; seni dan budaya juga akan terimbas dalam persaingan global ini. Imperialisme seni dan budaya akan berlangsung secara sistematis, baik yang secara kasat mata ataupun melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam dunia maya. Tidak bisa dipungkiri, berbagai budaya dari luar yang masuk dan mempengaruhi perilaku para generasi muda melalui dunia maya semakin tidak terbendung lagi.

Filter-filter budaya yang diharapkan bisa memilah-milah mana budaya yang baik dan mana yang buruk, mulai tidak berfungsi akibat derasnya persaingan dan kecanggihan teknologi. Satu-satunya filter yang bisa membendung budaya-budaya yang negatif hanyalah segenap komponen bangsa yang peduli terhadap masa depan bangsa ini.

Budaya Kapitalis
Kemajuan bidang ekonomi yang dibawa oleh kaum kapitalis pada satu sisi memang menawarkan tingginya grafik kemakmuran masyarakat suatu bangsa. Namun pada sisi lain grafik peningkatan kemakmuran tersebut tidak diikuti dengan peradaban luhur yang menjadi karakter bangsa ini. Kapitalisme dan teknologi secara pasti dan nyata menggerus budaya-budaya yang menjadi ciri khas bangsa yang didalamnya mengandung filosofi: kearifan, perjuangan, kejujuran, sikap san- tun, menghargai sesama, serta kebiasaan untuk selalu bekerjasama dalam menghadapi segala kesu- litan.

Kenyataan tersebut diikuti dengan pergeseran pola tingkah laku dan karakter masyarakat ke arah kontradiktif. Budaya-budaya yang menjadi tuntunan kebijaksanaan dan peradaban yang luhur tersebut telah “termarginalkan” oleh budaya ala kapitalis seperti : hedonisme, eksklusifme, kecurangan, oportunisme, pragmatisme, memburu kekayaan diri, brutalisme dan hilangnya kesadaran untuk saling memperhatikan sesama. Manusia menjadi egois dan merasa terhormat bila telah berhasil meraih kekayaan dan kekuasaan. Bahkan bila kekayaan dan kekuasaan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang culas dan tidak beradab.

Manusia yang tidak beradab mampu berkacak pinggang dan bisa tertawa di tengah penderitaan orang lain. Manusia culas bahkan akan tega menyaksikan kesengsaraan dan kejatuhan teman atau saudara, asal apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Tidak perlu lagi ada perasaan senasib sepenanggungan atas kesulitan yang dihadapi, yang penting ambisi pribadi bisa tertuntaskan.
Pergeseran Budaya
Menyatunya semua bangsa menjadi satu komunitas global telah membawa dampak yang kurang kondusif terhadap perkembangan budaya di Tanah Air, dengan terkontaminasinya virginitas budaya-budaya yang menjadi karakter asli bangsa. Karakter asli bangsa Indonesia yangdiharapkan mendukung kemajuan dan modernisasi dengan tetap mengedepankan keluhuran budi dan kearifan telah diganti dengan hingar-bingar kultur bangsa Barat, sebagai konsekwensi dari peradaban modern yang diusung kaum kapitalis dengan menawarkan kesenangan-kesenangan semu.

Pergeseran budaya asli Indonesia ini tentunya sangat memprihatinkan. Perlu satu upaya untuk bisa membelokkan kembali arah perkembangan budaya ke warna asli yang adiluhung. Penting dipertimbangkan dampak buruknya bagi masa depan bangsa ini, bila budaya-budaya yang sama sekali tidak mempunyai etika dan nilai estetika tersebut semakin marak dan mendominasi karakter para generasi penerus.

Tanpa mengecilkan pentingnya modernisasi, perlu adanya kesadaran bahwa laju modernisasi tetap harus diimbangi dengan kemajuan akhlak dan budi pekerti. Kita ingin bangsa ini maju dan modern dengan tetap mengedepankan karakter-karakter luhur bangsa ini.

Memakai prinsip ikan laut,yang bisa hidup dan berkembang biak di habitat air laut yang asin tetapi tubuhnya tidak kemudian menjadi asin. Dapat diartikan bahwa sangat diperlukan kesigapan kita untuk bersikap bijaksana dan bersikap adaptif atau tidak kaku sehingga nilai-nilai modern bisa seiring dan menyatu dengan nilai-nilai karakter asli bangsa Indonesia.

Menyelamatkan Budaya Lokal
Karena itu salah satu cara untuk menyelamatkan karakter bangsa ini adalah dengan terus menggalakkan budaya-budaya lokal yang penuh dengan kearifan dan semangat daya juang. Perlu dipikirkan bagaimana mengembangkan budaya-budaya lokal demi mempertahankan dan memperkuat karakter bangsa.

Hal ini tak terlepas dari esensi seni dan budaya itu sendiri sebagai elemen humaniora yang mampu menumbuhkan kepekaan nurani, nilai kesalehan hidup baik individu maupun sosial, dan makna kesalehan hidup. Melalui seni dan budaya mata hati kita akan makin terbuka terhadap persoalan-persoalan kebangsaan, sehingga mampu melihat setiap persoalan secara jernih; tidak mudah terjebak dan tergelincir dalam jalan hidup yang mengedepankan otot dan kekerasan (Sawali Tuhu-setya, 2008).

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan budaya lokal menjadi basis karakter bangsa ini adalah dengan mengembangkan image di masyarakat bahwa budaya yang sudah kita miliki adalah budaya yang bernilai sangat tinggi. Sehingga masyarakat bukan hanya confidance mempromosikan atau memakai budaya tersebut sebagai identitas dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan internasional, tetapi juga menjadikan masyarakat mau bersikap militan terhadap produk budaya bangsa yang ada.

Kondisi ini dapat dicapai melalui pendidikan baik dalam sekolah maupun proses pendidikan di masyarakat. Proses pendidikan budaya ini dimaknai sebagai suatu upaya menumbuhkan : kebanggan dan penghargaan terhadap setiap produk budaya bangsa, kemauan mengadopsi filosofi-filosofi positif budaya menjadi basis dalam berpikir dan bertindak, serta kemampuan menciptakan suatu produk budaya yang bernilai tinggi dan memiliki nilai komersial.

Selain dengan mempromosikan secara aktif, langkah lain yang dapat dilakukan untuk mencapainya adalah memperkenalkan secara dini kepada generasi muda produk-produk budaya melalui berbagai event pagelaran seni dan budaya atau perlombaan. Komunitas akademis melalui lembaga-lembaga pendidikan formal juga mesti progresif memperkenalkan dan mengembangkan kemampuan mencipta produk budaya dari kreativitas dan ide-ide cemerlang anak didik dalam membakukan karya cipta yang memiliki nilai seni dan komersial tinggi. Pada saat yang sama, segenap komponen bangsa mesti menghargai dengan menjadikan produk-produk budaya sebagai sebuah ikon atau identitas baik lokal maupun nasional.

Pada tataran ini, dukungan penyelenggara pendidikan agar dapat membentuk manusia yang kreatif serta mandiri dan berdayaguna sangat dibutuhkan. Demikian pula dukungan lembaga yang mengeluarkan legalitas pembakuan hasil karya, agar segala ciptaan anak bangsa diakui sebagai produk budaya Indonesia, melalui hak paten.

Dengan kembalinya budaya-budaya lokal menjadi kebanggaan masyarakat, khususnya para generasi mudanya, diharapkan karakter bangsa yang luhur bisa diterima kembali dan kemudian teraktualisasi dan terevitalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.***

GURU, MENUAI PANEN DI TENGAH BADAI

2009-06-15T13:20:00.002+07:00

Oleh : FX. Gus Setyono

Pernyataan Presiden pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-63 PGRI, yang telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) terkait guru, perlu disikapi secara arif, baik oleh guru, masyarakat, maupun pemerintah sendiri.

PP yang mengatur mengenai tunjangan bagi para guru ini bertujuan meningkatkan martabat, profesionalitas dan kesejahteraan guru. Peraturan tersebut inheren dengan kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, serta UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Bagi guru yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah, pernyataan presiden tersebut tentunya sangat menggembirakan. Suara-suara agar bidang pendidikan (termasuk kesejahteraan guru) lebih diperhatikan, sudah lama dilontarkan. Bagai gayung bersambut keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 yang direspon dengan komitmen dari pemerintah untuk memenuhinya.

Bagi masyarakat lainnya, keputusan pemerintah tersebut juga mesti diterima sebagai konsekwensi dari upaya peningkatan kualitas SDM di Tanah Air. Meskipun waktunya kurang tepat, karena dikeluarkan di tengah keprihatinan akibat “badai” krisis ekonomi, PHK besar-besaran dan beratnya beban akibat tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok. Ditambah lagi dengan kekhawatiran atas keluarnya kebijakan ketenagakerjaan yang kontradiktif (seperti SKB 4 menteri).

Karena itu, pemerintah mesti bijaksana, langkah-langkah strategis perlu segera dijalankan. Jangan sampai kebijakan ini menuai kontroversi, atau terkesan ada muatan politis, apalagi mengeksklusifkan profesi guru.

Pengabdian Menjadi Profesi
Dulu, banyak kaum muda menolak menjadi guru. Alasannya,karena kehidupan guru begitu susah Perjuangan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok yang mesti pinjam uang sana-sini, sulitnya menyekolahkan anak hingga jenjang Pendidikan Tinggi, membuat setiap orang berpikir berlipat kali untuk menjadi guru.

Tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa guru di Indonesia memang harus berjiwa mengabdi; mencurahkan segenap jiwa-raganya untuk kepentingan pendidikan, tanpa kompensasi yang seimbang.

Slogan “Pahlawan tanpa tanda jasa” yang membanggakan, secara samar telah mendoktrin setiap guru untuk menjadi sosok pengabdi sejati pada bidang pendidikan. Tabu bagi seorang “pahlawan” mempersoalkan penghasilan atau hak.

Sekarang situasinya berubah. Guru mulai menuai panen pada ladang yang selama ini digarap. “Ada gula ada semut”, profesi ini kemudian menjadi incaran banyak orang. Bidang pekerjaan yang dulunya dihindari, sekarang menjadi profesi yang diperebutkan

Langkah Strategis Pemerintah
Kebijakan anggaran pemerintah di tahun 2009 telah memenuhi amanat UUD 1945 Amandemen IV tahun 2002. Meskipun beresiko terhadap semakin besarnya defisit anggaran, dalam RAPBN 2009 pemerintah berkomitmen mengucurkan anggaran senilai Rp.207 trilyun untuk bidang pendidikan (Media Indonesia, 13/01/2009). Lonjakan alokasi anggaran pendidikan ini demikian besar, bila dibandingkan APBN-P 2008 sebesar Rp. 154,2 trilyun (Sunarsip, 2008).

Menurut Mendiknas, prioritas penggunaan anggaran sebesar itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik.

Jelas dalam salah satu prioritas tersebut, bahwa kesejahteraan guru dan dosen akan mendapat perhatian besar. Maka, guna menghindarkan kontroversi dan anggaran yang tidak tepat sasaran pemerintah harus mengambil beberapa langkah strategis.

Pertama, memenuhi rasa keadilan sesama guru. Peningkatan kesejahteraan ini mesti mencakup semua guru, baik yang berstatus PNS, swasta, honorer atau guru bantu dan para mantan guru (pensiunan). Karena mereka semua memiliki andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, menerapkan prinsip reward and punishment secara fair. Bila reward telah ditetapkan pemerintah, maka punishment juga mesti ditetapkan secara jelas terhadap guru-guru yang tidak profesional; tidak memiliki kapabilitas dan integritas sebagai pendidik. Tujuannya agar anggaran yang begitu besar tidak salah sasaran.

Ketiga, pemerintah perlu terus memantau efektivitas kebijakan sistem pendidikan nasional secara rutin dan berkala dengan memperhatikan juga masukan para ahli di bidang pendidikan. Bila memang hasilnya kurang efektif perlu segera dilakukan pembenahan terhadap sistem tersebut.

Keempat, penerapan pengawasan secara ketat terhadap sistem distribusi dana pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat. Sebab terbukti cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang terlibat dalam penyaluran dana pendidikan.

Apalagi bila membaca angka rencana penyaluran dana BOS dan BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) yang cukup fantastis,dimana unit biaya BOS tingkat sekolah dasar (SD) untuk wilayah kabupaten sebanyak Rp.397.000,00, sedangkan untuk kota sebanyak Rp.400.000,00 per orang per tahun. Kemudian, untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), setelah dinaikkan sebanyak 50 persen adalah sebesar Rp.570.000,00 untuk kabupaten dan Rp.575. 000,00 untuk kota per orang per tahun (Pers Depdiknas, 2008).

Besarnya dana yang akan disalurkan memunculkan potensi penyelewengan yang juga semakin besar. Karenanya dana sebesar itu mesti “dikawal” pendistribusiannya agar sampai ke tujuan dalam keadaan “utuh”. Setiap sekolah yang menerima dana mesti transparan dalam penggunaan dananya. Ingat, anggaran pendidikan didapat dari pajak yang dibayar oleh rakyat juga. Jadi, setiap sen penggunaannya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Perjuangan Belum Berakhir
Akhirnya, para guru juga mesti introspeksi diri. Bila apa yang mereka tuntut sudah bisa dipenuhi mereka juga perlu take action untuk meningkatkan profesionalisme. Guru harus terus-menerus meningkatkan kemampuan diri dengan belajar pada para ahli, buku atau media pengetahuan lainnya.
Bagaimanapun guru memiliki misi mulia, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jadi, perjuangan para guru belum berakhir. Setelah panen kesejahteraan dituai, maka perjuangan mereka yang lebih berat adalah : meningkatkan kualitas diri dalam mendidik. Guru sejati pantang menghentikan perjuangannya hanya pada tataran hak, mereka juga akan memperjuangkan kewajiban moral, yakni keberhasilan dunia pendidikan di Tanah Air.***

SEKILAS TENTANG HYPNOPARENTING

2009-04-16T08:03:00.002+07:00

Pengetahuan mengenai hypnoparenting ini saya dapatkan dari Bapak Ariesandi Setyono, setelah membaca bukunya dengan judul yang sama : “Hypnoparenting”. Sebuah metode terbaru dalam mendidik anak, yang hasilnya sudah banyak dibuktikan oleh para orang tua.

Hypnoparenting adalah suatu ilmu yang menggabungkan pengetahuan tentang mendidik dan membesarkan anak dengan pengetahuan hypnosis. Sebenarnya semua orang tua pernah mempraktikkan pembentukan perilaku dan pemikiran anak-anaknya, namun karena belum disadari dan belum tahu sistematikanya, maka mereka tidak punya pedoman atau bahkan melakukan kesalahan dalam implementasinya.

Saat Yang Tepat Memprogram Pikiran

Fase perkembangan pikiran seorang anak terbagi dalam dua bagian :
pertama, fase pikiran “pra-kritis”, yang berlangsung pada anak usia di bawah 8 tahun. Namun fase ini berkembang sangat kuat saat anak usia 0 – 3 tahun. Pada fase ini apapun yang dilihat dan didengar olehnya akan langsung masuk dan mengendap di pikiran bawah sadarnya, tanpa ada filter apapun. Bisa digambarkan seperti komputer baru yg belum ada programnya. Jadi mau kita program apapun, pikiran anak akan terprogram seperti yg kita inginkan.

Kabar baiknya, kalau yg kita masukkan adalah program-program positif, maka pikiran bawah sadar sang anak akan langsung menerima dan menyimpannya. Sebaliknya kalau negatif, anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang negatif.

Karena itu sebagai orang tua kita mesti berhati-hati saat anak memasuki fase ini, baik dalam berkata-kata maupun bertingkah laku. Karena kata-kata dan tingkah laku kita ternyata menjadi program pikiran bawah sadar anak. Artinya karakter, kepribadian, pola pikir yang menjadi dasar dalam bertindak, bersikap, bertingkah laku hingga dia dewasa nanti, terbentuk saat anak memasuki usia ini. Nah, benar juga kalau pada masa ini kita telah memberikan dasar bagi masa depan anak kita.
Lalu, bagaimana cara kita memprogram pikiran bawah sadar anak kita secara benar? Ya, sekali lagi melalui kata-kata dan perbuatan sehari-hari kita yang menjadi programmer bagi si buah hati.

Kata-kata kita harus selalu berfokus pada hal-hal positif. Misalnya anak yg malas belajar dan suka nonton TV ya mesti kita arahkan dengan perintah :”Nak, kamu harus rajin belajar biar pintar”. Fokus kalimat itu adalah “rajin belajar” (positif). Jangan sampai mengatakan “Papa gak mau melihat anak yang suka malas..!!!” karena fokus kalimat ini negatif (malas).

Kalau anak kita suatu ketika menjadi penakut, berilah pengertian : “Nak, kamu mesti jadi anak yang pemberani”. Fokus kalimat ini adalah “pemberani” (positif). Jangan diejek dengan kata-kata “Kamu ini jadi anak kok penakut sih? Jangan jadi penakut dong..” Fokusnya adalah “penakut” (negatif).

Kenapa kata-kata positif kita menjadi program yang positif juga? Tidak lain karena cara kerja pikiran manusia yang bekerja berdasarkan gambar-gambar yang dibentuk oleh perkataan. Tidak percaya? Coba tutup mata, kemudian ucapkan dalam hati “Saya tidak mau melihat monyet besar berwarna hitam bergelantungan di pohon”. Ucapkan berulang-ulang.

Apa yg terjadi? Semakin kuat anda mengatakan dan tidak menginginkan melihat monyet besar, maka semakin jelas gambar monyet besar berwarna hitam di pikiran anda.
Sekarang sudah terjawab? Semakin sering Anda memarahi anak agar “jangan nakal” ternyata anak malah menjadi-jadi nakalnya? Anda akan semakin pusing dan berteriak semakin keras. Anehnya, taraf kenakalannya malah semakin tinggi?

Karena itu sekali lagi, berhati-hatilah dengan anak usia ini, karena kita telah memberikan dasar-dasar bagi masa depan mereka.

Kedua, fase pikiran “kritis” yang dimulai pada usia 8 tahun dan semakin kuat berkembang pada anak usia 13 tahun. Pada fase ini filter pikiran anak atas segala informasi yang masuk, sudah mulai terbentuk. Ini berkaitan erat dengan program dasar yang telah ditanamkan pada fase “pra-kritis”. Kalau dasarnya baik, maka karakter yang terbentuk juga semakin baik.

Sekali “pikiran kritis” terbentuk, ia akan bertumbuh semakin kuat dan semakin sulit diubah.

Kendala Pemrograman

Ternyata pengetahuan ini sangat mudah dimengerti, namun sulit sekali dilakukan. Inilah berita buruknya.

Salahsatu kendala yang kerap dialami adalah inkonsistensi orang tua. Di atas telah disebutkan bahwa selain kata-kata, tingkah laku orang tua juga menjadi program bagi anak. Jangan heran kalau anak-anak pada usia di bawah 8 tahun sering sekali meniru secara lugu apa yang pernah dikatakan atau diperbuat orang tuanya. Sering kita kaget, “lho anak ini kok sudah bisa ngomong kayak orang tua ya..” Kadang kita dengan bangga menceritakan peristiwa itu pada orang lain. Tapi hati-hati, bisa jadi tiruan kata-kata atau perbuatan itu adalah bentuk program yang salah.

Apa maksud konsisten dalam konteks ini? Ya, kita mesti terus “menjaga” agar kata dan perbuatan kita selalu positif di mata anak. Kalau menginginkan anak jangan suka nonton sinetron, ya kita harus menahan diri dalam melihat “Cinta Fitri Session 3”. Sangat naïf bila kita menggebu-gebu main game tiap hari, kemudian melarang anak main game agar rajin belajar.

Bentuk konsistensi yang lain adalah sekuat mungkin menahan emosi. Kadang kalau melihat anak-anak bandel, paling cepat menetralkannya adalah dengan menggampar si anak, atau teriak-teriak memarahinya. Saat nilai anak jelek, akan terlunaskan kalau kita sudah memaki-maki dengan kata “bodoh”, “goblog”, “tolol” dan seabreg kromo inggil lainnya.

Tidakkah kita menyadari, bahwa inkonsistensi orang tua bisa menjadi program yang negatif bagi karakter buah hati kita? Jadi, silakan saja dipilih, mana yang mau kita lakukan.***(Gus Setyono)

Inilah Peraturan Yang Ditunggu Para Guru

2009-01-21T16:45:00.001+07:00

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2),
Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2),
Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3),
Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2),
Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5),
Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Guru;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
2. Kualifikasi . . .
- 2 -
2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan
akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan
jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat
penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik
untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga
profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas
pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara
berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang
berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru
untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama
adalah perjanjian tertulis antara Guru dan
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban
para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara
pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka
waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus,
dan tercatat pada satuan administrasi
pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin
pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil
dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah
mengajar pada satuan pendidikan, baik yang
diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
maupun penyelenggara pendidikan yang sudah
mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama.
10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja
adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan
Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan
pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
11. Taman . . .
- 3 -
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia
Dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan
Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah
salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
menengah yang diselenggarakan pada satuan
pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan . . .
- 4 -
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan
Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,
Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang
sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat
SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam
binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan
pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut
MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan
Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
27. Masyarakat . . .
- 5 -
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang pendidikan.
28. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat
yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain,
daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,
atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
29. Departemen adalah departemen yang menangani
urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
nasional.
30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
BAB II
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
Pasal 2
Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi,
Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.
Bagian Kesatu
Kompetensi
Pasal 3
(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai,
dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan.
(2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
(3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat holistik.
(4) Kompetensi . . .
- 6 -
(4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurangkurangnya
meliputi:
a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b. pemahaman terhadap peserta didik;
c. pengembangan kurikulum atau silabus;
d. perancangan pembelajaran;
e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan
dialogis;
f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
g. evaluasi hasil belajar; dan
h. pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.
(5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian
yang:
a. beriman dan bertakwa;
b. berakhlak mulia;
c. arif dan bijaksana;
d. demokratis;
e. mantap;
f. berwibawa;
g. stabil;
h. dewasa;
i. jujur;
j. sportif;
k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
m. mengembangkan diri secara mandiri dan
berkelanjutan.
(6) Kompetensi . . .
- 7 -
(6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari
Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi
kompetensi untuk:
a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara
santun;
b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
secara fungsional;
c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan
pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
dengan mengindahkan norma serta sistem nilai
yang berlaku; dan
e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan
semangat kebersamaan.
(7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam
menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya
yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
dengan standar isi program satuan pendidikan,
mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran
yang akan diampu; dan
b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi,
atau seni yang relevan, yang secara konseptual
menaungi atau koheren dengan program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok
mata pelajaran yang akan diampu.
(8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
a. standar kompetensi Guru pada satuan
pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal
bentuk lain yang sederajat;
b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI,
dan pendidikan formal bentuk lain yang
sederajat;
c. standar . . .
- 8 -
c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau
rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA
atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal
bentuk lain yang sederajat; dan
d. standar kompetensi Guru pada satuan
pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan
pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
(9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 4
(1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program
pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat,
dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang
telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 5
(1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang
merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi
Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada
jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata
pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar
nasional pendidikan.
(2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi
program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi
yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga
kependidikan dan/atau program pendidikan
nonkependidikan.
(3) Kualifikasi . . .
- 9 -
(3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang
bersangkutan diangkat menjadi Guru.
(4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum
memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau
b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui
uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian
komprehensif oleh perguruan tinggi yang
terakreditasi.
(5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a memperhatikan:
a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan
ekuivalensi satuan kredit semesternya;
b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan
ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan
prestasi tertentu.
(6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan
uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah,
maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap
melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
(7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru
Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar
pertimbangan:
a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau
b. ketidakseimbangan yang mencolok antara
kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang
tugas.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik,
pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 6 . . .
- 10 -
Pasal 6
(1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur
berdasarkan persyaratan latar belakang bidang
keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
(2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK
atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat
adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua
puluh) satuan kredit semester.
(3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau
MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD
atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat
adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua
puluh) satuan kredit semester.
(4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain
untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang
sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau
MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain
untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang
sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada
satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk
lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana
psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(7) Beban . . .
- 11 -
(7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau
MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan
satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau
SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik
yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV
kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan
adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat
puluh) satuan kredit semester.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur
kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional
pendidikan.
Pasal 7
(1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional.
(2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan
sebagai berikut:
a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan
dititikberatkan pada penguatan kompetensi
profesional; dan
b. untuk lulusan program S-1 atau D-IV
nonkependidikan dititikberatkan pada
pengembangan kompetensi pedagogik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang
mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pasal 8
Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara
objektif, transparan, dan akuntabel.
Pasal 9
(1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap
tahun ditetapkan oleh Menteri.
(2) Program . . .
- 12 -
(2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji
kompetensi pendidik.
(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai
dengan standar kompetensi.
(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup
penguasaan:
a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman
terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum
atau silabus, perancangan pembelajaran, dan
evaluasi hasil belajar;
b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata
pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau
seni yang secara konseptual menaungi materi
pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau
program yang diampunya.
(5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian
praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada
satuan pendidikan yang relevan.
Pasal 10
(1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum
yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
(2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki
keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat
diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
(3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan
oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat
diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
(4) Sertifikat . . .
- 13 -
(4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan
tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi
Guru dari Departemen.
(5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat
Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi
Guru dari Departemen.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji
kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 11
Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan
melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi
Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji
kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
(2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
(4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional
Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan
dokumen yang mendeskripsikan:
a. Kualifikasi Akademik;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pengalaman mengajar;
d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
e. penilaian dari atasan dan pengawas;
f. prestasi akademik;
g. karya pengembangan profesi;
h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan
sosial; dan
j. penghargaan . . .
- 14 -
j. penghargaan yang relevan dengan bidang
kependidikan.
(5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai
persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh
Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:
a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan
tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga
kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan
oleh Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan
penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 13
(1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi
ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
a. memiliki program studi yang relevan dan
terakreditasi;
b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang
sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang
memadai sesuai dengan standar nasional
pendidikan.
(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang
diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan profesi atas dasar
pertimbangan:
a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan
penyelenggaraan pendidikan profesi;
b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
c. kondisi sosial-ekonomi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga . . .
- 15 -
Bagian Ketiga
Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik
dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan
Pasal 14
(1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota
menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi
Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
(4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota menyediakan
anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi
Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Masyarakat.
(5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional.
(6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi
untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
(8) Pemerintah . . .
- 16 -
(8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan
masing-masing, menyediakan anggaran uji
kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi
Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.
(9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan
kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran
uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi
Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
BAB III
HAK
Bagian Kesatu
Tunjangan Profesi
Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang
telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh
Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau
Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai
dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang
dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi
selain satuan pendidikan tempat bertugas.
(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan
profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik
yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan
atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.
(3) Guru . . .
- 17 -
(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi
jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja
sesuai dengan beban kerja kepala satuan
pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban
kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala
satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan
beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala
perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi
satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai
dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel,
atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
guru bimbingan dan konseling atau konselor;
atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau
pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai
dengan beban kerja pembimbing khusus pada
satuan pendidikan.
(4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru
apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas
sebagai pendidik yang:
a. berpengalaman sebagai Guru sekurangkurangnya
8 (delapan) tahun atau kepala sekolah
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan
profesional Guru dan tugas pengawasan.
(5) Tunjangan . . .
- 18 -
(5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal
tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan
mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.
(6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang
bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan
memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang
bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak
mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di
satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta
didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan
ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan . . .
- 19 -
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru
berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan
huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan
nasional.
Pasal 18
Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau
bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional
Pasal 19
Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional
diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah
diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru
kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan
peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain
satuan pendidikan tempat bertugas.
Pasal 20
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional
yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang
bertugas:
a. pada . . .
- 20 -
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 21
(1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan
sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat
oleh penyelenggara pendidikan atau satuan
pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan
sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tunjangan Khusus
Pasal 22
Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai
belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kesetaraan Tunjangan
Pasal 23
(1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan
tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan
pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan
kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang
berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri
yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
Bagian Kelima . .
.
- 21 -
Bagian Kelima
Maslahat Tambahan
Pasal 24
(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya
maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
Masyarakat.
(2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar
prestasi Guru.
(3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa:
a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik
atau non-akademik;
b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau
buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri;
c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran
yang diakui oleh Pemerintah;
d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau
olah raga;
f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal
ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh
Pemerintah; dan/atau
g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru
dengan dedikasi yang baik.
(4) Maslahat tambahan diberikan kepada Guru
berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat
penugasannya sebagai Guru Tetap.
(5) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan
diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh
maslahat tambahan.
(6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki . . .
- 22 -
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang
telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh
Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta
satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang
diampunya;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi
selain satuan pendidikan tempat bertugas.
(7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6)
kecuali huruf c dapat diberi maslahat tambahan
apabila:
a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan
pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala
satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai
dengan beban kerja wakil kepala satuan
pendidikan;
c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program
keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja
sesuai dengan beban kerja ketua program
keahlian satuan pendidikan;
d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
pengawas satuan pendidikan;
e. diberi tugas tambahan sebagai kepala
perpustakaan satuan pendidikan dengan beban
kerja sesuai dengan beban kerja kepala
perpustakaan satuan pendidikan;
f. diberi tugas tambahan sebagai kepala
laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan
pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau
unit produksi satuan pendidikan;
g. bertugas . . .
- 23 -
g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling
atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau
konselor; atau
h. bertugas menjadi pembimbing khusus pada
satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh Pemerintah diatur
dengan Peraturan Menteri.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah
provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan
Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.
Pasal 25
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat
(7) untuk Guru yang bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 26
Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:
a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa,
atau penghargaan bagi Guru; dan
b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/
atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk
kesejahteraan lain.
Pasal 27 . . .
- 24 -
Pasal 27
(1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya
pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau
anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan
akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum
menikah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 28
(1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru,
baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat
dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat
tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh
Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
Pasal 29
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan maslahat tambahan dalam bentuk
kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri
atau peraturan kepala daerah.
Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 30
(1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan
sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa,
dan/atau bertugas di Daerah Khusus.
(2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. menghasilkan . . .
- 25 -
a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan
kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau
internasional;
b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran
yang diakui pada tingkat daerah, nasional,
dan/atau internasional; dan/atau
c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru
dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui
target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
(3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan
komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran
yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam penugasan.
Pasal 31
(1) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam
bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja
luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau
barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
(2) Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan
pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan,
kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau
internasional.
(3) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam
rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun
kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan,
hari pendidikan nasional, hari Guru nasional,
dan/atau hari besar lain.
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala
desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri,
Presiden, dan/atau lembaga internasional.
(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan . . .
- 26 -
(6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 32
Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat
diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar
biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.
Pasal 33
Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan
tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya
sebagai Guru.
Pasal 34
(1) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas
pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.
(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib
menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya
perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di
Daerah Khusus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 35
Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah
menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru
Nasional.
Bagian Ketujuh . . .
- 27 -
Bagian Ketujuh
Promosi
Pasal 36
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru
berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas
dan prestasi kerja.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan
fungsional.
Bagian Kedelapan
Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi
oleh Guru kepada Peserta Didik
Pasal 37
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil
belajar kepada peserta didiknya.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian
pendidikan yang diatur dengan peraturan perundangundangan.
(3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan
kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi
akademik dan/atau prestasi non-akademik.
(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam
penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau
kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan
perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok
mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian.
(3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik
dalam kegiatan ekstra kurikuler.
Pasal 39 . . .
- 28 -
Pasal 39
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada
peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis
maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru,
peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan
perundang-undangan dalam proses pembelajaran
yang berada di bawah kewenangannya.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan
maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat
mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik
Guru, dan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan
yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian
sanksinya berada di luar kewenangan Guru,
dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan
pendidikan.
(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru
kepada pemimpin satuan pendidikan untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kesembilan
Perlindungan dalam Melaksanakan tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektual
Pasal 40
(1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam
melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan
jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru,
dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
a. hukum;
b. profesi; dan
c. keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Masyarakat . . .
- 29 -
(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam
memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 41
(1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari
tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,
intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak
peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat,
birokrasi, atau pihak lain.
(2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi
terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
pemberian imbalan yang tidak wajar,
pembatasan dalam menyampaikan pandangan,
pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau
pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam
melaksanakan tugas.
(3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan
penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko
gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,
kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
Pasal 42
Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak
atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesepuluh
Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Pasal 43
(1) Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana
dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh
satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
(2) Dalam . . .
- 30 -
(2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh
satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
(3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses
memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
Bagian Kesebelas
Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru
Pasal 44
(1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam
Organisasi Profesi Guru.
(2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi
Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan tetap mengutamakan
pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi
tanggung jawabnya.
Bagian Keduabelas
Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan
Pendidikan
Pasal 45
(1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam
penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
a. satuan pendidikan;
b. kabupaten atau kota;
c. provinsi; dan
d. nasional.
(2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan
dan silabusnya;
b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan
pendidikan;
c. penyusunan . . .
- 31 -
c. penyusunan rencana strategis;
d. penyampaian pendapat menerima atau menolak
laporan pertanggungjawaban anggaran dan
pendapatan belanja sekolah;
e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan
dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan;
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan
c. kebijakan operasional pendidikan daerah
kabupaten atau kota.
(4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau
pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan;
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan
c. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.
(5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau
pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan;
b. penyusunan . . .
- 32 -
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan
c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.
(6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok,
atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketigabelas
Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik,
Kompetensi, dan Keprofesian Guru
Pasal 46
Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya,
serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan
profesi dalam bidangnya.
Pasal 47
(1) Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi
Akademik bagi Guru yang belum memenuhi
kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2).
(2) Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV
dapat melakukan pengembangan dan peningkatan
Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi
Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik
dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi
Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik
dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi
keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
dan/atau olah raga.
(5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
menyediakan anggaran untuk pengembangan dan
peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4).
Pasal 48 . . .
- 33 -
Pasal 48
(1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4)
dilakukan melalui sistem pembinaan dan
pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang
dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan
fungsional.
(2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan
kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pemagangan;
d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan
inovatif;
e. karya inovatif;
f. presentasi pada forum ilmiah;
g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
h. publikasi buku pengayaan;
i. publikasi buku pedoman Guru;
j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan
khusus dan/atau pendidikan layanan khusus;
dan/atau
k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai
Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan
dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 49
Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik,
kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47,
dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan
tugasnya.
Bagian Keempatbelas . . .
- 34 -
Bagian Keempatbelas
Cuti
Pasal 50
(1) Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah
Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh
cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan
Kerja Bersama.
Pasal 51
(1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan
untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6
(enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji
penuh.
(2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada Guru yang telah memenuhi
Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat
Pendidik.
(3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6
(enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Guru untuk:
a. penelitian;
b. penulisan buku;
c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang
relevan dengan tugasnya;
d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif
sendiri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk
pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV . . .
- 35 -
BAB IV
BEBAN KERJA
Pasal 52
(1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
a. merencanakan pembelajaran;
b. melaksanakan pembelajaran;
c. menilai hasil pembelajaran;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada
pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban
kerja Guru.
(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau
lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh
empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat
puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan
tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.
Pasal 53
Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk
memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:
a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
b. berkeahlian khusus; dan/atau
c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan
nasional.
Pasal 54
(1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40
(empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan
pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan
konseling atau konselor.
(2) Beban . . .
- 36 -
(2) Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing
80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala
satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan
dan konseling atau konselor.
(3) Beban kerja ketua program keahlian satuan
pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua
belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan
yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit
produksi satuan pendidikan yang memperoleh
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah
paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1
(satu) minggu.
(6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau
konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan
konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh)
peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan
pendidikan.
(7) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah
paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu.
(8) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas
mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata
pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan
pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang
ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat)
jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(9) Ketentuan . . .
- 37 -
(9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas
yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS
Pasal 55
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat
memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru
dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang
memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah
Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:
a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan
b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang
diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
(3) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan
usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah.
(5) Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan
profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan tunjangan khusus selama
menjalankan tugas sebagai Guru.
Pasal 56
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk
memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan
nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
(2) Pola . . .
- 38 -
(2) Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas
Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah
Daerah.
(3) Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk:
a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang
mampu mengampu pembelajaran pada satuan
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal;
c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang
potensial untuk dikader menjadi kepala satuan
pendidikan dan/atau pengawas satuan
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas
kelompok mata pelajaran; atau
d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara
nasional.
(4) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk:
a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah;
b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang
mampu mengampu pembelajaran pada satuan
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal;
c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang
potensial untuk dikader menjadi kepala satuan
pendidikan dan/atau pengawas satuan
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas
kelompok mata pelajaran; atau
d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah
yang bersangkutan.
Pasal 57 . . .
- 39 -
Pasal 57
(1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan
dinas harus menandatangani pernyataan tertulis
bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat
menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang
telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan
menempatkannya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan
Pasal 58
(1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan
kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka
pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau
antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan
Guru di Daerah Khusus.
Pasal 59 . . .
- 40 -
Pasal 59
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah wajib menandatangani pernyataan
kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus
paling singkat selama 2 (dua) tahun.
(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia
Guru pengganti.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru
pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses
pembelajaran pada satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 60
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas
rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas
di Daerah Khusus.
(3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru
yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya
sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
Bagian Kedua . . .
- 41 -
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural
Pasal 61
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru
yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling
singkat selama 8 (delapan) tahun.
(3) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan
haknya untuk memperoleh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan
maslahat tambahan.
(4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan
hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan
fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan
tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan
sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada
jabatan struktural
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru
pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada
jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga . . .
- 42 -
Bagian Ketiga
Pemindahan
Pasal 62
(1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi,
antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan,
maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat
nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun
kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan
berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama.
(4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan
bertugas pada satuan pendidikan paling singkat
selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas
di Daerah Khusus.
BAB VII
SANKSI
Pasal 63
(1) Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi
Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan maslahat tambahan.
(2) Guru . . .
- 43 -
(2) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban
melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat)
jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian
dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat
tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
(3) Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru
yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang
menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana
diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama
1 (satu) tahun bagi Guru;
b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi
Guru; atau
c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4
(empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain
Guru.
(4) Guru yang telah melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi
mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan
selama 4 (empat) tahun;
b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama
4 (empat) tahun;
c. penghentian pemberian tunjangan fungsional
atau subsidi tunjangan fungsional selama 4
(empat) tahun; atau
d. penghentian pemberian maslahat tambahan
selama 4 (empat) tahun.
(5) Guru . . .
- 44 -
(5) Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai
dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara
melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan
wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang
pernah diterima.
Pasal 64
Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai
penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan
evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi
lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat
dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan
pendidikan profesi oleh Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen:
a. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat
Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;
b. Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara
langsung apabila:
1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2)
atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi
dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang
relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata
pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru
bimbingan dan konseling atau konselor, dengan
golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golongan IV/b; atau
2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya
IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif
setara dengan golongan IV/c.
c. Guru . . .
- 45 -
c. Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi
Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata
pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan
pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam
pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata
pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan
pendidikan yang diampunya;
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada
satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan
rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan
profesi.
Pasal 66
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang
belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV,
dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh
Sertifikat Pendidik apabila sudah:
a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai
pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru;
atau
b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka
kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
Pasal 67
Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi
kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk
memperoleh Sertifikat Pendidik.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 46 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 194
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU
I. UMUM
Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa
depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat
dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut
dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh
pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan
tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional
mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru
sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya
penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip
profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga
negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan
memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan
tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.
Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik
yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan
menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam
rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak . . .
- 2 -
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh
penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki
kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain
itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan
peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru,
pembinaan dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum,
perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja.
Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru
meliputi:
1. penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi
akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh
sertifikat pendidik;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional
sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan,
penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan
kebutuhan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi,
maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif,
transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan
pendidikan;
4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan
pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas
dan pengabdian profesional;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan
terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru
yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. penguatan . . .
- 3 -
7. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran
pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai
pendidik profesional; dan
8. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan
kewajiban guru.
Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional merupakan
bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam Sistem
Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai
peraturan perundang-undangan, antara lain, tentang kepegawaian,
ketenagakerjaan, keuangan, dan Pemerintahan Daerah.
Sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dapat diperoleh melalui
pendidikan profesi atau uji kompetensi. Hal ini dilandasi oleh
pertimbangan bahwa pemerolehan kompetensi dapat dilakukan melalui
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman langsung yang diinternalisasi
secara reflektif.
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia tentang Guru.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah
kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru
dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik
dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 4 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kompetensi guru bersifat holistik berarti kompetensi yang
terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru.
Pengembangan kompetensi guru yang bersifat holistik pada
perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan kerangka
dasar dan struktur kurikulum pendidikan guru berbasis
kompetensi.
Ayat (4)
Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atau bentuk lain
yang sederajat meliputi kemampuan antara lain mengenal
peserta didik secara mendalam dan menguasai profil
perkembangan fisik dan psikologis peserta didik,
menyelenggarakan kegiatan yang memicu
pertumbuhkembangan peserta didik sebagai pribadi yang
utuh yang meliputi perancangan kegiatan yang memicu
pertumbuhkembangan peserta didik, implementasi kegiatan
yang memicu pertumbuhkembangan peserta didik, dan
perbaikan secara berkelanjutan.
Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA,
MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi
kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik
secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang
mendidik yang meliputi kemampuan merancang
pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai
proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan
secara berkelanjutan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 5 -
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Yang dimaksud dengan penguasaan materi pelajaran
secara luas dan mendalam termasuk penguasaan
kemampuan akademik lainnya sebagai pendukung
profesionalisme guru, antara lain memiliki kemampuan
dalam menguasai dan mengemas materi pelajaran sesuai
dengan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik
pada jenjang dan jenis pendidikannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan TK
dan RA antara lain, Pratama Widya Pasraman, dan bentuk
lain yang diselenggarakan oleh agama lainnya.
Huruf b
Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SD
dan MI antara lain, pendidikan diniyah dasar, Adi
Vidyalaya (AV), dan Culla Sekha.
Huruf c
Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SMP
dan MTs antara lain pendidikan diniyah menengah
pertama, Madyama Vidyalaya (MV), dan Majjhima Sekha.
Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan
SMA dan MA antara lain pendidikan diniyah menengah
atas, Utama Vidyalaya (UV), dan Maha Sekha.
Huruf d . . .
- 6 -
Huruf d
TKLB adalah Taman Kanak-kanak Luar biasa, SDLB
adalah Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB adalah Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, dan SMALB adalah
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
Ayat (9)
Badan Standar Nasional Pendidikan adalah badan yang
bersifat mandiri dan profesional yang bertugas membantu
Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan
mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 4
Ayat (1)
Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program sertifikasi
guru untuk guru di bawah binaan departemen yang
menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan
oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri
yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.
Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip
keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi,
baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat.
Terakreditasi adalah pengakuan kelayakan akademik dan
manajerial satuan pendidikan dan/atau program studi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 7 -
Ayat (2)
Program pendidikan tenaga kependidikan adalah program
pendidikan tinggi yang berfungsi menyelenggarakan
pengadaan guru untuk pendidikan anak usia dini jalur
formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah,
serta mengembangkan ilmu kependidikan, termasuk program
pendidikan pada fakultas tarbiyah dan pada fakultas lain
yang sejenis.
Program pendidikan nonkependidikan adalah program
pendidikan tinggi yang berfungsi untuk menyelenggarakan
program pendidikan dalam bidang ilmu murni, teknologi,
dan/atau seni.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hasil belajar mandiri dituangkan dalam format penilaian
portofolio sebagai dasar uji kemampuan dalam menentukan
beban satuan kredit semester yang harus dipenuhi.
Format portofolio sekurang-kurangnya berisi: identitas
pribadi, institusi tempat bekerja, masa kerja, pengalaman,
kinerja, dan lampiran data pendukung.
Ayat (5)
Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan guru
yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan
kemampuannya sebagai guru sesuai dengan tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.
Pelatihan . . .
- 8 -
Pelatihan dapat dilakukan di pusat pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga
penjaminan mutu pendidikan, kelompok kerja guru,
musyawarah guru mata pelajaran, gugus, atau lembaga lain
yang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi.
Penghitungan satuan kredit semester paling tinggi 65% (enam
puluh lima persen). Penentuan kekurangan jumlah satuan
kredit semester yang harus ditempuh diserahkan kepada
perguruan tinggi masing-masing.
Sebagai contoh, guru dalam jabatan yang berijazah D-III
meningkatkan kualifikasi ke S-1 atau D-IV, yang
bersangkutan harus menyelesaikan sejumlah 40 (empat
puluh) satuan kredit semester. Beban belajar yang dapat
dibebaskan dihitung sebagai berikut: 65% x 40 satuan kredit
semester = 26 satuan kredit semester. Yang bersangkutan
masih harus menempuh 14 satuan kredit semester (40 satuan
kredit semester – 26 satuan kredit semester).
Dalam hal pengakuan satuan kredit semester terhadap hasil
belajar dilaksanakan di pusat pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga
penjaminan mutu pendidikan, atau lembaga pelatihan
lainnya, penghitungan pengakuan satuan kredit semester
didasarkan atas kesepakatan antara perguruan tinggi dengan
institusi pelatihan tersebut atau didasarkan atas penilaian
oleh perguruan tinggi dengan mempertimbangkan informasi
mengenai proses pelaksanaan pelatihan dan kapabilitas
lembaga penyelenggaranya.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8) . . .
- 9 -
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagi seseorang yang akan menjadi guru, baik yang berlatar
belakang S-1 atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV
nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV atau Akta
Mengajar yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dan yang telah memiliki ijazah program
pascasarjana (S2/S3) yang sesuai dengan bidang studi atau
mata pelajaran, satuan kredit semesternya dapat diakui
sebagai faktor pengurang beban satuan kredit semester dalam
pendidikan profesi dari beban total satuan kredit semester
pendidikan profesi yang harus ditempuh.
Bagi guru dalam jabatan, baik yang berlatar belakang S-1
atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV
nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV, Akta
Mengajar, atau sertifikat keahlian dari lembaga sertifikat
profesi yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dapat diakui sebagai faktor pengurang beban
satuan kredit dalam pendidikan profesi dari beban total
satuan kredit pendidikan profesi yang harus ditempuh.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8 . . .
- 10 -
Pasal 8
Objektif merupakan proses sertifikasi yang tidak diskriminatif dan
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
Transparan merupakan proses sertifikasi yang memberikan
peluang kepada orangtua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain
untuk memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan
pendidikan profesi dan uji kompetensi pendidik.
Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang
dipertanggungjawabkan kepada orangtua, Masyarakat, birokrasi
atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademik.
Pasal 9
Ayat (1)
Penetapan jumlah peserta didik program pendidikan profesi
setiap tahun bagi guru di bawah binaan departemen yang
menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan
oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri
yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10 . . .
- 11 -
Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikat Pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang
memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang
terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lulus uji kelayakan” adalah apabila
seseorang dinyatakan lulus oleh suatu tim ahli pada bidang
keahlian tertentu dalam sebuah penilaian berdasarkan
kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Nomor registrasi guru merupakan nomor resmi pendidik yang
dikeluarkan oleh Departemen sebagai nomor identitas
pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang
studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu
dengan lainnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat 2 . . .
- 12 -
Ayat (2)
Penetapan jumlah peserta uji kompetensi dilakukan dengan
prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran antara guru yang
diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta guru
yang diangkat oleh penyelenggara pendidkan atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.
Penetapan peserta uji kompetensi setiap tahun bagi guru di
bawah binaan departemen yang menangani urusan
pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri
dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang agama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 13 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketua program keahlian atau istilah yang sejenis
digunakan dalam SMK/MAK.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan
kesempatan bagi peserta didik berkelainan untuk belajar
bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan
keagamaan dengan menyediakan sarana, pendidik
maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum
yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
Ayat (4) . . .
- 14 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah sistem
pemberian nomor sedemikian rupa kepada guru yang telah
memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor
registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain, serta
menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih
dari satu.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang diangkat oleh
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang
diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21 . . .
- 15 -
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Dalam menjamin pendanaan maslahat tambahan yang
menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, Pemerintah
atau Pemerintah Daerah dapat membantu atau menjatuhkan
sanksi administratif kepada penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar guru tidak menerima
maslahat tambahan secara berlebihan melalui lebih dari satu
satuan pendidikan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
- 16 -
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketua program keahlian atau istilah yang sejenis
digunakan dalam SMK/MAK.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 25 . . .
- 17 -
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tunjangan pendidikan” adalah
subsidi biaya yang diberikan kepada guru untuk
meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.
Yang dimaksud dengan “asuransi pendidikan” adalah subsidi
biaya yang diberikan kepada guru untuk tambahan biaya
asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah seluruh biaya yang
diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi
dan/atau kualifikasi akademik.
Huruf b
Untuk menunjukkan bahwa seorang calon siswa adalah putra
atau putri kandung guru, pada saat pendaftaran yang
bersangkutan menyertakan:
a. surat keterangan dari kepala sekolah di tempat guru
bekerja;
b. akte kelahiran anak; dan
c. kartu keluarga.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30 . . .
- 18 -
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang
sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan
kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan
secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40 . . .
- 19 -
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 20 -
Ayat (4)
Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan
dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang
diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru,
Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas
Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49.
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “gaji penuh” meliputi gaji pokok,
tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain
berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat
tambahan dan/atau tunjangan khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
- 21 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya
menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya
ilmiah remaja, dan guru piket.
Ayat (2)
Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja
guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.
Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling
sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling
banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja
sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.
Guru . . .
- 22 -
Guru Tetap yang tidak dapat memenuhi beban kerja paling
sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling
banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu pada satuan pendidikan di mana dia diangkat sebagai
Guru Tetap, dapat memenuhi beban kerjanya dengan
mengajar di sekolah atau madrasah sesuai dengan mata
pelajaran yang diampunya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 23 -
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan
konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan,
pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya
150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat
dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal
di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang
dianggap perlu dan yang memerlukan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”keadaan darurat” adalah situasi luar
biasa yang terjadi di Daerah Khusus yang disebabkan oleh
bencana alam, bencana sosial, atau situasi lain yang
mengakibatkan kelangkaan guru sehingga proses
pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuai
Standar Nasional Pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 24 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66 . . .
- 25 -
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4941PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2),
Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2),
Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3),
Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2),
Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5),
Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Guru;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.
2. Kualifikasi . . .
- 2 -
2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan
akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan
jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat
penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik
untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga
profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas
pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara
berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang
berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru
untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama
adalah perjanjian tertulis antara Guru dan
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban
para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara
pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka
waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus,
dan tercatat pada satuan administrasi
pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin
pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil
dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah
mengajar pada satuan pendidikan, baik yang
diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
maupun penyelenggara pendidikan yang sudah
mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama.
10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja
adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan
Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan
pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
11. Taman . . .
- 3 -
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia
Dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan
Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah
salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
menengah yang diselenggarakan pada satuan
pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan . . .
- 4 -
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan
Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,
Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang
sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat
SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam
binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan
pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut
MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan
Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
27. Masyarakat . . .
- 5 -
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang pendidikan.
28. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat
yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain,
daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,
atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
29. Departemen adalah departemen yang menangani
urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
nasional.
30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
BAB II
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
Pasal 2
Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi,
Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.
Bagian Kesatu
Kompetensi
Pasal 3
(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai,
dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan.
(2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
(3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat holistik.
(4) Kompetensi . . .
- 6 -
(4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurangkurangnya
meliputi:
a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b. pemahaman terhadap peserta didik;
c. pengembangan kurikulum atau silabus;
d. perancangan pembelajaran;
e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan
dialogis;
f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
g. evaluasi hasil belajar; dan
h. pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.
(5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian
yang:
a. beriman dan bertakwa;
b. berakhlak mulia;
c. arif dan bijaksana;
d. demokratis;
e. mantap;
f. berwibawa;
g. stabil;
h. dewasa;
i. jujur;
j. sportif;
k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
m. mengembangkan diri secara mandiri dan
berkelanjutan.
(6) Kompetensi . . .
- 7 -
(6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari
Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi
kompetensi untuk:
a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara
santun;
b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
secara fungsional;
c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan
pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
dengan mengindahkan norma serta sistem nilai
yang berlaku; dan
e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan
semangat kebersamaan.
(7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam
menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya
yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
dengan standar isi program satuan pendidikan,
mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran
yang akan diampu; dan
b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi,
atau seni yang relevan, yang secara konseptual
menaungi atau koheren dengan program satuan
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok
mata pelajaran yang akan diampu.
(8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
a. standar kompetensi Guru pada satuan
pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal
bentuk lain yang sederajat;
b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI,
dan pendidikan formal bentuk lain yang
sederajat;
c. standar . . .
- 8 -
c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau
rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA
atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal
bentuk lain yang sederajat; dan
d. standar kompetensi Guru pada satuan
pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan
pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
(9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 4
(1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program
pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat,
dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang
telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 5
(1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang
merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi
Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada
jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata
pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar
nasional pendidikan.
(2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi
program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi
yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga
kependidikan dan/atau program pendidikan
nonkependidikan.
(3) Kualifikasi . . .
- 9 -
(3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang
bersangkutan diangkat menjadi Guru.
(4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum
memenuhinya, dapat dipenuhi melalui:
a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
atau
b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui
uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian
komprehensif oleh perguruan tinggi yang
terakreditasi.
(5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a memperhatikan:
a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan
ekuivalensi satuan kredit semesternya;
b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan
ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan
prestasi tertentu.
(6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan
uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah,
maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap
melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
(7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru
Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar
pertimbangan:
a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau
b. ketidakseimbangan yang mencolok antara
kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang
tugas.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik,
pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 6 . . .
- 10 -
Pasal 6
(1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur
berdasarkan persyaratan latar belakang bidang
keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
(2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK
atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat
adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua
puluh) satuan kredit semester.
(3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau
MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD
atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat
adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua
puluh) satuan kredit semester.
(4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain
untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang
sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau
MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain
untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang
sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada
satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk
lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana
psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan
40 (empat puluh) satuan kredit semester.
(7) Beban . . .
- 11 -
(7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau
MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan
satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau
SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik
yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV
kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan
adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat
puluh) satuan kredit semester.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur
kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional
pendidikan.
Pasal 7
(1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional.
(2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan
sebagai berikut:
a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan
dititikberatkan pada penguatan kompetensi
profesional; dan
b. untuk lulusan program S-1 atau D-IV
nonkependidikan dititikberatkan pada
pengembangan kompetensi pedagogik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang
mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pasal 8
Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara
objektif, transparan, dan akuntabel.
Pasal 9
(1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap
tahun ditetapkan oleh Menteri.
(2) Program . . .
- 12 -
(2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji
kompetensi pendidik.
(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai
dengan standar kompetensi.
(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup
penguasaan:
a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman
terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum
atau silabus, perancangan pembelajaran, dan
evaluasi hasil belajar;
b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata
pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau
seni yang secara konseptual menaungi materi
pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau
program yang diampunya.
(5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian
praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada
satuan pendidikan yang relevan.
Pasal 10
(1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum
yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
(2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki
keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat
diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
(3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan
oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat
diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.
(4) Sertifikat . . .
- 13 -
(4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan
tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi
Guru dari Departemen.
(5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat
Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi
Guru dari Departemen.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji
kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 11
Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan
melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi
Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji
kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
(2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
(4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional
Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan
dokumen yang mendeskripsikan:
a. Kualifikasi Akademik;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pengalaman mengajar;
d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
e. penilaian dari atasan dan pengawas;
f. prestasi akademik;
g. karya pengembangan profesi;
h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan
sosial; dan
j. penghargaan . . .
- 14 -
j. penghargaan yang relevan dengan bidang
kependidikan.
(5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai
persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh
Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:
a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan
tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga
kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan
oleh Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan
penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 13
(1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi
ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
a. memiliki program studi yang relevan dan
terakreditasi;
b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang
sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang
memadai sesuai dengan standar nasional
pendidikan.
(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang
diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi
penyelenggara pendidikan profesi atas dasar
pertimbangan:
a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan
penyelenggaraan pendidikan profesi;
b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
c. kondisi sosial-ekonomi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga . . .
- 15 -
Bagian Ketiga
Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik
dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan
Pasal 14
(1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota
menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi
Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
(4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota menyediakan
anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi
Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Masyarakat.
(5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional.
(6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi
untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
(8) Pemerintah . . .
- 16 -
(8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan
masing-masing, menyediakan anggaran uji
kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi
Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.
(9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan
kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran
uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi
Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
BAB III
HAK
Bagian Kesatu
Tunjangan Profesi
Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang
telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh
Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau
Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai
dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang
dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi
selain satuan pendidikan tempat bertugas.
(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan
profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik
yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan
atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.
(3) Guru . . .
- 17 -
(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi
jika mendapat tugas tambahan sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja
sesuai dengan beban kerja kepala satuan
pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban
kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala
satuan pendidikan;
c. ketua program keahlian satuan pendidikan
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
ketua program keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan
beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala
perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi
satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai
dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel,
atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
guru bimbingan dan konseling atau konselor;
atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau
pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai
dengan beban kerja pembimbing khusus pada
satuan pendidikan.
(4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru
apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas
sebagai pendidik yang:
a. berpengalaman sebagai Guru sekurangkurangnya
8 (delapan) tahun atau kepala sekolah
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan
profesional Guru dan tugas pengawasan.
(5) Tunjangan . . .
- 18 -
(5) Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal
tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan
mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.
(6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang
bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan
memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3),
dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang
bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 17
(1) Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak
mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di
satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta
didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan
ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan . . .
- 19 -
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru
berkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan
huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan
nasional.
Pasal 18
Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau
bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional
Pasal 19
Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional
diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah
diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru
kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan
peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain
satuan pendidikan tempat bertugas.
Pasal 20
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional
yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang
bertugas:
a. pada . . .
- 20 -
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 21
(1) Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan
sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat
oleh penyelenggara pendidikan atau satuan
pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan
sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tunjangan Khusus
Pasal 22
Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai
belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kesetaraan Tunjangan
Pasal 23
(1) Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan
tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan
pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan
kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang
berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri
yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
Bagian Kelima . .
.
- 21 -
Bagian Kelima
Maslahat Tambahan
Pasal 24
(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya
maslahat tambahan kepada Guru yang diangkat oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
Masyarakat.
(2) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar
prestasi Guru.
(3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa:
a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik
atau non-akademik;
b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau
buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri;
c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran
yang diakui oleh Pemerintah;
d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau
olah raga;
f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal
ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh
Pemerintah; dan/atau
g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru
dengan dedikasi yang baik.
(4) Maslahat tambahan diberikan kepada Guru
berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat
penugasannya sebagai Guru Tetap.
(5) Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan
diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh
maslahat tambahan.
(6) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki . . .
- 22 -
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang
telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh
Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta
satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang
diampunya;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi
selain satuan pendidikan tempat bertugas.
(7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6)
kecuali huruf c dapat diberi maslahat tambahan
apabila:
a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan
pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala
satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai
dengan beban kerja wakil kepala satuan
pendidikan;
c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program
keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja
sesuai dengan beban kerja ketua program
keahlian satuan pendidikan;
d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
pengawas satuan pendidikan;
e. diberi tugas tambahan sebagai kepala
perpustakaan satuan pendidikan dengan beban
kerja sesuai dengan beban kerja kepala
perpustakaan satuan pendidikan;
f. diberi tugas tambahan sebagai kepala
laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan
pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau
unit produksi satuan pendidikan;
g. bertugas . . .
- 23 -
g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling
atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan
beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau
konselor; atau
h. bertugas menjadi pembimbing khusus pada
satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh Pemerintah diatur
dengan Peraturan Menteri.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah
provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan
pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan
Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.
Pasal 25
Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian
maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat
(7) untuk Guru yang bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 26
Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:
a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa,
atau penghargaan bagi Guru; dan
b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/
atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk
kesejahteraan lain.
Pasal 27 . . .
- 24 -
Pasal 27
(1) Satuan pendidikan memberikan kemudahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya
pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau
anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan
akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum
menikah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 28
(1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru,
baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat
dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat
tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh
Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
Pasal 29
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
memberikan maslahat tambahan dalam bentuk
kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri
atau peraturan kepala daerah.
Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 30
(1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan
sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa,
dan/atau bertugas di Daerah Khusus.
(2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. menghasilkan . . .
- 25 -
a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan
kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau
internasional;
b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran
yang diakui pada tingkat daerah, nasional,
dan/atau internasional; dan/atau
c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru
dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui
target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
(3) Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan
komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran
yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam penugasan.
Pasal 31
(1) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam
bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja
luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau
barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
(2) Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan
pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan,
kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau
internasional.
(3) Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam
rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun
kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan,
hari pendidikan nasional, hari Guru nasional,
dan/atau hari besar lain.
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala
desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri,
Presiden, dan/atau lembaga internasional.
(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan . . .
- 26 -
(6) Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 32
Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat
diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar
biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.
Pasal 33
Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan
tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya
sebagai Guru.
Pasal 34
(1) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas
pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.
(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib
menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya
perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di
Daerah Khusus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 35
Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah
menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru
Nasional.
Bagian Ketujuh . . .
- 27 -
Bagian Ketujuh
Promosi
Pasal 36
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru
berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas
dan prestasi kerja.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan
fungsional.
Bagian Kedelapan
Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi
oleh Guru kepada Peserta Didik
Pasal 37
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil
belajar kepada peserta didiknya.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian
pendidikan yang diatur dengan peraturan perundangundangan.
(3) Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan
kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi
akademik dan/atau prestasi non-akademik.
(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam
penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau
kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan
perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok
mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian.
(3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik
dalam kegiatan ekstra kurikuler.
Pasal 39 . . .
- 28 -
Pasal 39
(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada
peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis
maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru,
peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan
perundang-undangan dalam proses pembelajaran
yang berada di bawah kewenangannya.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan
maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat
mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik
Guru, dan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan
yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian
sanksinya berada di luar kewenangan Guru,
dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan
pendidikan.
(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru
kepada pemimpin satuan pendidikan untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kesembilan
Perlindungan dalam Melaksanakan tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektual
Pasal 40
(1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam
melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan
jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru,
dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
a. hukum;
b. profesi; dan
c. keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Masyarakat . . .
- 29 -
(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam
memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 41
(1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari
tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,
intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak
peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat,
birokrasi, atau pihak lain.
(2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi
terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
pemberian imbalan yang tidak wajar,
pembatasan dalam menyampaikan pandangan,
pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau
pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam
melaksanakan tugas.
(3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan
penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko
gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,
kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
Pasal 42
Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak
atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesepuluh
Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Pasal 43
(1) Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana
dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh
satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
(2) Dalam . . .
- 30 -
(2) Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh
satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
(3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses
memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
Bagian Kesebelas
Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru
Pasal 44
(1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam
Organisasi Profesi Guru.
(2) Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi
Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan tetap mengutamakan
pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi
tanggung jawabnya.
Bagian Keduabelas
Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan
Pendidikan
Pasal 45
(1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam
penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
a. satuan pendidikan;
b. kabupaten atau kota;
c. provinsi; dan
d. nasional.
(2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan
dan silabusnya;
b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan
pendidikan;
c. penyusunan . . .
- 31 -
c. penyusunan rencana strategis;
d. penyampaian pendapat menerima atau menolak
laporan pertanggungjawaban anggaran dan
pendapatan belanja sekolah;
e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan
dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan;
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan
c. kebijakan operasional pendidikan daerah
kabupaten atau kota.
(4) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau
pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan;
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan
c. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi.
(5) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau
pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan;
b. penyusunan . . .
- 32 -
b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan;
dan
c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.
(6) Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok,
atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketigabelas
Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik,
Kompetensi, dan Keprofesian Guru
Pasal 46
Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya,
serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan
profesi dalam bidangnya.
Pasal 47
(1) Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi
Akademik bagi Guru yang belum memenuhi
kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2).
(2) Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV
dapat melakukan pengembangan dan peningkatan
Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi
Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik
dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi
Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik
dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi
keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
dan/atau olah raga.
(5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
menyediakan anggaran untuk pengembangan dan
peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4).
Pasal 48 . . .
- 33 -
Pasal 48
(1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4)
dilakukan melalui sistem pembinaan dan
pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang
dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan
fungsional.
(2) Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan
kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pemagangan;
d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan
inovatif;
e. karya inovatif;
f. presentasi pada forum ilmiah;
g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
h. publikasi buku pengayaan;
i. publikasi buku pedoman Guru;
j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan
khusus dan/atau pendidikan layanan khusus;
dan/atau
k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai
Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan
dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 49
Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik,
kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47,
dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan
tugasnya.
Bagian Keempatbelas . . .
- 34 -
Bagian Keempatbelas
Cuti
Pasal 50
(1) Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah
Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Guru yang diangkat satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh
cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan
Kerja Bersama.
Pasal 51
(1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan
untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6
(enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji
penuh.
(2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada Guru yang telah memenuhi
Kualifikasi Akademik dan telah memiliki Sertifikat
Pendidik.
(3) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6
(enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Guru untuk:
a. penelitian;
b. penulisan buku;
c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang
relevan dengan tugasnya;
d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif
sendiri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk
pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV . . .
- 35 -
BAB IV
BEBAN KERJA
Pasal 52
(1) Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok:
a. merencanakan pembelajaran;
b. melaksanakan pembelajaran;
c. menilai hasil pembelajaran;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada
pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban
kerja Guru.
(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau
lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh
empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat
puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan
tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.
Pasal 53
Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk
memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:
a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
b. berkeahlian khusus; dan/atau
c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan
nasional.
Pasal 54
(1) Beban kerja kepala satuan pendidikan yang
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40
(empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan
pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan
konseling atau konselor.
(2) Beban . . .
- 36 -
(2) Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing
80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala
satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan
dan konseling atau konselor.
(3) Beban kerja ketua program keahlian satuan
pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua
belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(4) Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan
yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(5) Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit
produksi satuan pendidikan yang memperoleh
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah
paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1
(satu) minggu.
(6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau
konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan
maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan
konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh)
peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan
pendidikan.
(7) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah
paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu.
(8) Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas
mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata
pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan
pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang
ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat)
jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(9) Ketentuan . . .
- 37 -
(9) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas
yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS
Pasal 55
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat
memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru
dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang
memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah
Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:
a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan
b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang
diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.
(3) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan
usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah.
(5) Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan
profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan tunjangan khusus selama
menjalankan tugas sebagai Guru.
Pasal 56
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk
memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan
nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
(2) Pola . . .
- 38 -
(2) Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas
Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah
Daerah.
(3) Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk:
a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang
mampu mengampu pembelajaran pada satuan
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal;
c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang
potensial untuk dikader menjadi kepala satuan
pendidikan dan/atau pengawas satuan
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas
kelompok mata pelajaran; atau
d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara
nasional.
(4) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk:
a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah;
b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang
mampu mengampu pembelajaran pada satuan
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan
lokal;
c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang
potensial untuk dikader menjadi kepala satuan
pendidikan dan/atau pengawas satuan
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas
kelompok mata pelajaran; atau
d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah
yang bersangkutan.
Pasal 57 . . .
- 39 -
Pasal 57
(1) Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan
dinas harus menandatangani pernyataan tertulis
bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat
menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang
telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan
menempatkannya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan
Pasal 58
(1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Departemen melakukan koordinasi perencanaan
kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka
pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah
Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau
antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan
Guru di Daerah Khusus.
Pasal 59 . . .
- 40 -
Pasal 59
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah wajib menandatangani pernyataan
kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus
paling singkat selama 2 (dua) tahun.
(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia
Guru pengganti.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru
pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses
pembelajaran pada satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Pasal 60
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas
rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas
di Daerah Khusus.
(3) Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru
yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya
sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
Bagian Kedua . . .
- 41 -
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural
Pasal 61
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru
yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling
singkat selama 8 (delapan) tahun.
(3) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan
haknya untuk memperoleh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan
maslahat tambahan.
(4) Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan
hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan
fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan
tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan
sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada
jabatan struktural
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru
pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada
jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga . . .
- 42 -
Bagian Ketiga
Pemindahan
Pasal 62
(1) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi,
antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan,
maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat
nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan
Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun
kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan
berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama.
(4) Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan
bertugas pada satuan pendidikan paling singkat
selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas
di Daerah Khusus.
BAB VII
SANKSI
Pasal 63
(1) Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi
Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan maslahat tambahan.
(2) Guru . . .
- 43 -
(2) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban
melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat)
jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian
dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat
tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
(3) Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru
yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang
menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana
diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama
1 (satu) tahun bagi Guru;
b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi
Guru; atau
c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4
(empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain
Guru.
(4) Guru yang telah melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi
mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan
selama 4 (empat) tahun;
b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama
4 (empat) tahun;
c. penghentian pemberian tunjangan fungsional
atau subsidi tunjangan fungsional selama 4
(empat) tahun; atau
d. penghentian pemberian maslahat tambahan
selama 4 (empat) tahun.
(5) Guru . . .
- 44 -
(5) Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai
dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara
melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan
wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang
pernah diterima.
Pasal 64
Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai
penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan
evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi
lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat
dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan
pendidikan profesi oleh Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen:
a. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat
Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi
tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;
b. Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara
langsung apabila:
1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2)
atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi
dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang
relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata
pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru
bimbingan dan konseling atau konselor, dengan
golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golongan IV/b; atau
2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya
IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif
setara dengan golongan IV/c.
c. Guru . . .
- 45 -
c. Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi
Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata
pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan
pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam
pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata
pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan
pendidikan yang diampunya;
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada
satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan
rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan
profesi.
Pasal 66
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang
belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV,
dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh
Sertifikat Pendidik apabila sudah:
a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai
pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru;
atau
b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka
kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
Pasal 67
Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi
kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk
memperoleh Sertifikat Pendidik.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 46 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 194
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU
I. UMUM
Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa
depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat
dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut
dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh
pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan
tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional
mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru
sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya
penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip
profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga
negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan
memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan
tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.
Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik
yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan
menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam
rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak . . .
- 2 -
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh
penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki
kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain
itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan
peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru,
pembinaan dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum,
perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja.
Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru
meliputi:
1. penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi
akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh
sertifikat pendidik;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional
sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan,
penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan
kebutuhan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi,
maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif,
transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan
pendidikan;
4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan
pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas
dan pengabdian profesional;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan
terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru
yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. penguatan . . .
- 3 -
7. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran
pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai
pendidik profesional; dan
8. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan
kewajiban guru.
Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional merupakan
bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam Sistem
Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai
peraturan perundang-undangan, antara lain, tentang kepegawaian,
ketenagakerjaan, keuangan, dan Pemerintahan Daerah.
Sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dapat diperoleh melalui
pendidikan profesi atau uji kompetensi. Hal ini dilandasi oleh
pertimbangan bahwa pemerolehan kompetensi dapat dilakukan melalui
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman langsung yang diinternalisasi
secara reflektif.
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia tentang Guru.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah
kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru
dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik
dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 4 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kompetensi guru bersifat holistik berarti kompetensi yang
terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru.
Pengembangan kompetensi guru yang bersifat holistik pada
perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan kerangka
dasar dan struktur kurikulum pendidikan guru berbasis
kompetensi.
Ayat (4)
Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atau bentuk lain
yang sederajat meliputi kemampuan antara lain mengenal
peserta didik secara mendalam dan menguasai profil
perkembangan fisik dan psikologis peserta didik,
menyelenggarakan kegiatan yang memicu
pertumbuhkembangan peserta didik sebagai pribadi yang
utuh yang meliputi perancangan kegiatan yang memicu
pertumbuhkembangan peserta didik, implementasi kegiatan
yang memicu pertumbuhkembangan peserta didik, dan
perbaikan secara berkelanjutan.
Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA,
MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi
kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik
secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang
mendidik yang meliputi kemampuan merancang
pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai
proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan
secara berkelanjutan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 5 -
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Yang dimaksud dengan penguasaan materi pelajaran
secara luas dan mendalam termasuk penguasaan
kemampuan akademik lainnya sebagai pendukung
profesionalisme guru, antara lain memiliki kemampuan
dalam menguasai dan mengemas materi pelajaran sesuai
dengan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik
pada jenjang dan jenis pendidikannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan TK
dan RA antara lain, Pratama Widya Pasraman, dan bentuk
lain yang diselenggarakan oleh agama lainnya.
Huruf b
Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SD
dan MI antara lain, pendidikan diniyah dasar, Adi
Vidyalaya (AV), dan Culla Sekha.
Huruf c
Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SMP
dan MTs antara lain pendidikan diniyah menengah
pertama, Madyama Vidyalaya (MV), dan Majjhima Sekha.
Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan
SMA dan MA antara lain pendidikan diniyah menengah
atas, Utama Vidyalaya (UV), dan Maha Sekha.
Huruf d . . .
- 6 -
Huruf d
TKLB adalah Taman Kanak-kanak Luar biasa, SDLB
adalah Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB adalah Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, dan SMALB adalah
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
Ayat (9)
Badan Standar Nasional Pendidikan adalah badan yang
bersifat mandiri dan profesional yang bertugas membantu
Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan
mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 4
Ayat (1)
Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program sertifikasi
guru untuk guru di bawah binaan departemen yang
menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan
oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri
yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.
Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip
keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi,
baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat.
Terakreditasi adalah pengakuan kelayakan akademik dan
manajerial satuan pendidikan dan/atau program studi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 7 -
Ayat (2)
Program pendidikan tenaga kependidikan adalah program
pendidikan tinggi yang berfungsi menyelenggarakan
pengadaan guru untuk pendidikan anak usia dini jalur
formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah,
serta mengembangkan ilmu kependidikan, termasuk program
pendidikan pada fakultas tarbiyah dan pada fakultas lain
yang sejenis.
Program pendidikan nonkependidikan adalah program
pendidikan tinggi yang berfungsi untuk menyelenggarakan
program pendidikan dalam bidang ilmu murni, teknologi,
dan/atau seni.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Hasil belajar mandiri dituangkan dalam format penilaian
portofolio sebagai dasar uji kemampuan dalam menentukan
beban satuan kredit semester yang harus dipenuhi.
Format portofolio sekurang-kurangnya berisi: identitas
pribadi, institusi tempat bekerja, masa kerja, pengalaman,
kinerja, dan lampiran data pendukung.
Ayat (5)
Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan guru
yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan
kemampuannya sebagai guru sesuai dengan tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.
Pelatihan . . .
- 8 -
Pelatihan dapat dilakukan di pusat pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga
penjaminan mutu pendidikan, kelompok kerja guru,
musyawarah guru mata pelajaran, gugus, atau lembaga lain
yang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi.
Penghitungan satuan kredit semester paling tinggi 65% (enam
puluh lima persen). Penentuan kekurangan jumlah satuan
kredit semester yang harus ditempuh diserahkan kepada
perguruan tinggi masing-masing.
Sebagai contoh, guru dalam jabatan yang berijazah D-III
meningkatkan kualifikasi ke S-1 atau D-IV, yang
bersangkutan harus menyelesaikan sejumlah 40 (empat
puluh) satuan kredit semester. Beban belajar yang dapat
dibebaskan dihitung sebagai berikut: 65% x 40 satuan kredit
semester = 26 satuan kredit semester. Yang bersangkutan
masih harus menempuh 14 satuan kredit semester (40 satuan
kredit semester – 26 satuan kredit semester).
Dalam hal pengakuan satuan kredit semester terhadap hasil
belajar dilaksanakan di pusat pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga
penjaminan mutu pendidikan, atau lembaga pelatihan
lainnya, penghitungan pengakuan satuan kredit semester
didasarkan atas kesepakatan antara perguruan tinggi dengan
institusi pelatihan tersebut atau didasarkan atas penilaian
oleh perguruan tinggi dengan mempertimbangkan informasi
mengenai proses pelaksanaan pelatihan dan kapabilitas
lembaga penyelenggaranya.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8) . . .
- 9 -
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagi seseorang yang akan menjadi guru, baik yang berlatar
belakang S-1 atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV
nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV atau Akta
Mengajar yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dan yang telah memiliki ijazah program
pascasarjana (S2/S3) yang sesuai dengan bidang studi atau
mata pelajaran, satuan kredit semesternya dapat diakui
sebagai faktor pengurang beban satuan kredit semester dalam
pendidikan profesi dari beban total satuan kredit semester
pendidikan profesi yang harus ditempuh.
Bagi guru dalam jabatan, baik yang berlatar belakang S-1
atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV
nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV, Akta
Mengajar, atau sertifikat keahlian dari lembaga sertifikat
profesi yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, dapat diakui sebagai faktor pengurang beban
satuan kredit dalam pendidikan profesi dari beban total
satuan kredit pendidikan profesi yang harus ditempuh.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8 . . .
- 10 -
Pasal 8
Objektif merupakan proses sertifikasi yang tidak diskriminatif dan
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
Transparan merupakan proses sertifikasi yang memberikan
peluang kepada orangtua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain
untuk memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan
pendidikan profesi dan uji kompetensi pendidik.
Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang
dipertanggungjawabkan kepada orangtua, Masyarakat, birokrasi
atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademik.
Pasal 9
Ayat (1)
Penetapan jumlah peserta didik program pendidikan profesi
setiap tahun bagi guru di bawah binaan departemen yang
menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan
oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri
yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10 . . .
- 11 -
Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikat Pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang
memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang
terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lulus uji kelayakan” adalah apabila
seseorang dinyatakan lulus oleh suatu tim ahli pada bidang
keahlian tertentu dalam sebuah penilaian berdasarkan
kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Nomor registrasi guru merupakan nomor resmi pendidik yang
dikeluarkan oleh Departemen sebagai nomor identitas
pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang
studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu
dengan lainnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat 2 . . .
- 12 -
Ayat (2)
Penetapan jumlah peserta uji kompetensi dilakukan dengan
prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran antara guru yang
diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta guru
yang diangkat oleh penyelenggara pendidkan atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.
Penetapan peserta uji kompetensi setiap tahun bagi guru di
bawah binaan departemen yang menangani urusan
pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri
dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang agama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 13 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketua program keahlian atau istilah yang sejenis
digunakan dalam SMK/MAK.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan
kesempatan bagi peserta didik berkelainan untuk belajar
bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan
keagamaan dengan menyediakan sarana, pendidik
maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum
yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
Ayat (4) . . .
- 14 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah sistem
pemberian nomor sedemikian rupa kepada guru yang telah
memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor
registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain, serta
menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih
dari satu.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang diangkat oleh
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang
diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21 . . .
- 15 -
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Dalam menjamin pendanaan maslahat tambahan yang
menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, Pemerintah
atau Pemerintah Daerah dapat membantu atau menjatuhkan
sanksi administratif kepada penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar guru tidak menerima
maslahat tambahan secara berlebihan melalui lebih dari satu
satuan pendidikan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
- 16 -
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketua program keahlian atau istilah yang sejenis
digunakan dalam SMK/MAK.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 25 . . .
- 17 -
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tunjangan pendidikan” adalah
subsidi biaya yang diberikan kepada guru untuk
meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik.
Yang dimaksud dengan “asuransi pendidikan” adalah subsidi
biaya yang diberikan kepada guru untuk tambahan biaya
asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah seluruh biaya yang
diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi
dan/atau kualifikasi akademik.
Huruf b
Untuk menunjukkan bahwa seorang calon siswa adalah putra
atau putri kandung guru, pada saat pendaftaran yang
bersangkutan menyertakan:
a. surat keterangan dari kepala sekolah di tempat guru
bekerja;
b. akte kelahiran anak; dan
c. kartu keluarga.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30 . . .
- 18 -
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang
sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan
kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan
secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40 . . .
- 19 -
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 20 -
Ayat (4)
Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan
dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang
diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru,
Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas
Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49.
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “gaji penuh” meliputi gaji pokok,
tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain
berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat
tambahan dan/atau tunjangan khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
- 21 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya
menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya
ilmiah remaja, dan guru piket.
Ayat (2)
Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja
guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.
Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling
sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling
banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja
sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.
Guru . . .
- 22 -
Guru Tetap yang tidak dapat memenuhi beban kerja paling
sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling
banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu pada satuan pendidikan di mana dia diangkat sebagai
Guru Tetap, dapat memenuhi beban kerjanya dengan
mengajar di sekolah atau madrasah sesuai dengan mata
pelajaran yang diampunya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 23 -
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan
konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan,
pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya
150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat
dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal
di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang
dianggap perlu dan yang memerlukan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”keadaan darurat” adalah situasi luar
biasa yang terjadi di Daerah Khusus yang disebabkan oleh
bencana alam, bencana sosial, atau situasi lain yang
mengakibatkan kelangkaan guru sehingga proses
pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuai
Standar Nasional Pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 24 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66 . . .
- 25 -
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4941

APBN 2009, Anggaran Pendidikan Rp.207 Trilyun

2009-01-15T15:26:00.003+07:00

Tahun 2009, dana pendidikan dialokasikan 20% dari anggaran, menjadi Rp207triliun. Demikian disampaikan Menkeu Sri Mulyani, seperti diberitakan Media Indonesia (13/01/2009). "Sebetulnya kalau ikuti Undang-Undang APBN 2009 seharusnya belanja pendidikan bisa diturunkan Rp9triliun tp kami tidak turunkan," Lanjut Sri Mulyani.

Hal ini menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 mengalami perubahan yang cukup besar. Apalagi bila dikaitkan dengan perubahan beberapa faktor lainnya, dengan asumsi makro sebagai landasannya.

"Pengunaan dasar pertumbuhan diasumsikan 6% pada 2009 pertumbuhan akan berkisar 4.5-5.5% titik tengah 5%. Sehinga kami perubahan APBN GDP 5%," ujar menteri koordinator perekonomian dan juga Plt Menteri Keuangan Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/1).

Pada APBN itu harga minyak yang sebelumnya diasumsikan US$80 per baler mengalami penurunan menjadi US$45 per baler. Angka itu dinilai masih mencukupi karena pergolakannya antar US$35 hingga US$48 per barel.

"Harga US$45 per barel untuk sepanjang tahun 2009," ujar Sri Mulyani.

Untuk nilai tukar dolar Amerika yang semula Rp9.400 per dolar menjadi Rp11.000 per dolar Amerika.

"Asumsi lain inflasi, suku bunga BI tiga bulan yang merupakan equilibrium pasar, lifting minyak tidak diubah," ujar Sri.

Postur penerimaan belanja 2009 alami defisit 2.5% dari PDB (pendapatan domestik bruto), direncanakan sebesar Rp51.3triliun.

"Atau 1% dari produk domestik bruto, dengan perubahan seluruh postur APBN ini defisit akan mencapai Rp132triliun atau 2.5% dari produk domestik bruto atau naik Rp80triliun," jelasnya.

Defisit akan ditutup dengan pertama mengunakan seluruh sealpa (surplus anggaran 2008) Rp 51.3triliun dan tambahan pinjaman sebesar Rp30 triliun.

Pendapatan negara turun sekitar Rp128triliun dari Rp985.7triliun menjadi Rp857.7triliun. Pendapatan PPH migas turun Rp54triliun dari Rp725-671.9triliun dan pendapatan bukan pajak turun dari migas menjadi Rp74,1triliun.

Di sisi belanja negara untuk kementrian dan lembaga tidak alami perubahan tetap Rp322triliun. Agar tidak menyebabkan belanja mengalami kemunduran tiga sampai enam bulan, seperti yang kerap terjadi.

Sedangkan pemberian stimulus fiskal Rp12.5triliun untuk berikan subsidi bea masuk dan ppn yg diberikan pemerintah. Tambahan stimulus fiskal yg akan dialokasikan 15t ini termasuk diskon TDL termasuk subsidi solar, serta stimulus fiskal yakni belanja tambahan sebanyak Rp10.2triliun.

"Dalam Rp10.2 triliun akan difinalkan dan matangkan dengan para menteri yang lain dan kemudian akan kami sampaikan kepada DPR," ujarnya.

Stimulus itu sebagai penciptaan lapangan kerja terutma fokus pada aktifitas UKM, mengurangi harga obat, minyak goreng ppn komoditas kedelai. Disamping, memberikan penguatan kepada sektor usaha agar daya saing dann tahan mereka meningkat atau tetap dipertahankan.

"Itu termasuk subsidi untuk bea masuk dan ppn, fasilitas revisi PPH pasal 25 yang diperketat, fasilitas bahkan untuk menangung PPH pasal 21 yaitu pajak penghasilan untuk karyawan dan tenaga kerja," jelasnya.

"Serta potongan TDL untuk industri, penurunan harga solar, pembiayaan dan penjaminan biaya eksport dan promosi eksport."
(Sumber : Media Indonesia 13/01/2009)

Prioritas Anggaran Pendidikan 20 Persen

2008-12-24T09:57:00.006+07:00

Jakarta, Senin (24 November 2008)--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, prioritas penggunaan anggaran sebanyak 20 persen dari APBN bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik.

"Kemudian para peraih medali pada olimpiade matematika sain dan teknologi tingkat internasional mendapatkan jaminan melanjutkan pendidikan di manapun dengan beasiswa pemerintah. Ini arahan bapak presiden . Lalu pendidikan nonformal yang lebih baik dan penguatan tata kelola," kata Mendiknas pada Rapat Teknis Bidang Pendidikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Sahid, Rabu (5/11/2008).

Mendiknas menjelaskan, penuntasan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun akan dikhususkan bagi daerah yang kinerja pendidikannya masih tertinggal. Pada tingkat nasional, kata Mendiknas, target wajib belajar yang diukur dengan angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs sudah tercapai yakni 95 persen. "Beberapa provinsi sudah bisa memenuhi dan hampir separuh dari kabupaten kota juga sudah memenuhi, tetapi masih cukup banyak kabupaten yang belum bisa memenuhi 95 persen meskipun pada tingkat provinsinya sudah tuntas," katanya.

Lebih lanjut Mendiknas menjelaskan, terobosan kebijakan pendidikan yang bersifat masal dan mendasar diantaranya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru. "Pemerintah Pusat setiap tahunnya mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membantu para guru itu mendapatkan S1-nya," katanya.

Program selanjutnya, kata Mendiknas, adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk e-pembelajaran dan e-administrasi. Menurut Mendiknas, pendidikan yang berbasis komputer dan internet ini sudah dimulai terutama pada pendidikan menengah. "SMK sudah tinggal sedikit yang tidak punya laboratorium komputer, sedangkan SMA kurang lebih baru separuh," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Mendiknas, juga akan melakukan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan seperti laboratorium, ruang-ruang kelas baru, perpustakaaan, dan melakukan reformasi perbukuan. Selain itu, pemerintah, kata Mendiknas, akan melakukan pendekatan mutu relevansi dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif, serta penguatan tata kelola dan perluasan pendidikan nonformal untuk mengemban layanan pada peserta didik yang tidak terjangkau pendidikan formal.

Sementara, terkait program BOS, Mendiknas menyampaikan pada 2009 program BOS tunai dan BOS buku akan dijadikan satu. Unit cost-nya juga akan dinaikkan sebanyak 50 persen. Mendiknas menyebutkan, unit cost BOS tingkat sekolah dasar (SD) untuk wilayah kabupaten sebanyak Rp.397.000,00, sedangkan untuk kota sebanyak Rp.400.000,00 per orang per tahun. Kemudian, kata Mendiknas, untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), setelah dinaikkan sebanyak 50 persen dan digabung adalah sebanyak Rp.570.000,00 untuk kabupaten dan Rp.575.000,00 untuk kota per orang per tahun.

Di samping itu, lanjut Mendiknas, program bantuan operasional menejemen mutu (BOMM) untuk tingkat sekolah menengah yang dulu dihitung per sekolah sekarang di hitung per orang seperti BOS. Untuk sekolah menengah atas (SMA) sebanyak Rp.90.000,00 per orang per tahun, sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak Rp.120.000,00 per orang per tahun. "Anggarannya masih disamakan antara kabupaten dan kota," ujarnya.
(http://www.diknas.go.id/headline.php?id=1)

NASIONALISME DALAM BERBAHASA

2008-11-14T09:15:00.008+07:00

Oleh : FX. Gus Setyono

Suatu ketika secara iseng saya menanyakan istilah dalam bahasa Jawa beberapa bagian tubuh manusia, kepada anak saya yang waktu itu masuk duduk di bangku TK Besar. Jawaban yang disampaikan sungguh sangat mengejutkan, dan dapat membuat kalangan orang tua manapun menjadi kha-watir.

Masih terpatri dalam ingatan, waktu itu saya menanyakan apa bahasa Jawa dari kata “mata”. Dengan lantang dia menjawab “ais” (yang dimaksud adalah “eyes” dalam bahasa Inggris). Saya tambah pertanyaan dengan bahasa Jawa dari “kepala”, kembali dia menjawab secara tegas dalam bahasa Inggris “head”. Rasa penasaran saya mulai muncul, sehingga pertanyaan saya ganti dengan bahasa Inggris dari bilangan “enam”. Jawabannya juga ngacau, kali ini dia menjawab dengan kata “liu” -- barangkali yang dimaksud adalah bahasa Mandarin dari enam yakni “liu”.

Yang kemudian membuat jengkel adalah ketika saya jelaskan tentang kata yang benar dalam bahasa Jawa dan Inggris, dia malah agak marah dan bersikukuh bahwa jawaban dialah yang benar. Usut punya usut, ternyata saat TK Besar, anak saya mendapat pelajaran (pengenalan) empat bahasa yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa Jawa. Bukan main!! Orang dapat saja berdecak kagum akan kehebatan KB/TK tersebut, kemudian berlomba-lomba memasukkan anaknya untuk menempuh pendidikan disana.

Bagi TK/KB yang bersangkutan, barangkali pengenalan berbagai macam bahasa terhadap a- nak pada usia dini merupakan suatu kebanggaan. Pamor sekolah melambung tinggi, memberikan kesan sangat berkualitas dan kemudian menjadi sekolah favorit. Namun dalam hati saya tidak setuju terhadap kebijakan para pengajar (pengelola) KB/TK tersebut.

Ketidaksetujuan tersebut saya ungkapkan dengan tidak lagi menyekolahkan sang buah hati di sekolah yang bernaung pada yayasan yang sama, ketika dia masuk SD.
Cukup menyedihkan, ketika menyaksikan anak-anak yang seharusnya baru mengenal bagai- mana bersosialisasi, bermain, bergembira, dan kalaupun belajar mereka baru pada tahap pengenalan materi-materi dasar, tetapi mereka mesti memeras otak dengan memahami sesuatu yang belum saatnya diterima. Terasa sekali ada hak dari anak-anak yang terampas.

Kekacauan Berbahasa
Dalam pengenalan bahasa, anak pada usia dini mestinya baru pada tahap pendalaman bahasa ibu, yakni bahasa Indonesia. Kalaupun mau ditambah, paling tepat adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari dengan teman sebaya mereka di lingkungan tempat tinggalnya, yakni bahasa daerah. Tetapi -- demi gengsi sekolah -- mereka mesti menghafal bahasa-bahasa asing yang belum seharusnya mereka pelajari.

Dengan demikian akibatnya harus dituai. Bahasa yang dipakai menjadi amburadul; campur aduk, kacau tidak karuan. Anak kebingungan. Saat ditanya bahasa Jawa, dijawab dengan bahasa Inggris. Ditanya bahasa Inggris dijawab dengan bahasa Mandarin.
Barangkali tidak disadari bahaya dari kekacauan bahasa pada anak-anak usia pra sekolah. Ba- hasa adalah mekanisme untuk berpikir. Bahasa memungkinkan anak untuk membayangkan, memanipulasi, mencipta ide-ide baru, dan membagi ide-ide dengan orang lain. Tidak mungkin orang bisa belajar tanpa bahasa (file://E:\pembelajar\www.pembelajar.com\wmview22a4.html). Karena itu, kalau mereka amburadul dalam berbahasa, bisa dibayangkan bagaimana kekacauan mereka ketika belajar, mencipta ide atau menuangkan ide bagi orang lain.

Untuk bisa belajar, anak-anak harus menguasai bahasa Ibu terlebih dahulu sebagai pondasi berbahasa, sebelum mempelajari bahasa asing. Dengan menguasai bahasa Indonesia, mereka tidak akan mengalami kekacauan ketika mengembangkannya dengan mempelajari bahasa-bahasa asing yang lain. Artinya, mereka juga tidak akan kesulitan untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep pengetahuan, menghafal, mencari solusi atas masalah dan mengembangkan ide-ide yang tumbuh dalam alam pikiran.

Sangat disayangkan jika anak kebingungan dalam menggunakan bahasa sehari-hari, sebab proses belajar juga akan mengalami kekacauan. Pengertian sebuah kata atau kalimat bisa berbeda. Demikian juga pemahaman akan sebuah ilmu pengetahuan bisa menyimpang dari apa yang seharusnya. Semua akan berlangsung jika alat untuk berkomunikasi, mengembangkan pengetahuan, mengenal sesuatu, mengalami kekacauan.

Penanaman Bahasa Ibu
Hal lain yang tidak kalah penting terkait penanaman bahasa Indonesia secara sempurna adalah pengungkapan rasa nasionalime dengan berbahasa. Melalui penguasaan bahasa Indonesia secara utuh ada dua nilai positif yang dapat dipetik. Pertama, mendidik para generasi bangsa ini untuk bisa berbahasa Indonesia secara baik dan benar,yang berarti juga mempermudah mereka untuk mengembangkan diri. Kedua, militanisme terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau bahasa nasional akan semakin kuat.

Dengan demikian rasa kecintaan yang besar terhadap setiap produk budaya bangsa ini, dapat dituangkan juga terhadap bahasa. Bahasa Indonesia semakin dihargai, selalu digunakan dan dikembangkan oleh generasi mudanya. Pengayaan kata dan istilah terhadap bahasa Indonesia menjadi lebih intensif dilakukan.

Di Belanda -- menurut Pater Drost dalam salah satu tulisannya -- anak sekolah dasar (SD) se- lama enam tahun hanya diajarkan satu bahasa yaitu bahasa Belanda. Tidak diajarkan bahasa lain. Sehingga rasa kecintaan dan penguasaan mereka terhadap bahasa Belanda sangat tinggi.
Di Indonesia sebaliknya, generasi mudanya lebih bangga menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi. Terkadang dalam memakai bahasa Indonesia dicampur aduk dengan bahasa Inggris. Lebih parah lagi bila bahasa kita ini dikacaukan dengan bahasa-bahasa prokem khas anak muda.

Akibatnya, bahasa Indonesia bukan lagi menjadi prioritas kecintaan masyarakat dalam berko- munikasi dan bergaul. Eksistensi bahasa Indonesia semakin memudar, pengembangan bahasa menjadi terhambat. Bahasa Indonesia tidak lagi memiliki kharisma dikalangan masyarakatnya.
Di samping itu, dengan interaksi keseharian yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berbi- cara, membaca, mendengarkan mengingat dan mengembangkan pengetahuan, maka proses pengembangan diri generasi ini juga dapat terhambat. Apalagi, buku-buku pengetahuan yang beredar, sistem transformasi pengetahuan atau pengajaran yang juga menggunakan bahasa Indonesia, dapat mengakibatkan pemahaman terhadap pengetahuan menjadi kacau.

Oleh sebab itu, perlu kiranya disadari pentingnya penanaman bahasa Indonesia secara benar dan utuh agar pengungkapan rasa nasionalisme melalui bahasa semakin kuat. Di samping itu proses pengembangan dan pembelajaran generasi muda bangsa ini yang juga akan menemui kesempurna- an.***

GOA MARIA KEREP

2008-11-07T13:25:00.002+07:00

Lokasi wisata rohani ini ada di Ambarawa (Jawa Tengah). Di tempat ini kita disediakan "ruang" untuk membersihkan jiwa. Di Goa Maria Kerep kita dapat merenungkan diri, berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria.

Terutama bila kita dapat datang pada pagi hari, dimana udara sejuk berhembus, akan semakin meneduhkan hati dan membuat konsentrasi doa menjadi lebih dalam.

Anak-anak bisa kita didik -- selain untuk lebih dekat dengan Tuhan -- untuk mendekatkan diri pada alam yang masih asri, serta merenungkan betapa besar kuasa Tuhan.

TAMAN KYAI LANGGENG - MAGELANG

2008-10-07T10:39:00.005+07:00

Yang menarik dari objek wisata yang ada di Magelang- Jawa Tengah ini, selain arena permainan dan pelestarian beberapa binatang, juga adanya profil sebuah pesawat terbang yang merupakan bekas dari pesawat terbang Merpati F-28.

Pesawat ini ditempatkan di sebuah area, dan tanpa merubah tempat duduk serta peralatan asli dari Foker F-28 (hanya mesin pesawat yang dilepas). Dengan demikian anak-anak dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk pesawat asli, hingga ruang kockpit dan segala assesories kemudi/kendali pesawat.

Dengan arena fitur pesawat ini, anak-anak dikenalkan dengan dunia alat transportasi penerbangan secara langsung. Mereka bisa belajar, bermain dan mendekatkan diri pada alam di arena Taman kyai langgeng.

Semoga arena ini lebih dikembangkan oleh pengelolanya dengan menambah arena-arena education gathering di dalam lokasi wisata ini.

Borobudur, Apa Kabarmu?

2008-10-07T10:05:00.013+07:00

Berwisata ke Candi Borobudur dapat menumbuhkan lagi kepercayaan diri kita sebagai warga Bangsa, yang selama ini mulai meluntur akibat dahsyatnya perkembangan teknologi dan masuknya bangsa ini ke dalam wadah sebuah perkampungan
global.

Kita kembali diingatkan bahwa nenek moyang Bangsa ini memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan bangsa-bangsa lain, sehingga terciptalah salah satu keajaiban dunia berbentuk candi.

Sayang sekali aset, ikon dan kebanggaan bangsa ini telah dikotori oleh tangan-tangan jahil, sehingga dijumpai beberapa arca di atas bangunan candi yang hilang beberapa bagian tubuhnya, atau kotor.

Ada baiknya, para pengelola aset bangsa -- yang dijadikan tempat wisata ini -- lebih memperhatikan kelestarian dan mengembangkannya dengan beberapa sub gathering area di sekitar lokasi wisata utama candi borobudur. Dengan demikian, ikon dan kebanggaan bangsa ini benar-benar terjaga keunikan dan keindahannya, semakin diminati untuk dikunjungi, semakin dikenal oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dan yang penting lagi benar-benar merasuk ke segenap sanubari generasi muda bangsa ini sebagai ikon dan kebanggaan.

Membentuk Manusia Bermartabat Yang Menghargai Martabat Manusia

2008-09-09T08:22:00.003+07:00

(Dimuat dalam majalah Educare Edisi 9/IV/Desember 2007)
Oleh : FX. Gus Setyono

Kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang begitu dahsyat pada satu sisi membuat manusia merasa dimuliakan, karena terbantu dan dimudahkan pada semua aspek kehidupan. Namun juga menimbulkan suatu kekhawatiran, ketika menyaksikan iptek yang mereka ciptakan malah mendistorsi nilai-nilai kemanusiaan menjadi perilaku dan budaya yang “mendewakan” iptek. Karena itu diperlukan suatu metode untuk mengembalikan orientasi ke arah semula, yang diyakini para praktisi pendidikan dapat dilakukan melalui proses pendidikan.

Dengan kemajuan iptek, terutama teknologi transportasi dan informasi, manusia memang mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jarak ribuan kilometer dapat ditempuh hanya dalam waktu singkat. Informasi-informasi dari belahan dunia manapun dapat diketahui dalam sekejap. Teknologi yang canggih menyebabkan antar negara menjadi semakin transparan dan terbuka. Bahkan setiap celah kehidupan manusia yang tertutup dan rahasia bisa dimasuki. Sehingga berkembang pendapat bahwa iptek merupakan kunci utama negara-negara modern (Amien Rais, 2007)

Dalam perkembangannya, kemajuan iptek ternyata membawa dampak yang juga sangat dahsyat. Kehidupan manusia didikte oleh perangkat-perangkat canggih yang mereka ciptakan sendiri. Teknologi informatika yang diprogram secara otomatis malah mengatur pola kehidupan manusia. Tata kerja dipandu oleh perangkat lunak yang digerakkan secara sistematis yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dengan dalih efisiensi penggunaan perangkat mekanis semacam robot, mulai menggantikan tenaga manusia. Eksistensi manusia mulai dikalahkan oleh mesin-mesin yang bisa bergerak secara otomatis serta memproduksi secara massal dan cepat.

Keberpihakan pada prinsip kemanusiaan berubah menjadi orientasi pada teknologi.
Musuh utama manusia sekarang bukan lagi mahluk asing dari planet lain atau sebangsa binatang buas yang mengancam hidup manusia. Musuh mereka adalah bangsa manusia sendiri. Melalui penciptaan dan persaingan teknologi, segala cara ditempuh untuk mengalahkan lawan atau pesaing. Belum lagi dunia kejahatan yang juga dilakukan dengan menciptakan teknologi yang lebih canggih. Sehingga kita saksikan sekarang pembobolan/pencurian berbagai macam produk perbankan dengan menggunakan teknologi informatika.

Manusia tidak lagi memiliki privasi, ketika segala aktivitas mereka dapat diketahui, direkam dan kemudian disebarluaskan dengan perangkat teknologi yang semakin marak diperdagangkan di masyarakat. Menunjukkan betapa kreatif dan pintarnya manusia, tetapi juga betapa etika moral sudah tidak lagi diperhitungkan. Harkat dan martabat manusia bukan lagi menjadi yang utama.

Kondisi inilah yang seharusnya dicegah. Iptek semestinya menjadi alat bantu yang pada hakikatnya harus memuliakan harkat dan martabat manusia. Idealnya teknologi diciptakan agar kehidupan manusia terangkat ke posisi tertinggi. Si pencipta mendapatkan penghargaan yang layak atas karyanya, sementara yang menikmati ciptaan dibantu atau dimudahkan dalam setiap aktivitas kehidupannya. Karena itu, apakah suatu teknologi akan merendahkan atau mengangkat martabat manusia, seharusnya menjadi pertimbangan sebelum sebuah perangkat diciptakan. Di samping itu, apakah kelangsungan hidup dapat dipertahankan begitu sebuah teknologi diterapkan ataukah malah membahayakan kehidupan. Bila petimbangan-pertimbangan tersebut tidak dilakukan maka ahli-ahli iptek hanya akan menjadi teknokrat-teknokrat yang tidak beradab.

Pendidikan Sebagai Tindakan Preventif
Proses penciptaan iptek harus memandang manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki misi mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Bukan sebaliknya, malah mengarah pada dehumanisasi kehidupan. Karena iptek merupakan hasil dari proses pendidikan, maka upaya mengeliminasi dampak buruk dari iptek juga bisa dilakukan melalui proses pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan manusia yang notabene sebagai pencipta sekaligus pengguna tahu bagaimana seharusnya memperlakukan iptek. Jika kemudian iptek yang dia ciptakan berpotensi merusak akhlak dan kehidupan, maka sekaligus akan dibuat proteksi-proteksi untuk mencegahnya. Atau kalau sampai berisiko terhadap nyawa manusia dan mahluk hidup lain, maka sebaiknya dibatalkan atau dimusnahkan.

Pendidikan diharapkan menjadi tindakan preventif yang tepat terhadap penyalahgunaan iptek. Hal ini karena laju perkembangan teknologi tidak mungkin dihambat. Eksistensinya akan terus berkembang dan meningkat. Yang bisa dicegah adalah si pencipta dan pemakai teknologi, yakni manusianya. Bagaimana seharusnya manusia memiliki nurani dan perasaan, juga akal budi yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mesti tertanam juga suatu kesadaran bahwa harkat dan martabat manusia diatas segala-galanya. Kondisi mental seperti ini bisa tertanam bila sepanjang hidupnya seseorang mendapatkan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, kemanusiaan dan budi pekerti dalam proses pendidikan yang dialaminya. Sejalan dengan pendapat di atas, Doni Koesuma (2006) menyampaikan, bahwa pendidikan merupakan sebuah proses dinamis pembentukan diri terus-menerus untuk menjadi sosok pribadi yang berkualitas, terlebih secara moral.

Kemandirian Dan kebebasan
Sangat diharapkan setiap individu dari bangsa ini juga mengalami proses pematangan akhlak atau moral yang didapat dari pendidikan. Baik itu pendidikan keluarga, masyarakat maupun formal. Hal ini senada dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang telah dicantumkan Retno Listyarti (2006) dalam artikelnya Metode Alternatif : Upaya Menerobos Kemandekan. Dimana disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan menggarisbawahi tujuan “mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat” maka proses pendidikan haruslah menanamkan suatu sikap mental yang mendukung kemampuan tersebut. Penting disadari oleh anak didik bahwa dirinya memiliki eksistensi sebagai manusia yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang proporsional. Dimana dalam kebebasan dan kemerdekaannya mereka mesti menyadari bahwa pada saat hidup bersosial dengan manusia lain mereka tetap harus menghormati dan menghargai eksistensi orang lain dan kedamaian hidup bersama.

Dalam proses yang demikian metoda pengajaran yang memacu kebebasan dalam berpikir dan mengungkapkan pendapat mesti dikedepankan. Metode belajar-mengajar pasif yang hanya menjejalkan mata pelajaran, sementara anak didik hanya menerima dan menyimpan dalam memori otak, sangat tidak cocok untuk dipakai.

Di samping kebebasan berpikir dan berpendapat, mental mandiri menjadi salah satu syarat pembentukan manusia yang bermartabat. Mental ini dapat dibentuk dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk memiliki konsep berpikir, mengembangkan ide dan mewujudkan ide-ide tersebut. Dimulai dari yang sederhana, ide-ide mengenai mata pelajaran atau kasus-kasus akademik, sampai kepada kasus-kasus sosial-kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga kebiasaan hidup berdisiplin terhadap semua aktivitas merupakan faktor penting pendukung kemandirian. Dengan terbiasa memiliki konsep berpikir, menciptakan dan mewujudkan ide, serta hidup berdisiplin, anak didik dibentuk menjadi manusia mandiri, cerdas, memiliki kemampuan mencipta atau menemukan iptek, yang dihargai eksistensinya dan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat.

Tujuan pendidikan dalam membentuk manusia berakhlak mulia mengandung suatu pengertian, bagaimana peserta didik juga mesti memiliki watak yang menghargai nilai-nilai kebajikan, kemampuan berinteraksi sosial dan menghargai eksistensi manusia lain yang juga memiliki harkat serta martabat yang sama. Proses pendidikan yang mendukung hal ini mesti mengajarkan atau menanamkan secara intensif unsur-unsur normatif dan religius yang menghargai pluralitas keyakinan masing-masing peserta didik. Dalam pelaksanaan belajar-mengajar harus diberikan pengetahuan-pengetahuan moral. Dimulai dari yang sederhana seperti kejujuran, saling mencintai dan menghargai sesama manusia, sopan santun, sampai kepada kemampuan menghargai kehidupan.

Proses pendidikan dalam perspektif membentuk peserta didik yang memiliki serta mampu menghargai harkat dan martabat orang lain, memerlukan pendekatan praktek atau penerapan dalam keseharian hidup. Pendidikan mental atau watak dengan metode mengutamakan penyampaian secara intensif materi akademik, kurang bermakna dalam kehidupan. Seperti disampaikan Baharudin dan Moh.Makin dalam buku berjudul Pendidikan Humanistik, bahwa belajar akan lebih bermakna bagi anak jika mereka mengalami apa yang dipelajari, bukan sekedar mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi, dimana proses kegiatan belajar-mengajar dianggap selesai apabila target bahasan tuntas disajikan ke peserta didik, terbukti gagal dalam memberikan bekal untuk memecahkan persoalan riil dalam kehidupan jangka panjang, meskipun diakui bisa berhasil dalam kompetisi jangka pendek (Ar-Ruzz Media, 2007).

Penting disadari bahwa proses belajar-mengajar tidak boleh hanya menyuguhkan metode ceramah yang hanya mengutamakan proses belajar pasif. Pemberian contoh atau teladan sangat kondusif untuk menyukseskan proses ini. Jangan sampai perilaku para pendidik justru bertolak belakang dengan nilai-nilai moral yang mereka ajarkan. Sangat bertentangan bila pendidik menanamkan sikap saling mencintai dan menghargai tapi dalam mengajar serta memberi contoh guru atau orang tua menerapkan kekerasan fisik, seperti yang pernah terjadi di sebuah lembaga pendidikan di Padang.5 Sebuah ironi, bila pendidik menenamkan kejujuran, tapi dalam proses pendidikan guru mentolerir contek-menyontek atau malah kolusi dengan deal-deal untuk mengatrol nilai pelajaran.

Masyarakat Sebagai Social Control
Dalam proses pendidikan yang keberhasilannya ditentukan oleh implementasi dalam aktivitas keseharian, maka tanggung jawab pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Dua pilar penyelenggara pendidikan lain, yakni keluarga dan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya. Keluarga sejak awal menanamkan dasar-dasar nilai kebajikan dan kehidupan, sekolah melengkapi serta mengembangkan dengan nilai-nilai yang lebih dalam, sementara masyarakat sebagai lingkungan sosial membantu keberhasilan dengan mendukung, memberi contoh, sekaligus sebagai fungsi balance atau social control. Pengertian dari fungsi ini adalah bahwa lingkungan sosial secara bersama-sama bersepakat menerapkan norma-norma kemasyarakatan dan sekaligus memiliki kepedulian untuk memberi pengertian serta menuntun ke arah yang benar bila ada anggotanya yang menyimpang dari norma-norma tersebut. Kontrol semacam ini sama saja bahwa masyarakat telah melakukan fungsi pendidikan etika-moral kepada setiap individu (baca : peserta didik) dilingkungannya.

Dengan komitmen dan kerjasama antar tiga penyelenggara pendidikan tersebut diharapkan peserta didik akan tercetak menjadi manusia yang bermartabat yang memiliki kemandirian dan sadar akan hak, kebebasan serta eksistensinya. Pada saat yang sama dia akan sadar bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat orang lain juga selalu menjadi landasan dalam berpikir maupun bertindak. Pada akhirnya tujuan pendidikan seperti diamanatkan Undang-undang diharapkan bisa terwujud. Bangsa ini dipenuhi manusia-manusia yang bermartabat dan sekaligus menghargai martabat manusia lain.***

Target Yayasan Pendidikan Di Era ICT

2008-09-05T09:18:00.002+07:00

Dimuat dalam majalah Educare No.10/IV/Januari 2008)
Oleh : FX. Gus Setyono*

Misi sosial dan profesionalisme merupakan dua sisi mata uang yang melekat pada sebuah yayasan pendidikan, yang berfungsi sebagai pengelola lembaga pendidikan. Pada era kompetisi antar lembaga pendidikan yang semakin ketat, ditambah globalisasi yang merupakan akibat dari perkembangan ICT (Information and Communication Technology), maka muncul pertanyaan, dengan beban misi sosial yang dipikulnya mampukah yayasan survive dan berkembang?

Dalam perjalanannya, pengelolaan yayasan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurusnya. Pada satu sisi mereka memiliki misi sosial yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pada sisi lain profesionalisme juga dituntut, melalui pengembangan secara kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan yang dikelolanya.

Bagaikan sosok seorang pendidik, pada sebuah yayasan pendidikan akan selalu melekat image “guru”. Dalam konteks kultur-historis bangsa ini, secara etimologi “guru” atau resi adalah seseorang yang dengan segala kesederhanaannya, jauh dari gelimang materi, penuh kebijaksanaan, kemampuan spiritualitas tinggi, pintar (tempat bertanya), serta selalu berusaha dan memiliki jiwa memberi pencerahan kepada orang lain. Melihat sejarah budaya yang dominan mempengaruhi pola pikir bangsa ini, maka masyarakat tetap akan melihat wujud yayasan pendidikan sebagai lembaga yang tidak komersil, kental dengan nuansa kesederhanaan, punya misi mencerdaskan bangsa, tetapi sekaligus juga memiliki kinerja yang profesional dan berkualitas.

Aturan formal juga meng-absorb dua kepentingan atau misi ini dalam dua Undang-undang yang berbeda. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan bersifat nirlaba, artinya dibutuhkan badan hukum yang juga bersifat nirlaba. Sedangkan pada UU No. 28/2004 disebutkan bahwa yayasan yang ingin mendirikan pendidikan harus mendirikannya dalam bentuk badan usaha (Kompas, 01 November 2007). Dua aturan yang kontradiktif. Tetapi menunjukkan bahwa dua kepentingan tersebut memang sulit dihilangkan dari badan hukum yang disebut yayasan pendidikan.

Tiga Target Yayasan Pendidikan
Eksistensi yayasan pendidikan sebagai institusi sosial sesuai dengan amanat negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus diperhatikan. Karenanya sangat tidak etis bila dalam operasionalnya hanya mengutamakan segi bisnis dengan membuat kebijakan menerapkan biaya pendidikan tinggi terhadap sekolah-sekolah yang dikelolanya, yang akhirnya anak didiklah yang terkena dampak kebijakan itu. Sangat disayangkan bila para pengelola menjadikan yayasan sebagai kendaraan bisnis untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya. Orientasi mengkomersilkan lembaga pendidikan akan menuai penilaian buruk dari masyarakat.

Masyarakat akan mencela atau bahkan memprotes, karena mereka sudah memiliki pengertian bahwa hak untuk mengenyam pendidikan dengan biaya seminimal mungkin merupakan tuntutan yang wajar.

Pada saat yang sama, yayasan akan mendapat penilaian yang juga buruk bila memiliki performance yang tidak profesional. Pengutamaan misi sosial tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap “asal jalan”. Masyarakat tetap akan menyorot kinerja sebuah yayasan pendidikan. Oleh sebab itu, sebuah yayasan harus tetap konsisten untuk berusaha survive serta berkembang.

Guna memurnikan fungsi sosial sekaligus profesionalisme, maka dalam menarik dana dari peserta didik harus tetap dalam konteks menjaga eksistensi, pengembangan dan penyempurnaan yayasan. Sehingga target utama yayasan pendidikan bisa ditarik dari konteks ini, pertama bagaimana dia bisa tetap bertahan atau survive dengan keberadaannya, kedua bagaimana bisa mengembangkan kinerja, dan ketiga bagaimana menyempurnakan sistem manajemen mutu lembaga-lembaga pendidikan yang dinaunginya.

Tetap eksis atau tidaknya sebuah yayasan tergantung metode yang digunakan untuk menjaga kualitas lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola. Karena itu, yayasan mesti mempunyai program yang jelas dan terencana mengenai perbaikan-perbaikan. Baik perbaikan atas sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai maupun dalam bidang SDM (sumber daya manusia), khususnya para tenaga pengajar. Di samping itu, problem yang sering disepelekan namun sangat berisiko terhadap kualitas adalah masalah kaderisasi. Sering dijumpai sebuah sekolah favorit di bawah yayasan tertentu tiba-tiba “jatuh pamornya” setelah berganti pimpinan (kepala sekolah). Sepertinya beberapa yayasan pendidikan kurang memperhatikan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pelatihan dan kepemimpinan SDM.

Setelah mampu eksis dan bertahan dengan melakukan perbaikan-perbaikan, maka target kedua dari yayasan adalah mengembangkan dirinya. Maksudnya, secara kualitas dan kuantitas yayasan harus memiliki komitmen untuk meningkatkan sarana, prasarana maupun SDM. Peningkatan tersebut terutama adalah terhadap lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah yang terkadang dinomorduakan. Perlu disadari bahwa tingkat persaingan antar lembaga pendidikan di daerah sudah sangat ketat akibat kemudahan-kemudahan yang dibuat, sehingga sekolah-sekolah negeri bermunculan. Maka untuk dapat memenangkan persaingan tidak bisa ditawar lagi ialah dengan cara terus menanamkan image kepada masyarakat di daerah bahwa sekolah yang dikelola sangat berkualitas. Salah satu metodenya dengan melengkapi faktor-faktor penunjang kegiatan belajar-mengajar, yakni sarana, prasarana dan tentunya kualitas tenaga pengajar.

Untuk dapat mengembangkan sarana dan prasarana, yayasan mesti bersinergi dengan komite yang peduli terhadap pengembangan lembaga pendidikan, semacam komite sekolah. Bentuk sinergi yang paling dibutuhkan adalah mengenai penggalangan dana. Kalau sinergi tidak tercapai, maka pengembangan sarana serta prasarana pendidikan seperti gedung, arena olah raga, laboratorium, perpustakaan, alat peraga, tempat praktik kerja, akan mengalami kesulitan.

Apalagi di era perkembangan ICT, lembaga pendidikan tidak bisa menutup mata dengan proteksi yang berlebihan terhadap hadirnya teknologi-teknologi baru. Sekolah harus bisa menyediakan berbagai sarana yang dapat mendukung anak didik untuk mengenal kemajuan ICT. Bila sekolah tertutup terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, apalagi tidak mampu memfasilitasi anak didik untuk mengenalnya, maka sekolah adalah lembaga pendidikan yang paling bersalah dalam menyelenggarakan pendidikan. Begitu lepas dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, biasanya anak didik akan merasa gamang bila ketemu dengan teknologi yang sudah jauh berkembang di luar perkiraannya.

Penyempurnaan Manajemen
Setelah mampu eksis dan memiliki potensi berkembang, maka penyempurnaan sistem manajemen mutu terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dinaungi, perlu ditekankan oleh yayasan. Banyak lembaga pendidikan yang salah dalam menerapkan kebijakan ini. Mereka merasa confidence dengan mengajukan sertifikasi ISO, padahal secara sarana dan prasarana maupun SDM belum siap. Sertifikasi ISO hanya menjadi program promosi. Dengan maksud agar kelihatan bonafit dan dapat menjaring siswa sebanyak-banyaknya mereka memaksakan diri untuk memperolehnya. Ketidaksiapan dalam menjalankan sistem dan prosedur hanya membuat sia-sia sebuah sertifikasi ISO.

Penyempurnaan pola kerja yang mempengaruhi mutu suatu produk (baca : siswa) merupakan tujuan dari sebuah program ISO. Dan untuk mendukung keberhasilan program ini maka dibutuhkan penunjang yang berupa kelengkapan sarana dan prasarana serta kesiapan SDM. Karenanya, bila tidak ada kesiapan dari unsur-unsur tersebut maka program ISO hanya akan menjadi semacam “proyek mercu suar”.

Oleh sebab itu, sistem manajemen mutu dalam target merupakan penyempurna dari kinerja serta sistem manajemen yang sudah ada. Tetapi program ini menjadi kebutuhan yang mesti dicapai oleh setiap lembaga pendidikan yang dikelola. Pelaksanaannya bisa memanfaatkan lembaga-lembaga yang dapat memberikan sertifikasi sekaligus memberikan advis bagaimana seharusnya sistem manajemen mutu dilaksanakan.

Dengan sistem manajemen mutu melalui sertifikasi ISO, maka operasional, tata cara kerja, diatur secara sistematis dan terpola, dengan kelengkapan dokumen-dokumen penunjang yang menjadi bukti pelaksanaan sistem kerja. Dengan pelaksanaan sistem kerja seperti ini, maka diharapkan produk siswa yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang juga tinggi.

Buah Dari Tantangan
Proses pencapaian semua target bagi yayasan pendidikan, merupakan batu ujian yang harus dilalui. Para pengelolanya akan merasakan suatu kepuasan jika mampu melalui tantangan tersebut. Bila yayasan pendidikan memiliki komitmen yang kuat dan secara konsisten mengusahakan tercapainya kondisi ideal lembaga pendidikan yang dikelolanya, maka buah-buah yang siap panen akan dituai.

Buah-buah yang dimaksud adalah favoritnya lembaga-lembaga pendidikan yang dinaunginya, di mata masyarakat. Sekolah-sekolah yang dikelola menjadi pilihan pertama para orang tua untuk menyerahkan pendidikan anak-anak mereka. Akhirnya, yayasan pendidikan mempunyai peran yang besar terhadap tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.***

Pentingnya Pendidikan Yang Berakar Pada Budaya

2008-09-02T15:02:00.000+07:00

(Dimuat dalam Majalah Basis, Edisi Juli-Agustus 2008)
Oleh : FX. Gus Setyono*

Pernah mengamati apa yang membuat Jepang menjadi negara maju dan salah satu raksasa ekonomi dunia? Salah satunya karena bangsa ini mampu memanfaatkan nilai-nilai budaya dan sejarah – dua nilai yang tidak bisa dipisah -- sebagai landasan daya juang, yang merupakan kekuatan dahsyat untuk mendorong kemakmuran.

Pola pikir dan perilaku masyarakatnya yang unik dengan SDA (sumber daya alam) serta struktur geografis yang tidak terlalu istimewa, membuat Jepang pantas dipakai sebagai referensi bagi negara-negara di Asia Pasifik yang sedang berjuang menggapai kemakmuran.
Jepang bisa mengubah sejarah para ksatrianya dan budaya tradisional menjadi senjata ampuh untuk memajukan negara di tengah globalisasi yang menyodorkan imperialisme kultur Barat. Di tengah peradaban dunia yang hingar-bingar dengan hedonisme dan perebutan kekuasaan, Jepang tetap bagaikan paus raksasa yang melaju menyeruak samudera lepas, tanpa mempedulikan tawaran-tawaran kultur asing. Bangsa ini berhasil menerapkan “prinsip ikan laut”, yang mampu hidup dan berkembang biak di habitat air laut yang asin namun tubuhnya tidak kemudian menjadi asin.

Penghargaan yang tinggi terhadap sifat ksatria para samurainya serta budaya tradisional, dan kemudian memakainya sebagai nilai-nilai dalam perjuangan hidup menjadikan masyarakat Jepang memiliki sikap-sikap positif seperti : tidak mudah menyerah, tidak takut cobaan maupun kesulitan, menjaga harga diri dan kehormatan bangsa, melakukan semua pekerjaan dengan kesungguhan, menebus kekalahan dengan keberhasilan pada bidang lain, serta pintar memanfaatkan SDA yang ada (Ann Wan Seng, 2007).

Pendalaman histori dan kultur bangsa Jepang tidak hanya berlangsung di sekolah. Kesadaran mempropagandakan dan menanamkan nilai-nilai ini juga dilaksanakan oleh para pekerja seni serta berbagai bidang kehidupan yang lain. Sehingga bisa disaksikan sekarang berbagai promosi dan pagelaran budaya Jepang, bahkan novel, komik dan film kartun selalu mengangkat tema semangat para samurainya dan nilai-nilai budaya yang luhur. Gambaran ini menunjukkan bahwa bangsa Jepang telah mampu menyadari pentingnya pendidikan budaya dan mengimplementasikannya secara sempurna.

Dan setelah berhasil menjadikan nilai-nilai kultur dan sejarah menjadi sebuah karakter bagi semua komponen masyarakatnya, bangsa ini menjadi negara yang kemajuan perekonomiannya seperti sebuah keajaiban. Tercatat, meskipun hasil survei dua lembaga keuangan asal AS yakni Merrill Lynch dan Capgemini, Jepang menempati urutan ke-5 prosentase kenaikan jumlah orang kaya (di bawah Indonesia dan Cina), namun jumlah total orang kaya di negara tersebut tetap tertinggi di kawasan Asia Pasific, yaitu sejumlah 1,477 juta orang, sedangkan Indonesia cuma 20 ribu orang di tahun 2007. Semua dicapai dengan proses yang berat, dari hasil kerja dan usaha keras rakyatnya. Sebuah semangat perjuangan yang diperoleh dari nilai-nilai sejarah-budaya.

SDM Indonesia
Sungguh ironis, bahwa bangsa Indonesia sesama negara di Asia, justru mengalami kondisi yang berkebalikan. Kita masih berkutat pada masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi. Pada saat yang sama, masalah-masalah tersebut bukannya berkurang malah memburuk.

Daya saing Indonesia berdasar riset The World Economic Forum pada 31/10/2007 menurun peringkatnya dibanding 2006, di bawah Malaysia dan Thailand untuk negara-negara ASEAN. Peringkat kualitas SDM Indonesia juga jauh dari harapan. Berdasar Index Pembangunan (united nation) kualitas SDM kita di peringkat 108 dari 177 negara, sedangkan Index Kualitas Hidup (the economist) menempati peringkat 71 dari 117 negara.

Yang menyedihkan adalah populasi orang miskin di Tanah Air yang berjumlah sekitar 33 juta orang. Berarti warga masyarakat yang mengalami ketidakmampuan ekonomi mencapai lebih dari 15% dari total penduduk yang berjumlah lebih dari 220 juta orang per Mei 2007.

Dalam keterkaitan dengan dunia pendidikan, bisa jadi ada 2 masalah yang mempengaruhi kondisi di atas :(1) kurangnya komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat UU dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) kultur pendidikan di Tanah Air yang memang tidak mendukung proses kemajuan.

Dua masalah tersebut menjadikan wajah pendidikan di negeri ini terpuruk, SDM tidak kompetitif karena kurang memiliki basis berpikir yang merujuk pada nilai-nilai usaha, perjuangan dan kejujuran. Artinya, masyarakat juga memiliki kemampuan rendah untuk mengatasi berbagai permasalahan kehidupan dan memberdayakan dirinya dalam proses pembangunan ekonomi, sosial-budaya. Akibat ketidakmampuan tersebut, pembangunan berjalan lambat, tingkat hidup masyarakat rendah, akhirnya kemiskinan tetap menjadi masalah sosial yang belum terpecahkan.

Akses Pendidikan
Komitmen pemerintah terhadap amanat UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa” masih sebatas lip-service, belum terimplementasi secara jelas. Mestinya pemerintah memberikan akses, memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Termasuk membangun sarana dan prasarananya bagi semua anggota masyarakat, dan bukan hanya bagi segelintir orang.

Terkait amanat tersebut, kebijakan membangun sekolah unggulan oleh Pemda DKI dengan dana APBD senilai 89 milyar patut diperdebatkan lebih dalam, apa dasar dan tujuannya, bagaimana mekanisme dan akibatnya terhadap keadilan masyarakat (Sigit Darmawan, 2007). Kebijakan ini berarti hanya memberikan akses pendidikan berfasilitas mewah bagi segelintir orang yang dianggap “unggul”, padahal dana yang dipakai harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Terkesan seperti “proyek mercusuar”, penghamburkan dana, serta eksklusifme proses pendidikan.

Lebih populis jika kebijakan pemerintah memihak kepada seluruh anggota masyarakat yang tidak berdaya, baik secara fisik, ekonomi, kesempatan dan status sosialnya, agar dapat menikmati pendidikan hingga jenjang tinggi. Karena, akibat ketidakberdayaan ini ribuan atau mungkin jutaan anak Indonesia putus sekolah dan tidak mampu mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Keberpihakan ini dapat dilakukan, misalnya dengan membuka lebih besar kran anggaran pendidikan, yang rencana 2008 nanti alokasinya baru Rp. 48,3 trilyun atau 12,3%, mestinya 20% sesuai amanat UU. Setelah anggaran, sistem distribusi dana juga perlu dievaluasi apakah tepat sasaran dan bebas “kebocoran”. Faktanya, sistem penyaluran dana pendidikan seperti BOS yang mencapai Rp.11 trilyun pertahunnya sejak 2005, rawan pelanggaran. Yang menyedihkan, DKI Jakarta justru paling besar pelanggarannya, yang seharusnya menjadi contoh.

Kultur Pendidikan
Wajah pelaksanaan pendidikan formal di Indonesia masih didominasi oleh kultur yang tidak mendukung penyemaian nilai-nilai yang dapat menumbuhkan sikap yang mendorong kemajuan bangsa. Pelaksanaannya belum menyentuh kebutuhan negara dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Permasalahannya masih berkutat pada hal-hal monoton seperti sistem pengajaran konvensional dengan metode ceramah searah.

Mestinya KBM (kegiatan belajar-mengajar) sudah tidak lagi terbelit persoalan klasik dalam hal metode mengajar.
Metode pengajaran yang kaku sudah harus dimodifikasi menjadi metode yang segar dan kreatif dalam membentuk manusia Indonesia yang “utuh” dan bermartabat. Artinya, mampu membentuk seseorang menjadi berdayaguna serta memiliki kebebasan dan mampu menggunakan kebebasannya dengan batas-batas pertanggungjawaban etika-moral yang berlaku. Dalam perspektif ini, sangat logis bila KBM mengedepankan pengembangan kemampuan berpikir kreatif, menuangkan dan mewujudkan ide, serta kebebasan berpendapat.

Ironi dalam dunia pendidikan juga tampak pada konsep penanaman sikap pengutamaan target nilai, dengan memberlakukan sistem UN (ujian nasional). Pendidikan yang benar seharusnya menekankan pentingnya proses perjuangan dalam meraih sesuatu. Peserta didik dapat menghargai proses usaha dan bukan hanya jalan pintas dengan mengutamakan perolehan “angka” dalam sebuah kegiatan ujian nasional. UN sama sekali tidak memandang day to day proses belajar peserta didik. Yang dihargai adalah kegiatan sesaat yang menghasilkan sebuah angka (nilai). Pada peserta didik telah diajarkan pola berpikir praktis “mendapat nilai tinggi” karena hal itulah yang dihargai dengan predikat lulus. Mereka tidak lagi menghargai proses pendidikan yang dijalani setiap hari selama bertahun-tahun.

Kekhawatiran-kekhawatiran atas dampak UN ini terus bergulir menyangkut : perilaku siswa yang hanya mengejar target nilai, bertambahnya siswa yang stress, serta guru yang hanya mementingkan pelajaran yang diujikan.

Selain tidak mendukung pembentukan sikap daya juang dan usaha (seperti Jepang), hasil UN juga tidak berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Berarti metode UN memang sama sekali tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan dalam mendukung pembangunan atau kemajuan ekonomi - - apalagi mengentaskan kemiskinan. Sebagai contoh adalah hasil UN tahun 2007, dimana hasil tertinggi diraih Jawa Timur, sementara DKI Jakarta menempati urutan ke-3 setelah Bali. Tetapi tidak demikian dengan proses pembangunan dan perkembangan ekonomi daerah yang menempatkan DKI Jakarta di tempat teratas.

Proses pendidikan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat terasa kurang memperhatikan penanaman nilai-nilai budaya dan sejarah kepahlawanan yang mendukung kemajuan bangsa. Antonio Gramsci menekankan pentingnya pembelajaran diri melalui nilai sejarah, dengan pendapatnya “manusia merupakan mahluk yang membentuk diri melalui sejarah, sebab jika tidak manusia terjatuh pada transedensi atau imanensi yang tidak nyata” (Donni Koesoema A., 2007).

Ada baiknya dikembangkan wacana mengintensifkan penanaman nilai-nilai sejarah dan budaya dalam proses pendidikan yang diberikan seluruh pilar penyelenggara pendidikan yang terdiri : sekolah, keluarga dan masyarakat. Proses pendidikan kultur ini dimaknai sebagai usaha membangun kemampuan menghargai, mengadopsi nilai-nilai positf sejarah-budaya menjadi pola pikir, serta menciptakan suatu produk budaya yang bernilai tinggi dan memiliki nilai komersial.

Kemampuan menghargai budaya ditandai dengan rasa kebanggaan dan militansi untuk selalu menunjukkan atau mempromosikan serta membela – bila ada yang merusak atau mengambilalih – berbagai tradisi serta produk budaya bangsa. Tidak ada rasa malu atau takut dianggap kampungan bila memperlihatkan kepada orang lain, semua hasil budaya, sampai kepada menempatkan produk budaya sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dan menjadi prestise.

Sedangkan mampu mengadopsi nilai-nilai positif berarti bisa mengambil dan menerapkan menjadi pola pikir, semua filosofi, sikap-sikap positif dari sejarah-budaya yang sesuai dengan semangat pemberdayaan diri dalam mengatasi segala persoalan kehidupan, termasuk kemiskinan secara makro. Dalam hal ini, merupakan sesuatu yang mustahil terjadi bila tidak ada pendalaman mengenai setiap produk budaya dan sejarah yang ada.

Kemampuan mencipta produk budaya terbentuk melalui kreativitas dan ide-ide cemerlang dalam membakukan sebuah karya cipta yang memiliki nilai seni dan komersial tinggi, serta dapat mewujudkan menjadi sebuah icon atau identitas baik lokal maupun nasional, sebagai sebuah hasil budaya. Sehingga, dukungan kultur pendidikan agar dapat membentuk manusia yang kreatif serta mandiri dan berdayaguna sangat dibutuhkan. Demikian pula dukungan lembaga yang mengeluarkan legalitas pembakuan hasil karya, agar segala ciptaan anak bangsa diakui sebagai produk budaya Indonesia, melalui hak paten.

Jangan sampai negara lain yang justru melihat nilai komersial budaya kita dan kemudian mengambilalih untuk kepentingan ekonomi mereka. Peristiwa klaim Malaysia terhadap beberapa produk budaya bangsa Indonesia memang memperlihatkan rasa tidak punya malu negeri jiran tersebut. Tetapi pada sisi lain menunjukkan kesadaran mereka terhadap nilai budaya lebih tinggi dari bangsa kita. Akhirnya, saat ini tingkat ekonomi Malaysia sudah menyaingi Indonesia.

Pluralisme Budaya
Ada satu kendala yang mungkin diperdebatkan sehubungan pendidikan budaya dan sejarah bangsa, yakni pluralisme budaya. Indonesia yang merupakan negara multietnis -- ada sekitar 300 etnis menurut Hermawan Sulistiyo -- terdiri dari berbagai macam suku, tentunya menghasilkan produk budaya yang juga multikultur. Tidak seperti bangsa Cina, India, Inggris, Jepang, yang memiliki identitas budaya jelas.

Seperti pernah disampaikan Nurcholis Madjid (alm) dalam sebuah diskusi, bahwa yang disebut budaya Indonesia secara defacto tidak ada, yang ada adalah budaya Jawa, Sunda, Aceh, Minang, dst. Jadi Indonesia tidak merujuk pada satu identitas yang konkret, sehingga berpotensi terhadap disintegrasi. Lalu budaya mana yang harus ditanamkan?

Barangkali bangsa ini tidak bisa bersepakat atas satu budaya yang bisa menjadi identitas. Tidak seperti Amerika Serikat yang walaupun secara kultural beragam, namun kelompok-kelompok yang berlainan bisa tunduk pada kebudayaan yang dominan (Sumit K.,2007). Namun, bukan berarti pendidikan nilai budaya tidak perlu diberikan. Pelaksanaan pendidikan nilai sejarah-budaya dapat dilakukan di setiap daerah atau masyarakat dalam komunitas lokal dengan masing-masing kultur dan historisnya. Yang penting ditarik satu benang merah, bahwa intisari nilai-nilai positif setiap budaya di setiap daerah yang harus disepakati untuk ditanamkan kepada peserta didik.

Diharapkan, penerapan nilai-nilai positif budaya dan sejarah kepahlawanan menyentuh filosofi semangat juang dan usaha, sehingga anak didik dan seluruh masyarakat menjadi militan terhadap nilai-nilai sejarah-budaya tersebut, dan tidak sekedar diberikan secara dangkal tanpa arah yang jelas seperti yang selama ini berlangsung.

Pendidikan sejarah-budaya di sekolah yang telah terjadi, hanya menyentuh kulit luar dan tidak mampu membangun penguatan identitas nasional. Mestinya – seperti disampaikan Baharuddin dan Moh. Makin dalam Pendidikan Humanistik (2007) – kurikulum pendidikan dapat menyajikan pemahaman sejarah-budaya ini agar terjadi penguatan identitas nasional pada peserta didik.

Lebih dari itu, pemahaman tersebut diusahakan mampu membentuk ciri yang unik dan memiliki spirit usaha keras dan pantang menyerah dalam perjuangan membangun kehidupan yang lebih maju. Dengan tertanam secara kuat intisari sejarah-budaya sebagai nilai positif yang menjadi karakter segenap anggota masyarakat, maka nilai-nilai tersebut juga bisa menjadi buldoser bagi kemajuan pembangunan dan kemakmuran.

Demikian pula perubahan kultur pendidikan yang diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan memberdayakan diri baik secara individu maupun kolektif, untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan, terutama yang menyebabkan kemiskinan dirinya. Lebih dari itu, eksistensi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ikut mendorong roda pengentasan kemiskinan secara makro bangsa ini juga terbentuk.***

Kepemimpinan 'Ala' Mafia

2008-09-02T10:10:00.002+07:00

(Dimuat dalam Psikologi Plus No.4/Oktober 2007)
Oleh : FX. Gus Setyono

Dalam sebuah forum diskusi karyawan, kami menelaah secara kritis sebuah buku berjudul Mafia Manager (“V“, 2003). Terus terang buku ini “menggelitik“ untuk dibahas bukan hanya karena judulnya yang cukup “seram“ dan pengarangnya yang terkesan penuh rahasia (namanya hanya tertulis :“V“), tetapi juga karena isinya yang ternyata menyangkut seni memimpin.

Dalam diskusi tersebut muncul perdebatan, perlukah gaya seorang pemimpin mengambil ajaran-ajaran Mafia dalam menjalankan organisasinya? Bukankah Mafia itu sebuah organisasi kejahatan, yang berarti ajaran-ajarannya juga mengarah ke dunia kriminal?

Memang, mendengar kata Mafia, perhatian kita akan tertuju pada sebuah organisasi kejahatan, dengan aksinya yang selalu mengandalkan kekerasan, kekuasaan, serta bisnis yang mengarah pada obat-obatan terlarang. Membunuh, balas dendam, dan geng tidak bisa lepas dari perilaku Mafia.

Tapi siapa sangka, kalau intisari ajaran-ajaran Mafia -- sadar atau tidak -- telah dipakai oleh para petinggi organisasi? Materinya ternyata sarat dengan filosofi dan “seni“ mempengaruhi, memotivasi dan mengatur orang. Ajaran-ajaran Mafia bisa disebut seni karena memang membutuhkan feeling atau perasaan dan kreativitas. Suatu saat tegas, keras, suatu saat lembut, memotivasi. Tidak ada aturan-aturan baku seperti teori kepemimpinan konvensional.

Dalam meraih suatu karir atau mempertahankan posisi strategis dalam organisasi, banyak yang memakai prinsip-prinsip dalam ajaran para pemimpin Mafia. Ajaran Mafia sangat menarik dan inspiratif. Namun diperlukan kecerdasan, kejelian dan kreativitas untuk mengimplementasikannya. Filosofinya sangat berguna, penuh dengan strategi kepemimpinan yang sesuai diterapkan di zaman apapun. Ajarannya mirip Sun Tzu, yang banyak direkomendasi para pelaku bisnis.

Menyangkut etika berorganisasi misalnya, senioritas menjadi unsur penting dalam pengembangan karir. Para Mafia menekankan, bahwa meniti karir tidak boleh dengan cara instan, tapi mesti dari bawah, “Untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan, seseorang harus merangkak dari bawah ke atas. Dia yang ingin memetik buahnya memang harus mendaki.“ Mereka mengajarkan kepada yang masih “hijau“ dalam organisasi, etikanya sebelum memegang sebuah komando setiap anggota harus belajar patuh, berjuang untuk berprestasi.

Kejujuran juga menjadi pertimbangan etis dalam organisasi Mafia. Dalam berinteraksi kejujuran harus dikedepankan. Bagi Mafia, hal terpenting dalam hubungan bisnis ialah reputasi akan kejujuran. Selain kejujuran, solidaritas dan kesetiaan merupakan etika yang harus dijaga antar anggota organisasi. Dalam organisasi bisnis modern, solidaritas dan kesetiaan dapat diartikan menjadi kebersamaan, loyalitas serta sense of belonging atau rasa memiliki terhadap perusahaan. Menyangkut solidaritas dan kesetiaan ini Mafia tidak ada toleransi, bila melanggar hukumannya adalah :“disingkirkan“!

Strategi (atau trik?) dalam berbisnis juga diajarkan para petinggi Mafia. “Untuk bertahan hidup, bersabarlah, pasang mata, pasang telinga dan jangan banyak omong,“ begitu nasihat mereka agar bisa survive. Supaya menang dalam kompetisi melawan pesaing disarankan, “bersabarlah, bertahan hidup, mengatur rencana dan menyerang dengan cepat.“
Terhadap mitra bisnis Mafia punya strategi sebagai berikut, “Jalankan bisnis dengan orang asing seakan-akan mereka adalah saudara, dan jalankan bisnis dengan saudara seakan-akan mereka adalah orang asing.“ Apakah cara ini efektif? Yang pasti bahwa banyak pelaku bisnis menerapkan strategi tersebut buat mengecoh lawan.

Strategi Organisasi
Menyangkut manajerial juga menjadi perhatian organisasi Mafia. Sebagai contoh adalah efisiensi. Setelah disesuaikan dengan organisasi perusahaan, efisiensi operational cost dapat diilustrasikan sebagai berikut, “Kalau diangkat sebagai kepala cabang dimana kamu diminta membereskan sebuah unit pemasaran yang dipenuhi orang-orang tidak berguna, tugas utamamu adalah mengusahakan kepergian mereka dengan sukarela.“ Efisiensi waktu juga ditekankan. Namun dianjurkan penerapan efisiensi jangan diidentikkan dengan penetapan kegiatan-kegiatan rutin secara kaku. Mafia punya nasihat bijaksana, “Hal terbaik untuk diinvestasikan adalah waktumu. Manajemen waktu yang efektif berarti mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari setiap menit yang kamu gunakan untuk bekerja. Bekerjalah dengan cerdik dan cerdas, bukan lebih keras.“

Bagaimana dengan prinsip kepemimpinan? Mafia punya dalil-dalil yang cukup lengkap. Mulai dari memilih anak buah disarankan, “Jangan sekali-kali menggunakan bawahan yang belum pernah belajar patuh, betapapun kompeten dia.“ Setelah mendapatkan anak buah dinasihatkan, “Jangan sekali-kali mengajarkan semua jurus tipu dayamu pada para prajuritmu, kalau tidak senjata bisa makan tuan.“ Masih banyak lagi berbagai nasihat bagi para pemimpin atau atasan dalam mengatur bawahannya. Yang mereka garisbawahi adalah, dalam hal pengaturan masalah manusia, jangan sekali-kali mengharapkan nalar dan logika.

Dalam dunia bisnis, spekulasi juga tidak diharamkan oleh para Mafia. Hal itu terlihat dari ajaran bahwa orang yang memiliki keberanian besar untuk mengambil keputusam dengan gerakan dan saat yang tepat, pasti melejit ke atas, tetapi yang takut berarti mati. Karena itu, jangan pernah menjadi karyawan yang ’biasa-biasa saja’, karena kesempatan untuk naik karir akan kecil. Untuk bisa menjadi “di atas“ dalam sebuah perusahaan seorang karyawan harus menjadi ’luar biasa’. Berani mengambil tanggung jawab dan keputusan yang besar dalam setiap kesempatan. Pasti risikonya juga tidak kecil, tapi itulah yang dituntut sebuah organisasi (terutama perusahaan) bagi para pemimpinnya.

Kembali ke pertanyaan apakah layak, etis, dan bisa, ajaran-ajaran tersebut diterapkan para pelaku organisasi dalam era kompetisi global dan modern? Jawabannya tergantung dari para pembaca. Kami yang tergabung dalam kelompok diskusi sepakat menyimpulkan : layak, etis dan bisa, selama kita mampu mengambil dan “mengolah“ dengan benar semua intisari ajarannya. Jika bisa menerapkan, ajaran para Mafia banyak membantu kita menjadi seorang pemimpin atau atasan dalam sebuah organisasi.***

Buku Referensi :
Buku berjudul : Mafia Manager
Penulis : “V“
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : Tahun 2003 (Cetakan terakhir)

Guru Dalam Tuntutan Profesi

2008-09-02T09:48:00.000+07:00

(Dimuat dalam majalah Educare No.02, Edisi Juni 2008)
Oleh : FX. Gus Setyono*

Guru adalah seorang pendidik. Keberadaannya tidak bisa lepas dari suatu proses yang disebut pendidikan. Baik yang berkaitan dengan profesinya dalam mendidik manusia, maupun pendidikan bagi dirinya sebagai manusia yang sepanjang hayatnya akan mengalami proses pembelajaran.

Untuk dapat berperan sebagai pendidik yang baik, guru mesti memiliki dasar minat di bidang pendidikan (berjiwa pendidik). Di dalam dirinya tertanam keinginan untuk mencurahkan seluruh hidupnya demi kepentingan pendidikan. Jiwa seorang pendidik didominasi oleh sifat “memberi” (dalam arti berbakti) dan bukan “menerima”. Walaupun dengan memberikan segala ilmu dan kemampuan guru menerima remunerasi, namun apa yang diperoleh tidak akan mengalahkan kesadaran dirinya untuk membaktikan hidup bagi kepentingan pendidikan.

Profesi guru tidak sama dengan profesi lainnya. Profesi ini tidak dapat menjanjikan kelimpahan materi. Hasil yang diterima sering tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Karenanya tidak berlebihan kalau dalam diri guru melekat julukan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”.

Kenyataan tersebut mesti disadari oleh mereka yang ingin terjun dalam profesi guru. Supaya tidak muncul kekecewaan karena tidak sebandingnya antara harapan dan kompensasi yang diperoleh. Sebab, bila tidak ada kesadaran akan konsekwensi dari profesi ini, dikhawatirkan muncul akibat-akibat yang dapat merugikan kegiatan pendidikan. Merebaknya aktivitas-aktivitas yang kurang pantas dilakukan oleh seorang guru merupakan akibat dari kurangnya kesadaran ini.

Etika Profesi
Profesi terkait dengan masalah profesionalisme. Mereka yang menekuni suatu profesi dituntut untuk bisa profesional. Termasuk profesi guru. Namun wajah dunia kependidikan di Tanah Air memperlihatkan banyaknya guru yang kurang profesional menjalani profesinya.

Beberapa kasus telah membuktikan, tidak jarang guru bermasalah dalam hal kompetensi sebagai seorang pendidik. Ada yang bahkan berani menerabas etika profesinya. Bisa jadi karena terkontaminasi kepentingan-kepentingan pribadi (biasanya adalah alasan kesejahteraan), ada guru yang kemudian melanggar kepatutan moral sebagai pendidik, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan pendidikan.

Beberapa aktivitas pelanggaran etika profesi dianggap sesuatu yang biasa. Contohnya adalah pemberian les privat (tanpa koordinasi dari pihak sekolah). Aktivitas ini bisa menyebabkan guru hanya sekedarnya dalam mengajar, dengan tujuan agar siswa yang merasa kurang dalam pelajaran meminta pelajaran tambahan secara pribadi kepadanya.

Harapan guru untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan memberikan les secara pribadi tanpa disadari juga akan mengganggu kompetisi secara fair antar siswa. Sebab, dari sisi moral, guru yang memberikan les secara pribadi akan terbeban untuk memberikan nilai yang lebih baik kepada siswa yang bersangkutan. Karena itu dalam perspektif etika profesi, seorang guru atau keluarganya tidak dibenarkan memberi les privat kepada siswa yang diajarnya. Kalaupun ada pelajaran tambahan mesti diberikan kepada semua siswa dengan koordinasi otoritas sekolah. Hal ini karena guru bertanggung jawab terhadap keberhasilan seluruh siswa yang diajarnya, bukan hanya bagi beberapa siswa yang orang tuanya mampu membayar les privat.

Profesionalisme Guru
Profesional berarti sebuah sikap yang ditunjukkan dengan kemampuan, pola pikir, cara kerja, rasa tanggung jawab yang terfokus pada suatu bidang yang sedang digeluti. Mereka yang profesional tidak akan mentolerir apapun yang bisa mengganggu pekerjaan. Tidak ada waktu baginya buat mengerjakan kepentingan-kepentingan pribadi saat melakukan tugas. Para profesional tidak suka menyalahkan orang lain atau sesuatu bila sedang menghadapi persoalan. Mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk melakukan segala sesuatu. Sikapnya tetap konsisten menghadapi dan memecahkan masalah yang sedang dialami.

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kecakapan mendidik dan dapat mengaplikasikannya untuk keberhasilan kegiatan pendidikan. Mereka mencurahkan segala kemampuan, upaya serta tanggung jawab demi keberhasilan pendidikan. Prinsip “berbuat yang terbaik bagi pendidikan” selalu menjadi inspirasi setiap aktivitasnya.

Profesionalisme menuntut beberapa kompetensi yang mesti dimiliki seorang guru. Berkaitan dengan ini, seorang guru sebaiknya memiliki kompetensi minimal sebagai berikut :
(1).Pengetahuan akademis
Pengetahuan ini perlu dimiliki untuk dapat memberikan kemampuan akademik kepada anak didik. Dalam memberikannya, guru mesti jujur dan tidak memihak. Pengetahuan yang diberikan harus murni dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biarkan anak mendapatkan pengetahuan yang benar, tidak memihak kepada satu golongan maupun kelompok tertentu.
(2).Pengetahuan nilai-nilai
Untuk dapat konsisten menerapkan nilai-nilai luhur kepada anak didik, guru dituntut memiliki pengetahuan dan dapat menerapkan pada dirinya, nilai-nilai tersebut. Artinya, bila seorang guru ingin menanamkan sesuatu pada anak didik, perilakunya juga harus konsisten memberi contoh. Bila guru menanamkan nilai-nilai cinta kasih dan hormat pada sesama, maka dia juga harus memiliki kesabaran dalam mengajar. Kalau masalah kejujuran serta tanggung jawab yang ditanamkan, maka dirinya juga menjadi pribadi yang jujur dan bertanggungjawab. Nilai-nilai ini sangat penting sebagai landasan moral bagi keberhasilan ilmu pengetahuan lainnya. Karena itu penanaman nilai-nilai tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pendidikan. Nilai-nilai yang mesti ditanamkan meliputi kasih pada sesama, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, sikap pantang menyerah, sosialisasi, menghargai diri sendiri & orang lain, rendah hati, suka belajar dan keberanian mengkomunikasikan serta mewujudkan ide-ide
(3).Pengetahuan ilmu psikologi
Walaupun bukan psikolog, guru diharapkan memiliki pengetahuan tentang ilmu psikologi, agar tahu karakter dan permasalahan psikis seluruh anak didiknya. Dengan demikian, pada tingkatan tertentu, guru dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut psikis atau mental anak didiknya. Guru perlu mengenal berbagai keunikan karakter siswa untuk tujuan motivasi serta keberhasilan pendidikan setiap individu peserta didik. Guru juga harus tahu bagaimana cara membangkitkan motivasi anak untuk berkembang, tidak boleh terbelenggu dengan kondisi pendidikan pada zamannya, dan menganggap bahwa mendidik itu sama caranya dengan keadaan dirinya dimasa kecil. Perkembangan pengetahuan, termasuk bagaimana cara mendidik, tetap harus diikuti.
(4).Pengetahuan tambahan
Terkait kodratnya selaku manusia yang melakukan pembelajaran sepanjang hidupnya, guru juga mesti melakukan pengembangan bagi dirinya. Kualitas diri secara bertahap ditingkatkan guna membangun citra yang lebih baik. Sebagai pendidik, guru tidak boleh ketinggalan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Termasuk perkembangan yang dahsyat di bidang TIK (teknologi informasi dan komunikasi), penting untuk selalu diikuti. Melalui penguasaan TIK, seorang guru lebih mudah mengakses berbagai pengetahuan, bahkan yang bersifat global. Wawasan terus bertambah karena berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dapat diserap dengan mudah serta disampaikan kepada anak didik.

Sinergi Dengan Orang Tua
Perlu diimplementasikan secara serius, sinergi antara guru dengan orang tua siswa. Sinergi ini sebagai bentuk kerjasama secara mendalam, terarah dan kontinyu dalam menjalankan tahap-tahap proses mendidik anak.

Sinergi akan membuat orang tua dan guru saling melengkapi. Pendidikan terhadap seorang anak akan berjalan konsisten dan menghindarkan benturan persepsi. Antara guru dan orang tua tidak saling bertolakbelakang dalam menanamkan suatu pengetahuan. Adanya perbedaan pemahaman nilai serta inkonsistensi antara guru dan orang tua dalam menanamkan pengetahuan akan membuat anak bingung untuk memilih mana yang benar bagi dirinya.

Tidak adanya sinergi dapat mengakibatkan perbedaan pendekatan dan cara mendidik seorang anak. Sangat mungkin terjadi perbedaan kemampuan antara guru dan orang tua dalam mendidik. Sehingga dalam beberapa kasus muncul kejadian, dimana saat orang tua berusaha memotivasi atau membangun kemampuan seorang anak untuk berkembang, guru justru merusaknya dengan mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan mental, melemahkan motivasi ataupun menyinggung harga diri si anak. Atau bisa saja terjadi, saat di sekolah guru menanamkan nilai-nilai kasih sayang, namun begitu sampai di rumah anak menyaksikan perpecahan di dalam keluarga yang membuatnya kebingungan mana seharusnya yang dia terapkan dalam perilaku.

Kebingungan seperti ini dapat terjadi karena sosok guru dan orang tua merupakan sosok yang sangat berarti dan berperan penting bagi perkembangan jiwa anak. Perilaku dan didikan guru maupun orang tua berpengaruh sangat besar bagi perkembangan anak. Oleh sebab itu, sinergi serta konsistensi keduanya akan menentukan keberhasilan calon-calon penerus bangsa ini.

Dari seluruh pemaparan ini, dapat dipadatkan dalam satu kesimpulan, bahwa kompetensi, konsistensi dan kemampuan guru bersinergi dengan orang tua dalam mendidik anak, merupakan suatu tuntutan profesi guru masa kini agar pendidikan tidak menemui kendala atau tidak kehilangan makna.***

Peran Strategis Kepala Sekolah Di Era kompetisi Global

2008-09-02T09:17:00.000+07:00

(Dimuat dalam Educare No.12/IV/Maret 2008)
Oleh : FX. Gus Setyono*

Kepala sekolah memiliki dua peran yang sangat strategis terhadap perkembangan lembaga pendidikan, yaitu sebagai “pendidik” dan sebagai seorang “profesional” yang memimpin lembaga pendidikan. Karena perannya yang strategis, maka berbagai kebijakan yang dikeluarkan menyangkut dua hal tersebut, dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap berkembang atau jatuhnya lembaga pendidikan yang dipimpin.

Dalam kaitan ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab secara profesional dan moral, baik kepada tingkat manajemen di atasnya (yayasan atau pemerintah) maupun kepada seluruh anggota komunitas sekolah yang dipimpinnya.

Dua peran yang sangat penting itu menyebabkan seorang kepala sekolah dituntut memiliki karakter seorang pendidik, sekaligus karakter seorang pemimpin. Selaku pendidik, tanggung jawab kepala sekolah bukan hanya mendidik para siswa, namun juga seluruh jajaran sub-ordinate di bawahnya, dalam hal ini adalah para guru, petugas administrasi (TU), bahkan penjaga sekolah atau tukang kebun.

Tentunya kalau menyangkut sub-ordinate, pendidikan yang diberikan bukanlah pengetahuan praktis tentang ilmu-ilmu terapan (mata pelajaran) yang sudah dikuasai para guru, melainkan menyangkut improvement Sumber Daya Manusia (SDM), yang salah satunya adalah mengenai perkembangan teknologi. Sehubungan hal ini, seorang kepala sekolah tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan yang sangat dahsyat di bidang Information and Communication Technology (ICT), kepala sekolah memiliki tugas ekstra. Tugas tersebut adalah mengenalkan seluruh anggota komunitas sekolah terhadap berbagai macam teknologi komunikasi dan informasi (tidak hanya menyangkut komputer). Termasuk didalamnya adalah menjaga agar mereka tidak ketinggalan dan asing atas perkembangan teknologi-teknologi tersebut, sehingga perlu diupayakan penyediaan berbagai perangkat teknologi oleh sekolah.

Di samping itu, karena penguasaan terhadap teknologi merupakan salah satu cara untuk meraih kemajuan bangsa, maka kepala sekolah bersama staf pengajar lainnya juga mesti menyusun berbagai program yang tujuannya membentuk peserta didik mampu menciptakan serta mengembangkan teknologi. Sehingga kepala sekolah – melalui kebijakan-kebijakannya -- harus dapat mengarahkan berbagai aktivitas dalam belajar-mengajar maupun kegiatan-kegiatan lainnya agar dapat membentuk kreativitas dan kemampuan menciptakan ide-ide segar.

Program-program khusus yang dapat dimasukkan dalam kegiatan belajar-mengajar ini bertujuan untuk memupuk kekayaan intelektual anak didik, sehingga mereka memiliki kemampuan tinggi dalam bidang teknologi. Hal ini karena anak didik adalah generasi penerus bangsa sehingga merekalah yang memikul beban memajukan bangsa ini di masa depan.

Namun, yang tidak kalah penting adalah kewajiban kepala sekolah dalam membuat program-program yang intinya dapat menciptakan keselarasan antara kekayaan intelektual dengan kekayaan moral anak didik. Dengan demikian peserta didik tidak hanya dijejali dengan aktivitas-aktivitas yang dapat membangun kompetensi serta pengetahuan untuk mencipta teknologi.

Perlu juga dalam berbagai aktivitas belajar-mengajar maupun kegiatan lainnya ditanamkan berbagai nilai-nilai yang bisa menjadi “pagar”, sehingga penciptaan dan pengembangan teknologi tidak menerabas keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan merusak harmonisasi kehidupan.

Keorganisasian
Terkait dengan profesionalismenya di lembaga pendidikan, seorang kepala sekolah juga dituntut memahami ilmu keorganisasian dalam menjalankan roda organisasi pendidikan yang dipimpinnya.

Organisasi formal, menurut William G. Scott, adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama ke arah suatu tujuan bersama, di bawah wewenang dan kepemimpinan (Sutarto, 2006). Berpijak pada pengertian ini, seorang pimpinan – termasuk kepala sekolah – mesti dapat mengerakkan dan mengkoordinir anggota-anggotanya dalam segala aktivitas demi mencapai tujuan bersama.

Tujuan bersama dalam sebuah lembaga pendidikan dapat disusun dalam bentuk visi dan misi. Visi dan misi diterjemahkan atau dijabarkan dalam bentuk target-target serta action plan (rencana kegiatan) yang dijadualkan untuk dilaksanakan setiap bulan. Dalam menyusun visi dan misi, target serta action plan – yang dikenal dengan program kerja -- inilah dibutuhkan kepiawaian seorang kepala sekolah untuk mengkoordinir seluruh bawahan, dengan pembagian tugas serta wewenang yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap bawahannya.

Setelah berhasil menyusun program kerja, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menggerakkan seluruh komponen organisasi agar dapat seiring, sependapat dan bekerja sama dengan semangat persaudaraan untuk mencapai seluruh target dalam program kerja.

Development Dan Kaderisasi
Tugas seorang pemimpin organisasi dalam mengoptimalkan semua potensi anggotanya memang tidak mudah. Diperlukan pengetahuan mengenai ilmu manajemen agar dapat me-manage organisasinya.

Salah satu yang penting dalam manajemen organisasi adalah development terhadap SDM yang ada. Hal ini menyangkut era globalisasi yang membawa dampak pada tingkat kompetisi yang juga tinggi, termasuk pada lembaga pendidikan. Agar siap berkompetisi, maka SDM yang ada mesti dibekali dengan berbagai keahlian dan ketrampilan. Implementasinya bisa dengan cara diikutkan training baik mengenai ketrampilan maupun kepemimpinan.

Bila pelaksanaan training eksternal (memanfaatkan lembaga training dari luar organisasi) membutuhkan biaya yang cukup besar, maka dapat disiasati dengan training internal. Training internal adalah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan sendiri di dalam area lembaga, dan diberikan oleh anggota organisasi sendiri. Misalnya ada seorang guru yang memiliki keahlian pada bidang tertentu, maka dapat ditularkan kepada guru yang lain, dalam sebuah forum training (tidak secara pribadi).

Selain menghemat biaya pelatihan, manfaat dari training internal ini sangat besar. Yang terutama adalah berimbangnya kemampuan para guru atau staf, sehingga tidak mengalami hambatan dalam berkoordinasi dan bekerjasama. Sebab kalau ada keahlian seorang anggota yang lebih menonjol – dalam arti dominan – dan akhirnya mendominasi aktivitas organisasi, maka kebersamaan (kekompakan) dan koordinasi bisa mengalami ketimpangan.

Satu hal yang perlu dipikirkan seorang kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang memperhatikan kelangsungan organisasi di masa depan, adalah masalah kaderisasi. Jangan sampai setelah dirinya tidak lagi menjabat, tidak ada lagi generasi penerus yang mampu memimpin, sehingga menyebabkan jatuhnya sekolah yang bersangkutan. Karena pentingnya program ini, ada baiknya keberhasilan proses kaderisasi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan (prestasi) seorang kepala sekolah.

Seperti telah diketahui, program kaderisasi merupakan suatu program kegiatan dalam rangka mempersiapkan calon pemimpin sebuah organisasi. Pelaksanaannya dapat berupa pemberian wewenang khusus atau pemberian porsi pekerjaan lebih berat bersifat improvement, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab sang pemimpin.

Sebelum melaksanakan program ini, kepala sekolah harus memilih siapa-siapa yang akan dikader. Pemilihan kandidat didasarkan pada kecakapan di bidang kepemimpinan, seperti : prestasi kerja, memiliki visi yang jelas, ketajaman intuisi, kemampuan berkomunikasi dan mengkoordinasi, kestabilan emosional, keluhuran akhlak atau budi pekerti, serta kebijaksanaan.

Seorang calon pemimpin memang tidak harus menguasai suatu bidang keahlian, tetapi dia harus mengerti semua bidang dan mampu menggerakkan orang lain yang menguasai bidang tersebut.
Dengan memiliki seorang kepala sekolah yang bisa berperan sebagai pendidik dan pemimpin yang mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kondusif terhadap perkembangan organisasi pendidikan, diharapkan lembaga pendidikan dapat survive dan berkembang bukan hanya pada masa sekarang namun juga di masa mendatang. Meski dalam kondisi persaingan seketat apapun, lembaga pendidikan mampu menyesuaikan diri untuk menghadapinya karena kepiawaian seorang pemimpin yang disebut kepala sekolah.***

Pendidikan Yang Membebaskan

2008-09-02T09:05:00.003+07:00

Oleh : F.X. Gus Setyono*

Salah satu peran pendidikan adalah membantu manusia agar menyadari bahwa dirinya memiliki kebebasan dan mampu menggunakan kebebasannya. Pada saat yang sama, dalam relasi antar-personal sebagai suatu komunitas sosial, manusia juga mempunyai tanggungjawab menjaga keharmonisan dan keselarasan kehidupan.

Dari peran tersebut, ada tiga tugas yang mesti dijalankan para penyelenggara pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat). Pertama, menuntun manusia untuk mengetahui bahwa sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang tertinggi derajatnya dalam dirinya melekat suatu anugerah yang disebut kebebasan.

Terkait tugas ini, beberapa aktivitas dalam mendidik dapat dilakukan untuk mengingatkan, bahwa oleh karena eksistensinya sebagai mahluk yang mulia, manusia berhak mengeksplorasi segala potensi dirinya untuk mempertahankan dan membangun peradaban, serta mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Pendidikan diharapkan dapat mendorong kesadaran manusia akan kesamaan hak dalam berpikir, berbicara, bertindak dan menentukan pilihan. Tidak seorangpun yang boleh meng-klaim dirinya memiliki hak yang lebih tinggi dari yang lain. Oleh sebab itu, tidak ada manusia di dunia ini yang diperkenankan mengekspoitasi potensi manusia lain tanpa didasari keseimbangan hak dan kewajiban.

Proses pendidikan perlu mengarahkan manusia agar mampu mengesampingkan berbagai kekurangan fisik, mental serta persoalan pribadi yang membelenggu, sehingga tetap berkarya secara maksimal demi penghargaan bagi dirinya sebagai manusia. Kegiatan belajar dan mengajar juga mesti diprogram untuk membangkitkan hasrat peserta didik dalam mengekspresikan kebebasan mengemukakan pendapat, ide, gagasan dan mewujudkannya.

Membangun Kemandirian
Tugas kedua, adalah membangun kemampuan diri manusia agar dapat menggunakan kebebasannya. Tugas ini diwujudkan dengan menanamkan berbagai ilmu pengetahuan, ketrampilan serta nilai-nilai (kapabilitas dan integritas). Di samping kemampuan, manusia juga mesti didorong untuk memiliki kemauan dalam berkarya, yang merupakan esensi dari kemandirian seseorang.

Proses pendidikan dalam membangun kemandirian akan membentuk manusia yang dapat memberdayakan dirinya dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupannya. Pemberdayaan diri inilah yang akan memerdekakan manusia dari berbagai belenggu seperti : kebodohan dan keterbelakangan, penindasan dan ketidakadilan, serta ketidakberdayaan secara ekonomi dan sosial. Pemberdayaan diri juga akan membebaskan manusia dari kungkungan pemikiran-pemikiran sempit bersifat eksklusif dan fanatisme suku, agama dan ras, yang cenderung merugikan karena dapat menimbulkan friksi.

Lebih dari itu, dengan kemampuan menggunakan kebebasan yang dimiliki, manusia menjadi lebih merdeka dalam mengekspresikan secara total karya, gagasan, membuat keputusan atas pilihan-pilihan, yang dapat memperlihatkan kualitas diri dan menjadikannya panutan atau bahkan pemimpin sebuah kelompok masyarakat. Artinya pendidikan yang membebaskan juga mampu menjadikan manusia memiliki akses serta kesempatan yang sama untuk tampil di tengah masyarakat sebagai tokoh atau pemimpin.

Harmonisasi Kehidupan
Bila kesadaran serta kemampuan dalam menggunakan kebebasannya telah terbentuk, manusia perlu diingatkan bahwa dirinya mengemban misi menjaga keselarasan dan keharmonisan sistem kehidupan. Oleh sebab itu, pada tugas ketiga, pendidikan dilaksanakan untuk mengingatkan manusia, bahwa dirinya adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa peran dan bantuan orang lain. Relasi dalam bentuk ikatan-ikatan antar individu membuat manusia juga tidak bisa lepas dari tali pengikat komunitas sosialnya.

Dengan demikian, kemampuan menggunakan kebebasan juga mesti diimbangi dengan kemam- puan memahami bagaimana seharusnya manusia hidup bersama dengan anggota komunitas sosial yang lain. Kondisi ini tergantung pada bagaimana manusia dapat memahami etika-moral, hukum dan keadilan yang berlaku, dan kemudian mampu menerapkannya sebagai “pagar” dalam mengapresiasikan kebebasannya. Sebab bila tidak, manusia akan menjadi mahluk yang liar tanpa peradaban.

Terkait dengan hal tersebut, kegiatan pendidikan sangat penting memasukkan unsur religius serta pengetahuan tentang nilai-nilai kebajikan, kejujuran, kesederhanaan, kesabaran, pengendalian diri dan cinta kepada sesama.

Melalui penanaman nilai-nilai tersebut, diharapkan keselarasan antara kebebasan dalam berkarya dengan upaya menjaga harmonisasi kehidupan antar manusia akan tercipta.
Kasus yang dapat dijadikan contoh adalah dalam pengembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Para ahli iptek dapat dengan bebas mengapresiasikan diri dengan menemukan serta mengembangkan berbagai perangkat teknologi, tetapi tetap harus mempertimbangkan apakah penemuan dan pengembangannya tersebut akan merusak kehidupan ataukah tidak. Sebab bila pertimbangan tersebut tidak dilakukan maka mereka akan menjadi teknokrat-teknokrat yang tidak beradab.

Kalau keseimbangan-keseimbangan tersebut sudah dapat dicapai, berarti peran pendidikan da- lam “membebaskan” manusia sudah berhasil menemui sasarannya. Bangsa ini menghasilkan manusia-manusia yang terbebaskan dari berbagai belenggu dan pada saat yang sama harmonisasi kehidupan tetap dapat terjaga.***
*Penulis adalah pemerhati bidang pendidikan,

tinggal di Pati Jawa Tengah.

Pentingnya Sebuah Proses

2008-09-02T08:33:00.002+07:00

(Dimuat dalam Psikologi Plus No.9/Maret 2008)
Oleh : FX. Gus Setyono*

Beberapa waktu lalu di sebuah stasiun TV swasta, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengemukakan tentang suatu program pemberantasan korupsi dan kolusi secara preventif, yaitu dengan menggalakkan apa yang disebut dengan “kantin kejujuran” di beberapa sekolah dan lembaga-lembaga pemerintah.

Sekitar akhir tahun 2007 yang lalu, di sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah, juga dilaksanakan penyusunan modul pelajaran nilai-nilai antikorupsi untuk siswa SD di Jawa Tengah. Modul pelajaran ini rencananya akan dijadikan acuan pendidikan nilai bagi Sekolah Dasar di wilayah Jawa Tengah.

Ide mendirikan “Kantin Kejujuran” berpijak dari filosofi dasar gerakan antikorupsi, yaitu memberikan pelajaran moral bahwa orang tidak boleh mengambil barang yang bukan haknya (newspaper.indonesia@gmail.com, 31/10/2007). Sedangkan modul pelajaran nilai-nilai antikorupsi disusun dengan cara menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, tanggungjawab, keberanian, kejujuran, kepedulian dan penghargaan terhadap sesama, keadilan, daya juang serta kegigihan (Suara Merdeka, 31/10/2007).

Berbagai program tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap penyakit KKN, dengan membentuk perilaku, karakter atau pola pikir sebuah “generasi baru”, yakni generasi yang tidak terkontaminasi dengan perilaku korup. Diharapkan generasi ini memiliki dasar karakter yang kuat untuk menolak dan menghindari kecurangan.

Generasi yang ada sekarang dinilai memiliki perilaku KKN yang sulit dihilangkan, sudah mendarahdaging dan merasuk ke semua sistem kehidupan masyarakat serta lembaga. Nilai-nilai moral adiluhung yang dijunjung tinggi sebagai dasar pembentukan dan penyempurnaan martabat bangsa ini, telah dihancurkan dengan perilaku korup yang dilakukan oleh para pejabat negara dan lembaga lainnya.

Begitu kronisnya penyakit moral ini, hingga menimbulkan pesimistis masyarakat. Banyak yang memvonis bahwa menyembuhkan penyakit moral pada generasi sekarang sudah tidak ada gunanya. Biasanya hanya menimbulkan efek jera sesaat. Semakin keras suara-suara antikorupsi dilontarkan, perilaku ini bukannya berkurang malah sebaliknya. Sehingga, ketika ada yang lantang menyuarakan pemberantasan korupsi, yang lain hanya akan mencibir. Bahkan sebuah lembaga yang seharusnya memperjuangkan keadilan dan menjadi alat pemberantasan kecurangan ini justru dicap sebagai tempat ketidakadilan.

Kemudian, setelah dirasa generasi yang ada sekarang sulit diubah pola pikirnya, muncul gagasan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada sebuah generasi baru. Namun memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah. Perilaku korup sudah menjadi budaya yang terbentuk secara sistematis dalam kurun waktu lama, dengan efek yang sangat luas. Sehingga untuk menghilangkannya perlu juga merubah budaya yang sudah ada.

Pragmatisme
Salah satu penyebab mengapa budaya ini merasuk ke hampir semua struktur masyarakat adalah pola pikir dan perilaku pragmatis. Segala tujuan atau keinginan dicapai dengan cara yang serba praktis, cepat dan instan. Esensinya tidak berbeda dengan perilaku mencari pesugihan (kekayaan) dalam kebiasaan mistis. Mengharapkan harta banyak dalam waktu singkat dan dengan cara yang gampang.

Pragmatisme bisa berkembang karena manusia telah terlena dan dimudahkan dengan teknologi. Teknologi telah menjadi “dewa” bagi manusia modern. Istilah Baharuddin dan Moh.Makin (2007), pola pikir manusia telah menjurus techno-centric. Dalam batas tertentu, dampak destruktif iptek telah menundukkan manusia dengan menjadi sangat tergantung kepadanya. Semua tidak dapat lepas dari teknologi yang bisa mempersingkat jarak dan waktu untuk mencapai sebuah tujuan.

Semua mengutamakan tujuan, bukan bagaimana proses mencapainya. Hampir setiap pimpinan, pembuat keputusan dalam komunitas masyarakat dan lembaga menilai prestasi berdasarkan hasil akhir, bukan cara meraihnya.

Sepertinya banyak orang yang menikmati situasi tersebut. Mereka merasa dihargai bila memiliki kekayaan yang besar. Siswa dianggap pandai jika memperoleh nilai tinggi. Pekerja merasa dihargai bila memperoleh jabatan tinggi. Semua mengacu pada tujuan bukan menyorot pada fair atau tidaknya tujuan tersebut dicapai.

Prinsip “yang penting hasilnya” terus mempengaruhi semua sistem dan struktur kehidupan masyarakat dan lembaga. Bahkan lembaga pendidikan, yang bertanggung jawab membangun moral dan karakter, juga tidak mampu menghindar dari budaya ini. Terbukti banyak siswa yang masih merasa pandai dan dihargai bila mendapat nilai tinggi – bukan bangga karena telah melewati proses perjuangan untuk meraihnya.

Karena itu, dibutuhkan sebuah penyadaran. Seharusnya manusia bisa merasa bangga, dihargai dan dihormati bila dia mampu menapaki tahap demi tahap secara fair proses pencapaian sebuah hasil. Pemahaman masyarakat mesti diluruskan agar merasa “sempurna” sebagai manusia bila dia berhasil menjalani proses dengan perjuangan, jerih lelah, menahan rasa tidak sabar, tanpa mengeluh atau marah.

Donni Koesoema dalam Pendidikan Karakter (2007) juga menyampaikan pentingnya proses pencapaian sebuah tujuan. Dalam tulisannya disebutkan, “penghargaan atas nilai kerja menentukan kualitas seorang individu”. Jadi kualitas seseorang bukan dilihat dari hasil yang dicapai, tetapi bagaimana dia mencapai hasil itu. Bagaimana kesabaran, ketekunan, kerja keras yang dilalui dalam mencapai sebuah tujuan. Kesabaran, ketekunan dan kerja keras merupakan cara yang harus dipakai dalam proses pencapaian tujuan.

Sebuah Gerakan
Sosialisasi pemahaman tentang pentingnya sebuah proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan sebuah gerakan, yakni “gerakan menghargai proses”. Implementasinya dengan cara memberikan perhatian secara khusus terhadap setiap proses pencapaian tujuan. Tahap-tahap aktivitas dalam rangka mencapai sebuah tujuan harus berjalan dan dilaksanakan secara benar, beretika dan fair. Tidak ada bagian dari proses yang dilompati atau dikesampingkan. Bila unsur-unsur ini dipenuhi maka apresiasi yang tinggi harus diberikan.

Karena sebuah “gerakan”, maka pelaksanaannya mesti menyentuh semua aspek kehidupan, dan dilakukan seluruh komunitas yang ada (sosial, religius dan lembaga), dari strata masyarakat serta lembaga tertinggi hingga terendah.

Komunitas terkecil yakni lingkungan keluarga, dan juga sekolah, dapat memulai gerakan ini dengan menanamkan sejak dini betapa penting dan berharganya sebuah proses pencapaian tujuan secara benar (dan jujur), beretika serta adil. Bila keluarga dan sekolah berhasil memberikan dasar pemahaman pentingnya sebuah proses, maka gerakan ini sudah mencapai prestasi yang tinggi. Hal ini karena keluarga dan sekolah merupakan dua pilar penyelenggara pendidikan yang penting peranannya dalam pembentukan nilai.

Masyarakat sebagai komunitas yang lebih luas tinggal melengkapi dan menyempurnakan pemahaman ini melalui mekanisme kontrol sosial. Artinya, pada saat menerapkan dalam dirinya dan menyosialisasikan gerakan ini menjadi sebuah pemahaman bersama, masyarakat juga memiliki fungsi kontrol dengan memberikan penyadaran serta mengkritisi semua penyimpangan perilaku yang kontraproduktif dengan gerakan ini.

Berbagai komunitas yang ada harus berani memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi anggotanya yang dicapai dengan proses yang benar. Bila yang terjadi seperti kondisi saat ini, dimana masyarakat lebih hormat dan menghargai kedudukan dan kekayaan materi tanpa melihat cara meraihnya, maka gerakan ini akan sia-sia.

Memang dibutuhkan perubahan mendasar dan radikal pada pola pikir serta pemahaman masyarakat. Hal ini karena perilaku yang ada sudah mendarahdaging dan bahkan dianggap sesuatu yang biasa. Oleh sebab itu, gerakan ini tidaklah mudah, tapi harus dapat dicapai.
Di samping itu, dalam menanamkan suatu nilai, dibutuhkan pula komitmen, konsistensi dan kesabaran. Tanpa adanya komitmen, konsistensi serta kesabaran, maka gerakan ini hanya akan bersifat sporadis yang tidak akan menuai hasil.

Bila masing-masing anggota komunitas sosial dan lembaga sudah memiliki pemahaman terhadap pentingnya sebuah proses, maka penghargaan terhadap anggota masyarakat akan terseleksi hanya kepada mereka yang benar-benar menjalankan tahapan-tahapan secara benar, adil dan beretika dalam proses pencapian tujuan. Diharapkan semua berlomba-lomba mencapai tujuan atau keinginan dengan cara yang tidak menyimpang.***

Membangun Pondasi Kesuksesan Anak

2008-09-02T08:33:00.000+07:00

(Dimuat dalam majalah Psikologi Plus No.7/Januari 2008)
Oleh : FX. Gus Setyono

Kalau ditanya sebagai orang tua, apa harapan Anda terhadap anak? Dengan mudah kita akan menjawab, saya ingin anak saya sukses. Namun bila pertanyaan dilanjutkan, apa yang Anda lakukan agar anak bisa sukses? Barangkali banyak diantara para orang tua yang kemudian kebingungan untuk menjawab.

Bisa dimaklumi, karena setiap hari aktivitas mereka dalam mengasuh dan mendidik anak berjalan sebagai rutinitas. Tidak terpikir apakah rutinitas tersebut akan membawa hasil (kesuksesan anak) sesuai harapan mereka kelak.

Seseorang dikatakan sukses bila apa yang menjadi tujuan hidupnya tercapai, jadi bersifat relatif. Seorang pengusaha di Semarang malah mengatakan bahwa sukses adalah bisa menjalani hidup dengan tenang, tidur nyenyak dan makan dengan menikmati apa yang dimakan tanpa harus berharga mahal (Suara Merdeka, 4 September 2007) Berarti setiap orang bisa mematok ukuran kesuksesan.

Kesuksesan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mendidik anak. Permasalahannya, ada orang tua yang merasa anaknya tidak sukses. Mereka merasa gagal dalam mendidik dan membesarkan anak.

Sebenarnya potensi kegagalan tersebut bisa diminimalkan bila orang tua mengetahui sejak dini apa yang mesti “ditanamkan” sebagai pondasi kesuksesan. Untuk mempermudah pembahasan, bekal yang menjadi pondasi kesuksesan tersebut dibagi dalam dua bagian, yakni karakter positif dan pendidikan.

Karakter Positif Dan Pendidikan Sebagai Pondasi Kesuksesan
Karakter positif berkaitan erat dengan kondisi mental. Karena itu ada yang menyebut karakter positif sebagai faktor mental.

Berdasar penelitian, kesuksesan ditentukan oleh hampir 90 % faktor mentalnya, sedangkan sisanya 10 % adalah faktor mekanis atau biasa disebut faktor teknis. Dalam bukunya berjudul Hypnoparenting (PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), Ariesandi Setyono merekomendasikan delapan faktor mental yang harus ditanamkan sebagai pondasi untuk meraih kesuksesan, yaitu :
(1).Kejujuran
Pada saat meniti karir atau menjalin bisnis dengan orang lain kejujuran menjadi syarat utama karena mempunyai dampak terhadap kepercayaan seseorang. Dalam menanamkan sikap ini orang tua mesti konsisten melalui pemberian contoh pada anak.
(2).Disiplin
Disiplin adalah suatu sikap yang konsisten mengikuti aturan yang berlaku dalam menjalani segala aktivitas kehidupan. Sikap ini mempermudah seseorang membuat perencanaan, yang sangat dibutuhkan di dunia profesi. Melatih kedisiplinan pada anak bisa dilakukan dengan mengaitkan pada kewajiban-kewajiban si anak, seperti menggosok gigi sebelum tidur, merapikan tempat tidur, membereskan mainan, makan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dsb.
(3).Pantang menyerah
Sikap ini memiliki peran penting pada pencapaian kesuksesan. Dalam diri anak harus ditanamkan bahwa mereka mampu menggapai setiap tujuan. Kegagalan-kegagalan yang dialami hanyalah tambahan waktu atas suatu keberhasilan. Penanaman mental yang demikian bisa dimulai dengan membiarkan atau meminta anak untuk melakukan sendiri semua aktivitasnya. Berilah pujian atas semua keberhasilan yang telah dicapai, dan dorongan untuk terus berusaha atas kegagalan yang dialami, agar tumbuh rasa percaya diri pada anak.
(4).Suka belajar
Sifat suka belajar memungkinkan setiap orang berkembang pengetahuan dan ketrampilannya. Sifat tersebut dapat ditumbuhkan bila anak merasakan kegembiraan dalam belajar, dan bukan merasa berat atau tertekan. Karena itu dalam setiap aktivitas belajar anak, suasana yang kondusif tersebut harus selalu diciptakan.
(5).Dapat mengkomunikasikan dan mewujudkan ide
Ide-ide yang segar dan kreatif merupakan salah satu modal kesuksesan seseorang. Namun banyak ditemui orang yang mempunyai ide tetapi dia sulit mengkomunikasikan kepada orang lain, apalagi mewujudkannya. Kemampuan ini dapat ditanamkan kepada anak dengan melatih dia berkomunikasi. Biarkan anak-anak memaparkan pendapatnya sesuai tahap-tahap perkembangan mereka. Jika ada kesalahan dalam memberikan pendapat, jelaskan secara bijaksana dengan bahasa yang mereka mengerti. Bila anak melakukan suatu aktivitas yang “aneh-aneh” jangan dilarang, cukup diawasi supaya tidak membahayakan. Karena aktivitas ini merupakan benih-benih kreativitas dan ide.
(6).Sikap rendah hati
Dengan sikap rendah hati seseorang tidak akan merasa canggung untuk belajar, bertanya dan mencontoh semua sikap yang baik dari orang lain. Rendah hati juga memungkinkan orang menjadi bijaksana dan tidak takabur. Karena itu, sikap ini akan menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi orang lain untuk berkomunikasi, dan akhirnya menjalin interaksi bisnis atau karir. Dalam melatihnya, selain contoh oleh orang tua juga dengan langsung menegur secara bijaksana jika si anak mengeluarkan sikap atau kata-kata yang menunjukkan kesombongan.
(7).Menghargai diri sendiri dan orang lain
Dengan kemampuan menghargai diri sendiri dan orang lain maka orang akan memiliki standard dalam dirinya akan kualitas dan profesionalitas. Dia tidak akan menerima begitu saja suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Hak dan kewajiban merupakan komitmen yang selalu dijaga. Untuk membangun sikap tersebut, pada diri anak diajarkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Juga harus dihindari kata-kata yang bisa menjatuhkan harga diri, mencela atau menyalahkan yang bisa menyebabkan demotivasi anak. Arahkan secara benar pada saat anak membuat kesalahan atau berbuat yang tidak sesuai dengan yang orang tua inginkan.
(8).Menjaga sopan santun.
Sopan santun erat hubungannya dengan sikap rendah hati serta menghargai orang lain. Sikap ini menjadi daya tarik bagi kesuksesan karir seseorang. Dengan memiliki sopan santun berarti menghindarkan rasa benci atau tidak suka orang lain, yang bisa menghambat segala peluang atau kesempatan untuk sukses. Penanaman sikap ini paling efektif jika orang tua memberikan teladan dengan sikap yang sama.

Dua Jalur Pendidikan
Pondasi berikutnya yang tidak kalah penting ialah pendidikan. Memang banyak orang yang dikatakan sukses walaupun tidak berpendidikan tinggi. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya agar seseorang memperoleh dasar teknis-akademis untuk meraih kesuksesan, tetapi juga agar proses pencapaian kesuksesan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar norma hukum, masyarakat dan agama.

Proses pemberian pendidikan terbagi dalam dua jalur, yakni jalur formal dan jalur keluarga. Pada jalur pendidikan formal seseorang dibekali dengan kemampuan teknis-akademis, yang dikuatkan dengan suatu gelar akademik yang akan menjadi referensi suatu kompetensi.

Pendidikan formal di sekolah tidak akan berhasil tanpa peran keluarga. Mochtar Buchori dalam artikelnya berjudul Pendidikan Gagal Tanpa Partisipasi Orang Tua, menyatakan bahwa pendidikan yang dilaksanakan bersama antara orang tua dan sekolah akan lebih sempurna, daripada yang hanya dilakukan orang tua saja atau sekolah saja (Basis No.07-08)

Tiga Pilar Pendidikan Keluarga
Pendidikan dalam jalur keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan pembentukan karakter positif. Katharian Salfrank membagi tiga pilar pendidikan agar bisa efektif. Ketiganya condong pada proses pendidikan dalam keluarga, yakni : cinta, pelaksanaan hidup keseharian dan aturan-aturan (Sindhunata, 2006).

Dengan pilar cinta, maka segala jenis pendidikan yang ditanamkan keluarga tidak akan menjerumuskan anak pada arah yang keliru. Dengan dasar cinta, orang tua tidak akan marah hanya demi melampiaskan kekesalan, tetapi agar si anak tahu mana yang benar mana yang salah, yang baik dan yang buruk. Saat menasihati, orang tua juga tidak hanya memaksakan kehendak, namun menunjukkan jalan yang seharusnya dilalui anak sesuai kebenaran dan keadilan.

Pilar kedua, pelaksanaan hidup keseharian merupakan penerapan semua karakter positif dan pendidikan keluarga dalam proses kehidupan sehari-hari. Penanaman segala jenis karakter atau faktor-faktor psikologis tidak akan efektif tanpa implementasi dan contoh dari orang tua, karena budaya paternalistik (selalu meniru orang yang dituakan atau dihormati) masih melekat erat dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi, pendidikan mental, termasuk didalamnya pendidikan nilai yang meliputi nilai estetika, etika serta synnoetika (nilai tentang kepekaan sosial), tidak mungkin bisa berhasil tanpa tuntunan dan teladan dari orang tua sampai anak benar-benar melaksanakan nilai-nilai tersebut (Mochtar Buchori, 2006)

Kepekaan sosial perlu diberikan secara intensif karena berpengaruh pada kemampuan dalam berinteraksi sosial, yang merupakan bekal untuk memperoleh wawasan, pengalaman dan ketrampilan. Kemampuan tersebut dapat menciptakan relasi dalam karir, kesempatan bisnis atau peluang lainnya. Hubungan dan kesempatan semacam ini harus diciptakan melalui interaksi dengan orang lain. Kemampuan berinteraksi sosial juga membuat seseorang mampu menerjemahkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam proses pencapaian kesuksesan. Karena itu, penting disadari oleh para pendidik, bahwa setiap bentuk pendidikan yang diberikan harus tetap menanamkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

H.Baharudin dan Moh. Makin dalam bukunya berjudul Pendidikan Humanistik (Ar-Ruzz Media, 2007) menekankan pentingnya unsur pendidikan yang memandang manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu untuk dikembangkan secara maksimal dan optimal. Paradigma yang demikian menghindarkan budaya instan proses pencapaian tujuan yang dapat mematikan kepentingan-kepentingan kemanusiaan.

Aturan-aturan, yang merupakan pilar ketiga, diperlukan agar manusia mempunyai “pagar” dan pedoman kebenaran serta keadilan dalam meraih kesuksesan. Aturan tersebut meliputi aturan hukum, agama dan masyarakat. Dengan bekal pengetahuan mengenai aturan, anak akan tahu batas-batas yang dibenarkan dalam meraih prestasi. Di dalam diri anak tidak akan ada keinginan untuk meraih keberhasilan dengan cara-cara tidak terpuji, kriminal atau melanggar hukum, yang akan mempermalukan diri serta keluarganya.***

Mengembangkan Kreativitas Melalui 'PR'

2008-09-02T08:24:00.003+07:00

(Dimuat dalam majalah Educare No.7/IV/Oktober 2007)
Oleh : FX. Gus Setyono

Pekerjaan Rumah (PR) dalam dunia pendidikan formal bukanlah hal asing. Hampir setiap hari anak didik diberikan PR berbentuk penyelesaian soal-soal sehubungan mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Tetapi, benarkah ada korelasi antara PR dengan prestasi akademik siswa? Apakah semakin banyak dan seringnya PR dijejalkan akan secara otomatis meningkatkan kemampuan? Mengapa banyak anak justru stress dan malah mengalami demotivasi belajar akibat beratnya beban tugas dan PR?

Bila ditanya tentang tujuan pemberian PR, hampir semua pendidik berkeyakinan kegiatan itu akan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman serta hasil pembelajaran anak didik. Pemberian PR memaksa siswa mengerjakan soal yang berhubungan dengan mata pelajaran yang telah diajarkan. Mereka ‘mau tidak mau’ mesti mengulang dan mengingat materi yang telah diterima. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan akan besarnya fungsi PR. Dengan PR, para pendidik--bahkan orang tua murid--melihat hasil proses belajar-mengajar di sekolah lebih optimal dibandingkan kalau tidak diberikan PR.

Tanpa disadari, pemberian PR yang terlalu banyak pada anak bisa menyebabkan depressi atau stress dan kehilangan semangat belajar. Ditambah beban pelajaran berbentuk ujian, tes serta tugas-tugas lain yang memperberat kondisi psikis. Proses belajar yang seharusnya merupakan pengalaman menarik, menyenangkan dan membangkitkan semangat untuk berkembang, malah membebani anak. Mata pelajaran menjadi momok menakutkan. Gairah belajar menurun. Akibatnya prestasi akademik malah jatuh.

Penelitian Mengenai PR
Kondisi tersebut membawa kesimpulan bahwa tidak ada jaminan kalau pemberian PR memacu prestasi akademik. Pemberian PR dan tugas yang overdosis bahkan menurunkan motivasi belajar anak, dus nilai mata pelajaran menjadi buruk. Tidak hanya di Indonesia. Negara-negara lain yang terkenal dengan para pendidik yang suka memberi banyak PR kepada anak didik, ternyata prestasi akademiknya buruk. Contohnya negara Yunani, Thailand dan Iran.
Sementara negara-negara seperti : Jepang dan Denmark, yang guru-gurunya terkenal hanya memberikan sedikit PR, justru menunjukkan prestasi akademik yang tinggi. Hasil penelitian ini disampaikan oleh David Baker dan Gerald Le Tendre, penulis buku National Differences, Global Similarities : World Culture and The Future of Schooling.

Apakah berarti pemberian PR tidak direkomendasi oleh para peneliti pendidikan? Ternyata tidak berarti seperti itu. Memang belum ada formula yang pasti tentang cara pemberian PR yang efektif memacu prestasi. Namun, dari semua pendapat, ada hal sama yang disampaikan oleh para pakar pendidikan. Yakni, pemberian PR mesti membawa suasana senang pada siswa sehingga mereka tidak terbeban, namun dengan rela mengerjakan dan bahkan ada kerinduan untuk terus berlatih dan belajar. Harus diusahakan setiap proses belajar-mengajar bisa membuat anak termotivasi untuk belajar. Dengan motivasi yang tinggi maka berdampak pada terpacunya prestasi akademik.

Menciptakan Motivasi Belajar
Kreativitas serta profesionalitas pendidik dituntut untuk bisa membuat media yang kondusif bagi perkembangan anak. Proses belajar tertinggi harus membantu murid mengembangkan suatu perasaan senang terhadap dirinya, karena ketika belajar ia menemukan suatu pengetahuan baru (Ariesandi Setyono, Hypnoparenting, 2006).*²
Perlu diciptakan suatu situasi agar pengerjaan PR serta tugas lainnya merupakan salah satu proses belajar yang dapat memberikan pengalaman menarik dan menyenangkan. Bisa dengan cara menghubungkan PR suatu bidang ilmu (mata pelajaran) dengan alam atau sebuah permainan. Sehingga ada manfaat lain selain belajar. Yaitu memupuk kecintaan anak didik pada alam atau mendekatkan aktivitas belajar dengan dunia mereka (dunia anak adalah dunia bermain).

Sebuah sekolah swasta di Surabaya menerapkan metode yang sangat bijaksana dalam pemberian PR. Para gurunya memberikan PR hanya sekedarnya saja, dan memastikan bahwa anak mengerjakannya dengan hati gembira dan tanpa tekanan. Mereka selalu membebaskan anak didik untuk mengerjakan berapapun yang anak mau. Anak menjadi tidak terbeban dalam mengerjakan PR. Karena tidak terbeban, mereka mencurahkan segala daya dan kemampuan dengan mengerjakan sebanyak-banyaknya, hingga berlembar-lembar penuh. Hal itu karena mereka melakukan dengan senang dan tanpa beban.

Waktu Ideal Mengerjakan PR
Para pendidik di Amerika yang tergabung dalam National Education Association dan National Parent Teacher Association merekomendasikan waktu yang wajar dalam mengerjakan PR setiap harinya sebagai berikut :
-usia TK sampai SD kelas 2, antara 10 sampai 20 menit
-SD kelas 2 sampai kelas 6, antara 30 sampai 60 menit
Sedangkan Penulis buku The Battle Over Homework : Common Grand for Administrator, Teacher and Parents, Prof. Harris Cooper, memberikan rumus “10 menit per malam per level kelas”. Jadi untuk anak kelas 1 SD maksimal mengerjakan PR 10 menit, kelas 2 SD 20 menit, begitu seterusnya. Prof. Cooper menyampaikan hasil penelitian bahwa hampir tidak ada korelasi antara jumlah PR dengan prestasi akademik untuk anak SD. Sedangkan Sekolah Menengah (SMP/SMU), jika diberikan terlalu banyak justru kontra-
produktif (Adi W.Gunawan, Situs pembelajar.com, 2007).*¹

Hasil-hasil penelitian tersebut bisa menjadi masukan bagi para pendidik dalam memberikan PR dan tugas-tugas lain. Tergantung bagaimana metode para guru untuk menciptakan suasana senang belajar kepada para murid. Terlebih jika proses belajar, termasuk pemberian PR, memberikan pengalaman-pengalaman baru yang membuka wawasan, menggugah kreativitas serta meningkatkan kecintaan kepada alam. Maka proses belajar-mengajar bukan hanya akan meningkatkan prestasi akademik. Lebih dari itu pemuliaan terhadap ciptaan-ciptaan Sang Khalik akan lebih melekat pada anak didik. Dan itu berarti tujuan pendidikan tercapai lebih sempurna.***

Mengembangkan Kreativitas Melalui 'PR'

2008-09-02T08:24:00.001+07:00

(Dimuat dalam majalah Educare No.7/IV/Oktober 2007)
Oleh : FX. Gus Setyono

Pekerjaan Rumah (PR) dalam dunia pendidikan formal bukanlah hal asing. Hampir setiap hari anak didik diberikan PR berbentuk penyelesaian soal-soal sehubungan mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Tetapi, benarkah ada korelasi antara PR dengan prestasi akademik siswa? Apakah semakin banyak dan seringnya PR dijejalkan akan secara otomatis meningkatkan kemampuan? Mengapa banyak anak justru stress dan malah mengalami demotivasi belajar akibat beratnya beban tugas dan PR?

Bila ditanya tentang tujuan pemberian PR, hampir semua pendidik berkeyakinan kegiatan itu akan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman serta hasil pembelajaran anak didik. Pemberian PR memaksa siswa mengerjakan soal yang berhubungan dengan mata pelajaran yang telah diajarkan. Mereka ‘mau tidak mau’ mesti mengulang dan mengingat materi yang telah diterima. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan akan besarnya fungsi PR. Dengan PR, para pendidik--bahkan orang tua murid--melihat hasil proses belajar-mengajar di sekolah lebih optimal dibandingkan kalau tidak diberikan PR.

Tanpa disadari, pemberian PR yang terlalu banyak pada anak bisa menyebabkan depressi atau stress dan kehilangan semangat belajar. Ditambah beban pelajaran berbentuk ujian, tes serta tugas-tugas lain yang memperberat kondisi psikis. Proses belajar yang seharusnya merupakan pengalaman menarik, menyenangkan dan membangkitkan semangat untuk berkembang, malah membebani anak. Mata pelajaran menjadi momok menakutkan. Gairah belajar menurun. Akibatnya prestasi akademik malah jatuh.

Penelitian Mengenai PR
Kondisi tersebut membawa kesimpulan bahwa tidak ada jaminan kalau pemberian PR memacu prestasi akademik. Pemberian PR dan tugas yang overdosis bahkan menurunkan motivasi belajar anak, dus nilai mata pelajaran menjadi buruk. Tidak hanya di Indonesia. Negara-negara lain yang terkenal dengan para pendidik yang suka memberi banyak PR kepada anak didik, ternyata prestasi akademiknya buruk. Contohnya negara Yunani, Thailand dan Iran.
Sementara negara-negara seperti : Jepang dan Denmark, yang guru-gurunya terkenal hanya memberikan sedikit PR, justru menunjukkan prestasi akademik yang tinggi. Hasil penelitian ini disampaikan oleh David Baker dan Gerald Le Tendre, penulis buku National Differences, Global Similarities : World Culture and The Future of Schooling.

Apakah berarti pemberian PR tidak direkomendasi oleh para peneliti pendidikan? Ternyata tidak berarti seperti itu. Memang belum ada formula yang pasti tentang cara pemberian PR yang efektif memacu prestasi. Namun, dari semua pendapat, ada hal sama yang disampaikan oleh para pakar pendidikan. Yakni, pemberian PR mesti membawa suasana senang pada siswa sehingga mereka tidak terbeban, namun dengan rela mengerjakan dan bahkan ada kerinduan untuk terus berlatih dan belajar. Harus diusahakan setiap proses belajar-mengajar bisa membuat anak termotivasi untuk belajar. Dengan motivasi yang tinggi maka berdampak pada terpacunya prestasi akademik.

Menciptakan Motivasi Belajar
Kreativitas serta profesionalitas pendidik dituntut untuk bisa membuat media yang kondusif bagi perkembangan anak. Proses belajar tertinggi harus membantu murid mengembangkan suatu perasaan senang terhadap dirinya, karena ketika belajar ia menemukan suatu pengetahuan baru (Ariesandi Setyono, Hypnoparenting, 2006).

Perlu diciptakan suatu situasi agar pengerjaan PR serta tugas lainnya merupakan salah satu proses belajar yang dapat memberikan pengalaman menarik dan menyenangkan. Bisa dengan cara menghubungkan PR suatu bidang ilmu (mata pelajaran) dengan alam atau sebuah permainan. Sehingga ada manfaat lain selain belajar. Yaitu memupuk kecintaan anak didik pada alam atau mendekatkan aktivitas belajar dengan dunia mereka (dunia anak adalah dunia bermain).

Sebuah sekolah swasta di Surabaya menerapkan metode yang sangat bijaksana dalam pemberian PR. Para gurunya memberikan PR hanya sekedarnya saja, dan memastikan bahwa anak mengerjakannya dengan hati gembira dan tanpa tekanan. Mereka selalu membebaskan anak didik untuk mengerjakan berapapun yang anak mau. Anak menjadi tidak terbeban dalam mengerjakan PR. Karena tidak terbeban, mereka mencurahkan segala daya dan kemampuan dengan mengerjakan sebanyak-banyaknya, hingga berlembar-lembar penuh. Hal itu karena mereka melakukan dengan senang dan tanpa beban.

Waktu Ideal Mengerjakan PR
Para pendidik di Amerika yang tergabung dalam National Education Association dan National Parent Teacher Association merekomendasikan waktu yang wajar dalam mengerjakan PR setiap harinya sebagai berikut :
-usia TK sampai SD kelas 2, antara 10 sampai 20 menit
-SD kelas 2 sampai kelas 6, antara 30 sampai 60 menit
Sedangkan Penulis buku The Battle Over Homework : Common Grand for Administrator, Teacher and Parents, Prof. Harris Cooper, memberikan rumus “10 menit per malam per level kelas”. Jadi untuk anak kelas 1 SD maksimal mengerjakan PR 10 menit, kelas 2 SD 20 menit, begitu seterusnya. Prof. Cooper menyampaikan hasil penelitian bahwa hampir tidak ada korelasi antara jumlah PR dengan prestasi akademik untuk anak SD. Sedangkan Sekolah Menengah (SMP/SMU), jika diberikan terlalu banyak justru kontraproduktif (Adi W.Gunawan, Situs pembelajar.com, 2007).

Hasil-hasil penelitian tersebut bisa menjadi masukan bagi para pendidik dalam memberikan PR dan tugas-tugas lain. Tergantung bagaimana metode para guru untuk menciptakan suasana senang belajar kepada para murid. Terlebih jika proses belajar, termasuk pemberian PR, memberikan pengalaman-pengalaman baru yang membuka wawasan, menggugah kreativitas serta meningkatkan kecintaan kepada alam. Maka proses belajar-mengajar bukan hanya akan meningkatkan prestasi akademik. Lebih dari itu pemuliaan terhadap ciptaan-ciptaan Sang Khalik akan lebih melekat pada anak didik. Dan itu berarti tujuan pendidikan tercapai lebih sempurna.***

2008-09-01T13:18:00.001+07:00

Sinergi, Menyatukan Energi Dalam Mendidik

2008-09-01T12:50:00.003+07:00

Oleh : FX. Gus Setyono*

Kebanyakan pendidik tidak menyadari bahwa kegagalan sebuah proses pendidikan terhadap para generasi Bangsa bisa disebabkan karena mereka tidak mampu bersinergi dalam mendidik.

Meskipun sama-sama memiliki tanggungjawab atas keberhasilan pendidikan dan masa depan anak, para pendidik bertindak sendiri-sendiri. Orang tua menganggap bahwa kegiatan pendidikan formal adalah urusan sekolah. Sebaliknya, guru juga berpikir bahwa pendidikan di rumah merupakan tanggung jawab keluarga. Akibatnya, tidak sedikit orang tua yang cuek soal pendidikan anak-anak mereka di sekolah, guru juga terkesan tidak peduli atas aktivitas pendidikan siswanya dalam keluarga.

Padahal, keberhasilan pendidikan baik di keluarga maupun di sekolah banyak ditentukan oleh intensitas kerja sama dan komunikasi antar pendidik. Terutama untuk saling memberi masukan tentang apa yang telah diimplementasikan dalam mendidik.

Bagaimanapun, guru membutuhkan informasi tentang berbagai tuntunan terhadap siswanya dalam keluarga. Orang tua juga perlu mengetahui model pendidikan seperti apa yang diberikan kepada anak-anak mereka di sekolah.

Seringkali persoalan yang terjadi pada anak didik di sekolah tidak bisa dihadapi sendiri oleh guru, mereka perlu bantuan dari orang tua. Demikian sebaliknya bila hal itu terjadi dalam keluarga, adakalanya dibutuhkan campur tangan guru untuk menyelesaikannya. Artinya, kedua pihak perlu saling membantu dan melengkapi dalam mengatasi problema si anak

Bagaimanapun suatu kegiatan pendidikan akan lebih berhasil bila dilakukan oleh lebih dari satu pihak, dengan satu pola kerjasama yang harmonis. Seperti telah diyakinkan oleh Mochtar Buchori (2006), pendidikan akan lebih menemui kesempurnaan bila dilaksanakan oleh sekolah dan keluarga.

Kegagalan Sinergi
Sinergi penting, sebagai perwujudan tanggung jawab bersama dalam mencapai keberhasilan pendidikan anak. Sinergi menjadi wahana bagi para pendidik untuk membangun kekuatan serta menyatukan energi dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas.

Sinergi merupakan momen untuk mencapai persamaan persepsi dan menyempurnakan kemampuan dalam mendidik, serta mendeteksi sedini mungkin ketidakberdayaan anak dalam menghadapi gempuran persoalan.

Sinergi dapat mencegah aksi lempar kesalahan ketika muncul duri-duri yang menghambat kegiatan pendidikan. Sekolah tidak akan menyalahkan saat melihat rapuhnya pondasi karakter yang dibangun oleh keluarga, orang tua juga tidak perlu menyudutkan pihak sekolah ketika muatan pengetahuan anaknya tidak sesuai yang diimpikan.

Sinergi akan membangun kepercayaan anak terhadap dua sosok pendidik yang sangat dihormati -- guru dan orang tua -- karena mereka memberikan pengertian, pengetahuan, bimbingan dan contoh yang sinkron serta konsisten. Tidak perlu lagi dilema dengan pertanyaan siapa yang benar antara guru dan orang tua.

Sinergi bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif dan ruang yang lebih luas, bagi penggalian serta penyuburan potensi-potensi anak. Orang tua bisa tahu potensi anak mereka setelah mendapat informasi dari guru. Sekolah juga dapat mengembangkan secara maksimal talenta anak didiknya setelah mengetahuinya dari orang tua.

Pada prakteknya, kegagalan sinergi antar pendidik terjadi akibat sikap tidak peduli. Orang tua merasa telah mengeluarkan kocek besar untuk membiayai pendidikan. Sehingga, mereka terkesan “pasrah” pada pihak sekolah. Pihak guru juga merasa kewajiban mereka sebatas area sekolah, sehingga tidak perlu masuk ke teritorial keluarga. Di luar lingkungan sekolah, orang tua yang bertanggung jawab.

Tanpa sinergi akan muncul ketidaksinkronan antar pendidik. Ada orang tua yang berusaha memotivasi dan mengembangkan potensi anak, namun guru malah merusaknya dengan sikap atau perkataan yang membenamkan motivasi siswa. Sebaliknya, pada saat guru berusaha mematrikan nilai-nilai luhur di kelas, di rumah anak menemui suasana keluarga yang berantakan, perpecahan, menyimpang jauh dari nilai yang diajarkan di sekolah.

Akibatnya, anak terbelenggu dalam kebingungan, mana yang mesti diikuti. Sehingga saat terjerembab pada kubangan lingkungan yang negatif, anak tidak mampu bangun untuk memilih dan memutuskan secara benar mana yang baik dan yang buruk.

Kompromi Dalam Mendidik
Berbagai cara dapat dilakukan untuk menjalankan sinergi yang positif. Bentuk yang paling sederhana dan sering dilakukan adalah pertemuan rutin antara guru dengan orang tua untuk mencapai kompromi-kompromi dalam mendidik. Kemudian juga, secara aktif saling bertukar informasi mengenai perkembangan anak, persoalan yang terjadi, dan perkembangan materi pengetahuan yang telah diberikan, agar keduanya memberikan porsi pendidikan secara berimbang.

Yang penting dikedepankan dalam sinergi ini adalah dikembangkannya koordinasi untuk membangun suasana harmonis dalam mendidik. Sehingga, beban yang dipikul terasa lebih ringan, karena aktivitas dilakukan bersama-sama. Secara psikologis anak menjadi percaya diri menerima segala pengetahuan dari guru dan orang tua. Kemampuan untuk menganalisa dan menyelesaikan berbagai persoalan menjadi terasah tajam. Artinya, tujuan pendidikan tercapai lebih sempurna.***
*Penulis adalah pemerhati bidang pendidikan,
tinggal di Pati