Tahun 2009, dana pendidikan dialokasikan 20% dari anggaran, menjadi Rp207triliun. Demikian disampaikan Menkeu Sri Mulyani, seperti diberitakan Media Indonesia (13/01/2009). "Sebetulnya kalau ikuti Undang-Undang APBN 2009 seharusnya belanja pendidikan bisa diturunkan Rp9triliun tp kami tidak turunkan," Lanjut Sri Mulyani.
Hal ini menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 mengalami perubahan yang cukup besar. Apalagi bila dikaitkan dengan perubahan beberapa faktor lainnya, dengan asumsi makro sebagai landasannya.
"Pengunaan dasar pertumbuhan diasumsikan 6% pada 2009 pertumbuhan akan berkisar 4.5-5.5% titik tengah 5%. Sehinga kami perubahan APBN GDP 5%," ujar menteri koordinator perekonomian dan juga Plt Menteri Keuangan Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/1).
Pada APBN itu harga minyak yang sebelumnya diasumsikan US$80 per baler mengalami penurunan menjadi US$45 per baler. Angka itu dinilai masih mencukupi karena pergolakannya antar US$35 hingga US$48 per barel.
"Harga US$45 per barel untuk sepanjang tahun 2009," ujar Sri Mulyani.
Untuk nilai tukar dolar Amerika yang semula Rp9.400 per dolar menjadi Rp11.000 per dolar Amerika.
"Asumsi lain inflasi, suku bunga BI tiga bulan yang merupakan equilibrium pasar, lifting minyak tidak diubah," ujar Sri.
Postur penerimaan belanja 2009 alami defisit 2.5% dari PDB (pendapatan domestik bruto), direncanakan sebesar Rp51.3triliun.
"Atau 1% dari produk domestik bruto, dengan perubahan seluruh postur APBN ini defisit akan mencapai Rp132triliun atau 2.5% dari produk domestik bruto atau naik Rp80triliun," jelasnya.
Defisit akan ditutup dengan pertama mengunakan seluruh sealpa (surplus anggaran 2008) Rp 51.3triliun dan tambahan pinjaman sebesar Rp30 triliun.
Pendapatan negara turun sekitar Rp128triliun dari Rp985.7triliun menjadi Rp857.7triliun. Pendapatan PPH migas turun Rp54triliun dari Rp725-671.9triliun dan pendapatan bukan pajak turun dari migas menjadi Rp74,1triliun.
Di sisi belanja negara untuk kementrian dan lembaga tidak alami perubahan tetap Rp322triliun. Agar tidak menyebabkan belanja mengalami kemunduran tiga sampai enam bulan, seperti yang kerap terjadi.
Sedangkan pemberian stimulus fiskal Rp12.5triliun untuk berikan subsidi bea masuk dan ppn yg diberikan pemerintah. Tambahan stimulus fiskal yg akan dialokasikan 15t ini termasuk diskon TDL termasuk subsidi solar, serta stimulus fiskal yakni belanja tambahan sebanyak Rp10.2triliun.
"Dalam Rp10.2 triliun akan difinalkan dan matangkan dengan para menteri yang lain dan kemudian akan kami sampaikan kepada DPR," ujarnya.
Stimulus itu sebagai penciptaan lapangan kerja terutma fokus pada aktifitas UKM, mengurangi harga obat, minyak goreng ppn komoditas kedelai. Disamping, memberikan penguatan kepada sektor usaha agar daya saing dann tahan mereka meningkat atau tetap dipertahankan.
"Itu termasuk subsidi untuk bea masuk dan ppn, fasilitas revisi PPH pasal 25 yang diperketat, fasilitas bahkan untuk menangung PPH pasal 21 yaitu pajak penghasilan untuk karyawan dan tenaga kerja," jelasnya.
"Serta potongan TDL untuk industri, penurunan harga solar, pembiayaan dan penjaminan biaya eksport dan promosi eksport."
(Sumber : Media Indonesia 13/01/2009)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar